Raskin Dinilai Mampu Jadi Instrumen Stabilitas Harga Beras

NERACA

Jakarta - Program subsidi bagi masyarakat miskin (Raskin) dinilai mampu menjadi instrumen stabilitas harga atau jaring pengaman terhadap harga beras. Hal itu seperti diungkapkan Anggota DPR RI asal Fraksi Golongan Karya (Golkar) Meutya Hafid di Jakarta, Senin (24/11).

Meutya mengatakan bahwa raskin bisa menjadi jaring pengaman terhadap harga beras agar petani tidak dirugikan saat panen melimpah yang bisa menurunkan harga pasar. "Konsumen juga tidak dirugikan saat produksi beras turun dan harga cenderung terkatrol," ujarnya.

Untuk menyerap hasil produksi petani, lanjutnya, Bulog membeli dengan harga yang relatif stabil, bahkan di atas harga pasar. Beras itu kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk raskin. "Program raskin, merupakan instrumen yang paling cocok untuk ketahanan pangan," ujarnya.

Senada dengan Meutya, Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Mei Rochjat Darmawiredja mengharapkan pemerintah Jokowi-JK tetap mempertahankan program raskin. "Masyarakat miskin, masih memerlukan raskin. Hanya saja, beberapa perbaikan, termasuk kualitas," ujarnya.

Menurut Mei, lembaganya memberikan masukan dalam rapat-rapat kepada para pejabat terkait, bahwa program seperti Raskin ini sangat penting. "Tapi keputusannya nanti pada rapat tingkat menteri. Apakah ini (raskin) akan dilanjutkan atau tidak," katanya.

Sedangkan implementasi program perbaikan, selain meningkatkan kualitas beras dan ketepatan waktu penyaluran, ia juga meminta agar program di bawah Kementerian Sosial (Kemsos) dan Bulog ini harus menyesuaikan bahan pokok yang dibutuhkan rakyat miskin sesuai dengan jenis makanan pokoknya.

Harga Naik

Disisi lain, sejumlah pedagang beras di Kota Bandarlampung menyebutkan kenaikan harga BBM telah mendorong naiknya harga beras Rp200 per kilogram, sementara petani dan pengusaha penggilingan gabah mulai membatasi pasokan beras kepada para pengecer. "Harga beras dalam beberapa hari terakhir naik lagi, dan salah satu faktornya adalah kenaikan harga solar dan premium," kata Edi Susanto, pedagang beras di Pasar Tugu Bandarlampung.

Pekan lalu harga beras di Bandarlampung sudah naik tipis sekitar Rp100- Rp200 untuk setiap kilogram karena sentra pertanian padi di Lampung baru memasuki musim tanam. Menurut Edi, umumnya sawah di Lampung baru ditanami padi sehingga panen diperkirakan mulai Maret 2015. Ia menyebutkan harga beras merek SJ sekarang mencapai Rp11.400/kg dan harga beras merek lainnya berkisar Rp8.500- Rp10.500/kg.

Selain itu, dia menyebutkan pasokan beras masih bisa didapatkan dari petani dan pengusaha penggilingan gabah. "Namun, penjualan dan pembelian beras agak berkurang volumenya," katanya. Pedagang beras lainnya, Ny. Rodjie, menyebutkan pasokan beras dari penggilingan gabah dan petani mulai seret. "Kalau dulu, beras dititipkan di tempat kita untuk dijual. Sekarang ini, kita yang telepon dan beras tak kunjung datang, padahal yang kita minta cuma satu ton," kata Rodjie.

Pengamat Pangan, Mohammad Husein Sawit menilai program raskin merupakan program yang mempunyai manfaatnya langsung dirasakan rakyat miskin. "Saya tidak sependapat jika raskin dihapus. Kalau program raskin dihapus, maka akan menghapus juga program-program pemerintah yang lain," katanya.

Menurutnya, menghentikan program raskin bukan solusi. Seharusnya, lebih baik memperbaiki program tersebut. Pasalnya, program raskin terkait dengan sejumlah kebijakan lainnya, seperti kebijakan pengadaan dalam negeri. Tetapi yang terjadi sekarang, raskin terlalu besar, jangkauannya semakin luas dan fungsinya semakin penting.

"Tujuan raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilitasasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Namun sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan raskin. Karena itu, raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga," paparnya.

Suatu program yang terlalu banyak volumenya, kata Husein, biasanya sulit untuk dikontrol, sehingga perlu ditata sedemikian rupa, atau harus dirasionalkan jumlahnya. Di mana, jumlah yang rasional sekitar 2 juta ton.

Namun, saat ini jumlah raskin sudah melebihi yakni mencapai lebih dari tiga juta ton, bahkan tahun lalu mencapai 3,4 juta ton. Semakin besar volumen raskin, maka penyerapan beras produksi dalam negeri akan semakin besar. "Pengadaan itu banyak bergantung pada produksi. Kalau musimnya jelek, tentu tak bisa mendapat gabah banyak, karena tak mencukupi. Biasanya kalau tak mencukupi, beras harus diimpor. Agar tak terlalu banyak impor beras, manajemen raskin perlu diperbaiki, harus dirasionalkan jumlahnya, bukan diberangus," jelasnya.

Melalui rasionalisasi jumlah, kata dia, maka akan lebih mudah mengontrol dan mengelola program raskin. Yang harus juga dibenahi adalah penerima manfaat yang sekarang dibagi rata-rata. "Program yang sudah besar dan massal, pastilah ada kemungkinan salah urus, tapi tidak harus dihapus. Kalau dihapus, itu tidak menyelesaikan masalah. Justru masalah lain akan muncul. Misalnya petani tak akan terlindungi pada saat panen raya," terangnya.

Jika raskin dihapus, imbuh Husein, pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan beras dan tidak ada lagi pembelian gabah dari petani, sehingga petani akan menjualnya ke swasta. "Masalahnya, swasta biasanya tak membeli dalam jumlah banyak, dan harga akan jatuh di bawah ongkos produksi, sehingga petani akan rugi. Akibatnya, di panen berikutnya petani akan mengurangi luas area, tidak mau menggunakan pupuk lagi dan produksi gabah akan merosot," tuturnya.

Pendapat senada disampaikan Tuhana, dosen Universitas Sebelas Maret (UNS) yang mengimbau agar pemerintah tidak menghapuskan program raskin. Menurutnya, ke depan harus ada komitmen bersama dan harus mengoptimalkan kontrol. "Kalau raskin dihapus, maka akan berdampak pada pemenuhan pangan rakyat miskin yang merupakan hal yang penting," tegasnya.

Related posts