Jakarta – Guru Besar Ekonomi Unpad Prof Dr  Ina Primiana menilai, diantara tugas pokok dan fungsi Bank Indonesia adalah dengan menjaga inflasi. Karena itu, di setiap daerah terdapat tim pengendali inflasi (TPID) yang salah satu anggotanya dari unsur BI. Jadi, untuk menjaga inflasi karena pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi tidak harus dengan cara menaikkan suku bunga acuan (BI Rate). Pasalnya, hal itu tidak akan signifikan membantu menurunkan tingkat inflasi.

NERACA 

“Pengurangan subsidi dengan menaikkan harga BBM tentu akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi, lagi-lagi peran kebijakan BI dalam hal ini sangat terbatas, karena ini masalah supply. Menaikkan BI Rate tidak terlalu banyak membantu, bahkan justru berpotensi menaikkan suku bunga kredit yang akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang sudah relatif rendah untuk ukuran Indonesia,” ujar Ina kepada Neraca, Senin (24/11).

Menurut dia, kenaikan harga barang akhir-akhir ini lebih disebabkan oleh permasalahan supply atau rantai pasokan, sehingga solusi non-moneter yang lebih tepat yaitu dengan memperbaiki tataniaga dan jaringan distribusi barang, terutama bahan makanan pokok. “Untuk memperkecil tingkat inflasi sendiri menurut dia, kebijakan BI yang bisa ditempuh adalah dengan menjaga stabilitas nilai rupiah untuk mengurangi ketidakpastian berusaha,” ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, kata dia, BI juga perlu menjaga nilai tukar rupiah pada level yang relatif tinggi guna menekan inflasi akibat kenaikan harga barang-barang impor, termasuk kenaikan harga BBM bersubsidi. “Diharapkan suku bunga kredit bisa rendah sehingga mampu memberikan stimulus bagi dunia usaha. Sayangnya, struktur industri perbankan yang cenderung oligopolistik menjadikan hubungan antara BI Rate dan suku bunga kredit tidak selalu berjalan paralel,” ujarnya.

Apalagi saat ini, kebijakan moneter belum optimal mengatasi persoalan kemiskinan. Padahal, bila pemerintah mampu mengatur kebijakan moneter yang baik maka akan memberikan dampak terhadap strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satu kebijakan moneter yang berhubungan dalam penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan suku bunga.

Dengan kerangka kebijakan moneter yang berpijak pada inflasi seharusnya dengan kondisi inflasi saat ini yang relatif rendah dan terjaga, Bank Indonesia harusnya dapat secara bertahap menurunkan BI Rate dan mengontrol perbankan agar ikut menurunkan suku bunga pinjaman. Efek penurunan suku bunga akan mendorong akses masyarakat terhadap perbankan. Sehingga ekonomi akan tumbuh dengan baik  dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan. Faktanya, BI Rate tetap bertengger tinggi 7,5% selama 13 bulan terakhir dan bulan ini dinaikkan lagi menjadi 7,75%. Padahal selama 13 bulan tersebut, angka inflasi relatif rendah terjadi antara Mei hingga Juli 2014, harusnya pada momen tersebut BI dapat menurunkan suku bunga acuannya.

Terlalu Reaktif

Secara terpisah, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan kebijakan BI menaikan suku bunga acuan pasca kenaikan BBM subsidi tindakan yang terlalu reaktif mengingat sampai saat ini kenaikan inflasi belum nampak, harusnya jika ingin menaikan BI Rate nanti setelah BPS mengumumkan kenaikan inflasi. “Ini kan belum ada tingkat kenaikannya, sudah dinaikkan saja, kadang kebijakan BI terlalu reaktif dan terkesan lebay,” ujarnya.

