Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sejalan

Selasa, 25/11/2014

NERACA

Bogor - Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan dengan para gubernur terus dilanjutkan guna memastikan agar pembangunan pusat dan daerah sinkron, terhubung dan berkelanjutan.

"Ini pertemuan yang kedua, memang ini akan terus kita lakukan, mungkin bisa bulanan, mungkin bisa mingguan supaya bisa sinkron antara program pusat dan juga keinginan daerah," kata Presiden seusai makan siang bersama para gubernur di halaman Istana Kepresidenan Bogor, Senin (24/11) seperti dikutip dari Antara.

Presiden mengatakan, dengan adanya pertemuan berkala, pemerintah pusat bisa memperoleh masukan dan informasi yang lebih baik dari daerah.

Dengan demikian, maka program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah terus berkesinambungan dengan pembangunan yang dilakukan daerah. "Misalnya kita ingin, dalam 5 tahun 30 bendungan, tapi smuanya ingin bendungan sehingga kurang. Maka kita putuskan sampai 49 bendungan. Jadi kira-kira itu, agar sambung antara pusat dan daerah. Ini penting sekali," kata Presiden.

Tanpa kesinambungan pusat dan daerah, maka rencana besar dan gagasan besar yang ada di pusat secara organisatoris akan sangat sulit diwujudkan.

Sedangkan menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, mengajak pemerintah daerah melakukan percepatan pembangunan bagi masyarakat sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Menurut Adrinof, Jokowi-JK ingin membuat Indonesia memiliki martabat dan kehormatan di hadapan masyarakat dunia.

"Kami mengajak pemerintah daerah untuk membangun arah baru pembangunan nasional dimana agar masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan berkelanjutan dan semakin memiliki martabat dan kehormatan di hadapan masyarakat dunia," kata Andrinof.

Selain itu Andrinof juga meminta agar terciptanya keharmonisan antara kelompok serta antar sektor ekonomi dan antar wilayah sebagai salah satu syarat terciptanya percepatan pembangunan. "Menjaga keharmonisan antar kelompok serta antar sektor menjadi bagian yang tak terpisahkan," jelasnya.

Adrinof juga meminta pemerintah daerah juga untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkan itu semua perlu adanya revolusi mental karena faktor mentalitas seolah kurang mendapat perhatian. "Faktor mentalitas selama ini kurang mendapat perhatian. Bagaimana selama ini perilaku masyarakat kita umumnya. Perlu adanya revolusi mental itu," tuturnya.

Sementara itu, Kalangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta kabinet Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla memperhatikan kepentingan daerah. Karena kemajuan bangsa Indonesia tidak saja dilihat dari Jakarta, melainkan juga harus bisa dilihat dan diperhatikan dari daerah.

"Pemerintahan baru nanti harus peduli kepada daerah, khususnya melalui 70-an UU sektoral yang bertentangan dengan UU Otonomi Daerah," kata anggota DPD RI Parlindungan Purba.

Menurutnya, Kemajuan Indonesia juga harus dilihat dari daerah. Untuk itu, hubungan pemerintah pusat dengan daerah harus tuntas. Antara lain koordinasi antar menteri dan dirjen dengan irjen terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah juga harus sejalan. "Kalau tidak, semua urusan daerah akan terbengkalai,” tegasnya. [ant]