NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengajukan tiga opsi revolusi mental kepada Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian nelayan di seluruh Indonesia. “Kami mengajukan tiga opsi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini sejalan dengan kampanye Presiden Jokowi,” ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto di Jakarta, Senin (24/11).

Dia mengungkapkan, ketiga poin revolusi mental tersebut. Pertama, pembangunan 1.000 sentra perikanan terpadu di kampung-kampung nelayan di wilayah pesisir. Hal ini, kata dia, sesuai dengan visi Presiden Jokowi yang akan menciptakan 1.000 sentra perikanan terpadu dalam lima tahun ke depan.

“Kadin siap menjadi fasilitator, karena kadin ada di 33 provinsi seluruh Indonesia," tambahnya. Kedua, pembangunan cold storage standar yang dibutuhkan nelayan. Pasalnya, kata dia, tanpa cold storage atau freezer maka ikan hasil melaut nelayan akan dibuang kembali ke laut sore harinya. Akibatnya, nelayan sering menderita kerugian besar. Karena itu, lanjut dia, sebaiknya pemerintah dengan modal sendiri atau kerjasama dengan swasta secara menguntungkan, bersama berinvestasi membangun cold storage yang standar. Khususnya bagi daerah-daerah yang kurang visible.  

“Karena cold storage ini kan nyawanya pengusaha perikanan, khususnya kelas menengah ke bawah. Kan tidak mungkin mengharapkan swasta sendiri untuk membangun itu yang nilainya di atas Rp5 miliar,” jelas Yugi. Ketiga, pemerintah harus memastikan masalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di bagi setiap nelayan. Pasalnya, saat ini pasca pemerintah mengumumkan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif, justru di banyak lokasi tidak ada pasokan BBM bagi nelayan.

Dia juga mengingatkan, baik Pemerintah maupun Pertamina, untuk menjaga pasokan BBM bagi kebutuhan nelayan. "Jangan seperti saat ini, berdasarkan laporan yang Kadin terima di lapangan, ada gap kekosongan pasokan BBM bagi nelayan selama 20 hari. Ini berbahaya bagi nelayan,” ungkap Yugi.

Jamin pasokan

Dia menambahkan, meski menyetujui pemerintah mengalihkan subsidi BBM bagi nelayan ke sektor yang produktif, namun Kadin juga mengkritisi pemerintah dan Pertamina yang melakukan pembiaran ketiadaan pasokan BBM bagi nelayan. Seharusnya, tambah Yugi, Pertamina atau pemerintah menjamin ketersediaan pasokan BBM bagi nelayan sehingga tingkat kerugian nelayan bisa diminimalisasi. “Silakan harganya disesuaikan dengan harga pasar, tetapi yang penting pasokannya ada. KADIN mengingatkan dan mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM untuk nelayan, “ tandas Yugi. [ardi]