Kemenkeu Ingin BPKP Dilibatkan - Pengawasan Bendahara Daerah

NERACA

Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melibatkan 266 pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan perpajakan Bendahara Umum Daerah.Pejabat Pengganti Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Wahju Tumakaka, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/11), menyebutkan kesepakatan ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor Bendaharawan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia.

Wahju mengatakan para pegawai BPKP tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan diperbantukan pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai tenaga ahli.Pegawai BPKP tersebut akan ikut serta mengawasi dan menguji pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Kuasa Bendahara Umum Daerah pada saat melaksanakan audit pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak Bendahara Umum Daerah terkait dengan belanja daerah.Laporan pengawasan dari para tenaga ahli ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Bendahara Umum Daerah terdaftar untuk kemudian diteliti dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penunjukan 266 pegawai BPKP yang diperbantukan pada Direktorat Jenderal Pajak ini dituangkan dalam payung hukum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-226/PJ/2014 yang berlaku sejak 4 November 2014.Peraturan tersebut berisi penunjukan pegawai BPKP sebagai tenaga ahli yang diperbantukan pada Ditjen Pajak untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bendaharawan umum daerah.

29 orang melamar

Pada kesempatan terpisah,Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin mengatakan sebanyak 29 orang telah melamar posisi sebagai Direktur Jenderal Pajak dalam seleksi terbuka pimpinan tinggi madya eselon satu."Yang paling banyak untuk posisi direktorat jenderal pajak, yaitu 29 orang," katanya.

Kiagus mengatakan dari jumlah tersebut, para pelamar terbanyak berasal dari lingkungan internal Kementerian Keuangan, karena mereka mendapatkan kemudahan dalam memenuhi persyaratan teknis terkait perpajakan."Dalam catatan kami, yang dari Kemenkeu dan membina karir dari bawah cukup banyak. Karena tentu, jabatan dirjen itu tertinggi dalam karir seseorang, mereka lebih tertarik dan menguasai teknis," kata Kiagus.

Selain itu, para pelamar ada yang berasal dari luar Kementerian Keuangan, seperti dari pejabat pemerintah daerah, akademisi dari perguruan tinggi dan pegawai negeri sipil dari Kementerian Dalam Negeri.Secara keseluruhan, Kiagus mengatakan, sejak proses seleksi terbuka diumumkan pada Rabu (12/11) lalu, sebanyak 71 pelamar berminat untuk mengisi jabatan eselon satu yang masih lowong di Kementerian Keuangan.

Rinciannya, 29 orang untuk Dirjen Pajak, lima orang untuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 18 orang untuk Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi, 12 orang untuk Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara dan tujuh orang untuk Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

"Hingga 24 November, ada 71 orang yang mendaftar, dari Kementerian Keuangan ada 44 orang dan diluar Kementerian Keuangan ada 27 orang," kata Kiagus, yang ikut berperan sebagai wakil panitia seleksi.Hasil seleksi administrasi para pelamar akan diumumkan melalui website pada 26 November 2014, sedangkan seluruh hasil akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi serta biaya pribadi untuk mengikuti proses seleksi ditanggung pelamar.

Apabila lolos seleksi administrasi, para pelamar harus mengikuti tahapan uji kelayakan publik dan penelusuran rekam jejak, penulisan makalah, assesment center, pemeriksaan kesehatan, wawancara dengan panitia seleksi dan pewancara independen serta wawancara dengan menteri keuangan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Saham IKAI Masuk Dalam Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencermati perkembangan pola transaksi saham PT Intikeramik Alamsari Industri Tbk (IKAI). Hal…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…