Laporan Keuangan Substansi Wajib Dipublikasi

NERACA

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu substansi informasi yang wajib disediakan bagi publik adalah laporan keuangan."Laporan keuangan yang disajikan oleh badan publik ini umumnya terkait dengan kinerja dan pada kenyataannya mayoritas instansi tersebut berimplementasi pada informasi atas anggaran serta keuangan," katanya di Jakarta, Senin (24/11).

Menurut dia, kondisi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai peduli terhadap informasi terkait dengan anggaran dan keuangan, hal ini membuktikan publik bisa jadi sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut."Kesesuaian dalam penggunaan anggaran dengan kinerja, porsi belanja pegawai dan lain sebagai menjadi satu kesatuan yang diawasi oleh publik," ujarnya.

Yuddy menuturkan, oleh karena itu pejabat dituntut untuk mengutamakan kepentingan publik, merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan mengutamakan pemanfaatan kegiatan yang telah dilaksanakan."Pejabat pun harus berhati-hati dalam menganggarkan suatu kegiatan untuk publik sehingga diminta lebih berakuntabilitas, berintegritas dan mengedepankan profesionalitas," katanya lagi.

Menurut dia, saat ini semua pihak sedang berada di era digital, era di mana instansi pemerintah dituntut untuk menyajikan informasi kepada publik secara cepat dan tepat serta publik bisa mengakses secara cepat pula."Jika instansi pemerintah tidak bisa mengikuti perkembangan era digital ini maka akan ketinggalan dan tidak dapat bersaing dengan pihak asing, dan akan menjadi penilaian masyarakat sendiri," katanya menambahkan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Sinergi DJP-DJBC: Strategi Pengamanan Keuangan Negara

  Oleh: Aditya Wibisono, Kepala Seksi Kerja sama dan Humas Kanwil DJP WP Besar *) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan…

Moody’s Naikkan Peringkat XL Axiata - Profil Keuangan Dinilai Stabil

NERACA Jakarta – Meski pencapaian kinerja keuangan di kuartal pertama 2018 tidak terlalu positif dengan laba bersih terkoreksi 63% dari…

Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut - Laporan Keuangan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…