Laporan Keuangan Substansi Wajib Dipublikasi

NERACA

Jakarta -Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu substansi informasi yang wajib disediakan bagi publik adalah laporan keuangan."Laporan keuangan yang disajikan oleh badan publik ini umumnya terkait dengan kinerja dan pada kenyataannya mayoritas instansi tersebut berimplementasi pada informasi atas anggaran serta keuangan," katanya di Jakarta, Senin (24/11).

Menurut dia, kondisi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai peduli terhadap informasi terkait dengan anggaran dan keuangan, hal ini membuktikan publik bisa jadi sudah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut."Kesesuaian dalam penggunaan anggaran dengan kinerja, porsi belanja pegawai dan lain sebagai menjadi satu kesatuan yang diawasi oleh publik," ujarnya.

Yuddy menuturkan, oleh karena itu pejabat dituntut untuk mengutamakan kepentingan publik, merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan mengutamakan pemanfaatan kegiatan yang telah dilaksanakan."Pejabat pun harus berhati-hati dalam menganggarkan suatu kegiatan untuk publik sehingga diminta lebih berakuntabilitas, berintegritas dan mengedepankan profesionalitas," katanya lagi.

Menurut dia, saat ini semua pihak sedang berada di era digital, era di mana instansi pemerintah dituntut untuk menyajikan informasi kepada publik secara cepat dan tepat serta publik bisa mengakses secara cepat pula."Jika instansi pemerintah tidak bisa mengikuti perkembangan era digital ini maka akan ketinggalan dan tidak dapat bersaing dengan pihak asing, dan akan menjadi penilaian masyarakat sendiri," katanya menambahkan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Sejumlah Perusahaan Jasa Keuangan Manfaatkan NIK - Gandeng Kemendagri

  NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)…

Sempat Diprotes, Jualan Online Tak Wajib Miliki NPWP

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa para pedagang maupun penyedia jasa "e-commerce" yang berjualan melalui platform…

KPK Nyatakan Terdapat 64,05 Persen Wajib Lapor Pada 2018

KPK Nyatakan Terdapat 64,05 Persen Wajib Lapor Pada 2018 NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan terdapat 64,05 persen…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…