Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Nelayan

Peringatan 10 Tahun Tsunami Aceh

Selasa, 25/11/2014

NERACA

Jakarta – Bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 telah banyak menelan korban jiwa setidaknya 150.000 orang dan kerugian ekonomi mencapai 48 triliun. Khusus untuk bidang perikanan, tercatat 12.300 kapal nelayan hancur di sepanjang pantai Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat di kawasan rawan bencana (pesisir) menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana tsunami. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat membuka International Seminar on The 10 Years Commemoration of The 2004 Indian Ocean Tsunami di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (24/11).

Menurut Susi, besarnya jumlah korban jiwa tsunami di Aceh juga diakibatkan ketiadaan sistem peringatan dini tsunami dan tidak adanya sarana dan prasarana evakuasi di kawasan rawan bencana. Sepuluh tahun setelah kejadian bencana dahsyat itu, kini telah banyak dilakukan upaya mitigasi dan pembangunan sarana serta prasarana evakuasi dan mitigasi tsunami. Namun, keseluruhan upaya tersebut ternyata belum cukup. “Pengalaman dari kejadian tsunami dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat belum berkorelasi linear dengan peningkatan sarana dan prasarana mitigasi dan evakuasi tsunami,” ungkap Susi.

Susi menjelaskan, permasalahan kapasitas sumber daya manusia yang terkait dengan kebencanaan baik di level nasional ataupun di daerah menjadi salah satu faktor yang membuat akselerasi peningkatan kesiapsiagaan menjadi terhambat. “Kejadian tsunami di Pangandaran tahun 2006 dan Mentawai tahun 2010 misalnya, memakan korban jiwa sekitar 600 orang. Demikian juga pada saat tsunami Jepang menghantam pesisir utara Papua, satu orang tewas di Jayapura akibat kurangnya kesiapsiagaan meskipun sarana dan prasarana evakuasi telah tersedia,” kata Susi.

Lebih lanjut Susi menambahkan, sudah seharusnya Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut. Satu hal yang perlu dimaknai dengan cermat adalah kesiapsiagaan merupakan fungsi dari kondisi psikologis dan pengetahuan yang dapat berubah seiring waktu. “Di Jepang, untuk mempertahankan tingkat kesiapsiagaan yang baik, pemerintah melaksanakan kegiatan kuliah umum untuk masyarakat, pelatihan evakuasi tingkat komunitas atau desa, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah yang terkait dengan urusan kebencanaan baik di tingkat nasional maupun daerah dengan jalan pelatihan yang kontinyu dan menjembatani interaksi antara peneliti dengan masyarakat dan aparatur pemerintah melalui kegiatan seminar,” ujar Susi.

Beranjak dari penjabaran tersebut diatas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi penyelenggaraan seminar internasional dengan tajuk “Towards a Resilent Maritime Nation to Natural Disasters for Ensuring Sustainable Marine Investment and Development”. Kegiatan seminar untuk memperingati 10 tahun tsunami Aceh tersebut dilaksanakan oleh KKP bekerjasama dengan International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS)-Tohoku University, Jepang dan beberapa institusi dalam dan luar negeri.

Seminar yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 November 2014 ini memiliki arti penting dalam menunjang upaya mitigasi tsunami khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Seminar ini akan memberikan ruang diskusi dan sharing ilmu serta teknologi antara pakar dalam dan luar negeri dengan masyarakat umum/penggiat mitigasi bencana serta berperan dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang terkait kebencanaan. Selain itu, kegiatan ini memberikan wadah untuk segenap pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah, swasta/pelaku usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat umum untuk dapat berinteraksi untuk merumuskan isu dan solusi kebijakan yang terkait dengan bencana mulai dari tingkat regional, nasional dan daerah.