Masa Depan Parlemen: Mau dibawa kemana? - Oleh: Ida Rusmiati, Pewarta Masyarakat, aktif pada Relawan Penegak Bangsa untuk Demokrasi

Diawali dengan disetujuinya UU tentang Pilkada yang mengesahkan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD bukan lagi melalui pemilihan Langsung. Ketegangan di DPR rupanya terus berlanjut saat pemilihan Ketua DPR, proses sidang Paripurna yang seperti suasana pasar, penuh dengan interupsi dimana anggota saling berdiri mendekati meja pimpinan, karena pimpinan sidang dianggap tidak peduli dan melanjutkan sidang. Sidang Paripurna pun berakhir dengan ditetapkannya Pimpinan DPR walaupun ditandai dengan walkout anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berbeda dengan suasana pemilihan Pimpinan MPR walaupun terjadi ketegangan namun tidak seriuh pada saat sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR. Hal tersebut tentunya menyenangkan bagi rakyat, DPR akan segera bekerja dan tidak lagi berebut kekuasaan.

Nyatanya ketegangan belum berakhir, rupanya anggota dewan masih sibuk berebut kekuasaan. Sidang Paripurna untuk menetapkan alat kelengkapan DPR kembali menghadirkan ketegangan di ruang sidang parlemen. Rakyat pun kembali disuguhkan tayangan yang mengejutkan seperti tergulingnnya meja dan berserakan gelas-gelas pecah berantakan. Sungguh pemandangan yang memalukan bagi bangsa, wakil rakyat yang memperoleh amanat dari rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, ternyata hanya sibuk berdebat tetapi tidak menghasilkan karya nyata. Mereka hanya berebut kekuasaan, dimana nilai-nilai yang selama ini dibanggakan bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan segala persoalan dengan musyawarah dan mufakat.

Mereka hanya mengedepankan ego masing-masing, sama sekali tidak memikirkan kepentingan bangsa. Dimana bangsa saat ini harus segera mendapatkan penanganan serius terkait beberapa permasalahan di bidang ekonomi, budaya, pertahanan, sumber daya manusia dan masih banyak lagi masalah-masalah bangsa yang belum tertangani. Rakyat kembali disuguhi oleh prilaku anggota dewan yang tidak mengedepankan semangat musyawarah dan mufakat sehingga kelompokn lainnya malah justru membentuk pimpinan DPR tandingan. Rakyat semakin kecawa dan sakit hati karena kepercayaannya dikhianati oleh wakil-wakilnya di DPR.

Setelah ini apalagi tingkah laku para anggota Dewan yang terhormat, akankah mereka membangun Pemerintahan tandingan pula? Sungguh miris menyaksikan ini semua, kapan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa diperjuangkan? Kapan Negara ini akan maju menyaingi Negara-negara tetangga apabila pemimpin-pemimpin yang seharusnya menjadi teladan senantiasa memberikan pertunjukan yang memalukan dan jauh dari sikap-sikap kenegarawanan. Mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan kelompok, mengutamakan perebutan kekuasaan dan tidak pernah mengutamakan bagaimana memperjuangkan kepentingan rakyat, yang ada hanya hasrat dan nafsu kekuasaan.

Lantas akan menjadi apa Lembaga Legislatif kita, yang seharusnya menjalankan tugas untuk menegakkan demokarsi, mengontrol eksekutif, menetapkan Budgeting dan menetapkan UU. Masih banyak PR anggota Dewan, bagaimana dapat berjalannya control legislative terhadap Pemerintahan yang telah semangat ingin bekerja dengan motto “kerja, kerja, kerja” apabila tidak diimbangi oleh legislative. Banyak program Pemerintah yang pro rakyat akan terhambat jika parlemennya tidak focus dan terus rebut, padahal banyak program-program yang harus dibahas bersama antara Parlemen dengan Pemerintah.

Lembaga Negara merupakan system yang harus sinergi antara Lembaga Legislatif, eksekutif dan Yudikatif, apabila salah satu lembaga tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka akan berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan. DPR yang masih berseteru, mencemaskan rakyat, mau dibawa kemana masa depan lembaga Legistalitif yang terhormat ini. Untuk itu masyarakat saat ini menanti kembali sepak terjang apalagi yang akan dipertontonkan wakil-wakilnya di parlemen ketika mereka barus saja berdamai dan bersepakat atas perseteruannya dalam menetapkan alat-alat kelengakapan DPR, semoga wakil-wakil rakyat yang terhormat dapat memeberikan kontribusi nyata dalam menjalankan fungsinya, dan berprilaku sehat dan tidak korup, karenaq kita tahu masih banyak orang-orang di Parlemen saat ini yang memeilki track record dipertanyakan oleh sebagian besar public.***

BERITA TERKAIT

Pilkada Berintegritas, Masyarakat Cerdas, dan Pemimpin Berkualitas

Oleh : Dodik Prasetyo, Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia Beberapa hari yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,…

Konsorsium Asuransi untuk Jamin Aset Negara

      NERACA   Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dadang Sukresna menyebutkan bahwa para pelaku usaha…

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Kosmetika Ilegal

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Kosmetika Ilegal NERACA Palembang - Yayasan Lembaga Konsumen Sumatera Selatan mengimbau masyarakat setempat untuk mewaspadai…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Jaga Pilkada Tanpa Isu SARA

  Oleh : Sulaiman Rahmat, Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Indonesia adalah  negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dapat diartikan…

Database, Media Sosial dan KPP E-Commerce

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Basis data (database) adalah kumpulan data yang tersimpan secara sistematis di dalam…

Sengketa Asuransi, Selesaikan di BMAI

Oleh: Irvan Rahardjo Jakarta – Kasus penetapan petinggi asuransi menjadi tersangka pidana dalam kasus penolakan klaim asuransi beberapa waktu yang lalu…