Karena apa, suku bunga acuan naik yang paling kena dampaknya adalah sektor riil, karena sulit untuk mencari pembiayaan dalam negeri, kemudian mereka mencari pembiayaan dari luar ULN kembali naik. Di samping itu biaya produksinya pasti menurun, hasil ekspor juga ikut menurun karena ketidak mampuan dalam negeri meningkatkan produksi. “BI Rate naik, sektor riil yang paling sekarat, sedangkan pertumbuhan ekonomi jika ingin baik harus ada peningkatan pertumbuhan dari sektor riil. Gimana mau bagus, kalau sektor riilnya sesak napas,” tegasnya.

Harusnya, jika memang BI mau menaikan BI Rate menunggu jika memang kenaikan inflasi tajam, tapi jika kenaikannya tidak terlalu tinggi juga tidak perlu untuk menaikan suku bunga acuan. “Kalau kenaikannya masih di angka 2 persen masih dianggap wajar karena masyarakat masih kaget dengan kenaikan BBM subsidi,” ujarnya. 

Oleh karena itu, jika memang nanti inflasi kenaikannya tidak terlalu signifikan alangkah baiknya jika BI menurunkan suku bunga acuan agar sektor riil bisa berjalan dengan baik. “Kita tunggu dampak kenaikan inflasi berapa, kalau kenaikannya tidak terlalu signifikan, BI harus menurunkan BI Rate,” paparnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Hendri Saparini mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah diyakini belum bisa mengangkat kinerja ekspor nasional pada tahun depan. Pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi akan sulit terjadi pada 2015, karena sejumlah negara tujuan ekspor seperti China, Jepang, dan Eropa, tengah mengalami perlambatan. Selain itu harga komoditas di pasar global diproyeksikan juga masih menurun. 

"Meski nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan tetap melemah, namun belum mampu dimanfaatkan untuk mendorong ekspor Indonesia. Kecuali tim kabinet melakukan kebijakan ekspor yang proaktif dengan menyiapkan policy matrix yang menjelaskan komoditas apa, ke pasar mana, dan dengan strategi pemasaran apa," kata dia.

Dia juga menjelaskan Indonesia harus mengejar ketinggalan dalam daya saing ekspor. Pertumbuhan ekonomi yang mediocre tidak akan cukup karena Indonesia tidak sekedar harus mengimbangi pembangunan yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, tapi Indonesia harus mengejar ketertinggalan yang sudah sangat jauh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun daya saing ekspor.

“Pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya kami harapkan dapat bersinergi untuk melakukan pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan lompatan besar, khususnya dalam mengejar keberhasilan yang telah diraih banyak negara di Asia,” jelas Hendri.

Hendri pun mengatakan BI yang melakukan kebijakan moneter, termasuk kebijakan suku bunga, harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan bahan pangan yang kerap bergejolak (volatile food), dan juga barang yang harganya diatur pemerintah (administered prices). "Administered prices" dalam hal ini seperti BBM, ataupun juga gas elpiji. Untuk menjaga inflasi sesuai sasaran 4,5 persen plus minus satu persen di 2014, ruang gerak BI tidak lagi luas, karena harus dibarengi kebijakan yang cepat dari pemerintah.

“Kebijakan pemerintah teramat penting, karena mempertaruhkan ekspetasi pelaku pasar yang dapat mempengaruhi pergerakan arus modal. Kalau BBM dinaikkan di saat perlambatan ekonomi, maka akan memicu inflasi tinggi. BI Rate naik dan ekonomi akan melambat,” ujar dia.

Menurut dia, kebijakan suku bunga BI Rate tidak akan cukup untuk mengendalikan laju inflasi sesuai sasaran hingga akhir 2014, melainkan memerlukan instrumen moneter lainnya dan koordinasi kebijakan dari pemerintah pusat.

“Kita harusnya lihat penyebab inflasi, bukan core inflation yang dapat dikendalikan oleh BI. Dalam struktur komponen inflasi, ada peran dari pemerintah terutama untuk menjaga pasokan administered prices dan volatile food," tambah Hendri. agus/bari/mohar