Cegah Illegal Fishing, Pemerintah Latih Nelayan

Selasa, 25/11/2014

NERACA

Jakarta – Sebagai upaya mencegah illegal fishing dan penguatan ekonomi nelayan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur, melakukan aksi pelatihan dan pendampingan bagi nelayan, baru-baru ini, di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kegiatan ini adalah hasil kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalsel, Badan Pelaksana Penyuluhan dan DKP Kabupaten Banjar, serta DKP Kabupaten Kotabaru. Demikian disampaikan BPSDM KP dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11).

Menurut Kepala BPPP Banyuwangi I Wayan Suarya, kegiatan ini dimulai dengan pelatihan mata pencaharian alternatif di bidang pengolahan hasil perikanan bagi 50 nelayan dan wanita nelayan, 17-23 November 2014, di Kotabaru. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan rumah tangga nelayan guna penguatan ekonomi dalam menghadapi pasang surut hasil tangkapan ikan di laut. Selain itu, tingginya permintaan produk olahan hasil perikanan siap saji sebagai oleh-oleh khas Kotabaru turut melatarbelakangi pelaksanaan pelatihan ini.

Usai pelatihan, para peserta dibina dan dibimbing oleh penyuluh setempat dengan dibantu oleh pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) Amplang Saijaan dan P2MKP SP yang merupakaan binaan BPPP Banyuwangi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat dicapai peningkatan kompetensi dan kemampuan usaha para nelayan dan keluarganya yang dapat memperkuat ekonomi untuk kesejahteraan mereka. Untuk mensinergikan pelatihan tersebut ke depannya, digelar pertemuan antara BPPP Banyuwangi, Pemerintah Daerah setempat, dan pengelola P2MKP, 21-23 November 2014, di lokasi P2MKP Sejahtera, Banjar.

Setelah itu, kegiatan akan dilanjutkan dengan pelatihan keliling bagi 60 nelayan dengan menggunakan Kapal Latih K.M. Marlin, mulai 6 Desember 2014, di pemukiman-pemukiman nelayan di Banjar. Para nelayan dilatih penangkapan ikan yang berstandar Code of Conduct Responsible Fisheries (CCRF) dan Internastional Maritime Organization (IMO). Tujuan kegiatan ini adalah membentuk nelayan-nelayan kompeten, sesuai dengan standar internasional dan aturan yang berlaku, sebagai pengawas yang dapat memberikan informasi adanya pelanggaran penangkapan ikan atau ilegal fishing.

Wayan mengatakan, ke depannya BPPP Banyuwangi akan terus menyelenggarakan pelatihan-pelatihan lainnya dalam waktu dekat, khususnya pelatihan yang terkait untuk penguatan ekonomi nelayan dan masyarakat lainnya serta pelatihan untuk pencegahan illegal fishing.

Sebelumnya, penghentian sementara (moratorium) perizinan kapal penangkap ikan telah diberlakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan, memberantas pencurian ikan, memulihkan sumber daya ikan yang sudah terkuras, serta memberikesempatan ekosistem dan populasi ikan pulih kembali. Harapannya, industri perikanan laut Indonesia menjadi ramah lingkungan dan berkelanjutan serta kesejahteraan nelayan meningkat.

Namun demikian, perlu diperhatikan pula dampak dari pemberlakuan moratorium tersebut. Untuk mengantisipasinya, BPSDM KP, menyiapkan berbagai jenis pelatihan mata pencaharian alternatif bagi para mantan Anak Buah Kapal (ABK) eks kapal asing 30 GT tersebut. Hal ini terungkap dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (23/11).

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) Santoso, belum lama ini, mengatakan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 pihaknya telah menetapkan program dan kegiatan. Di antaranya menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan, menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dengan pendekatan teaching factory, menyusun 17 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang perikanan serta 10 Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3) pengelolaan bidang kelautan dan perikanan.

Beberapa hal yang akan dikembangkan antara lain Komite Standar Kompetensi, sertifikasi SDM kelautan dan perikanan, 40 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di bidang perikanan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kelautan dan Perikanan, Dewan Penguji Keahlian Pelaut Perikanan, lembaga pelatihan masyarakat, serta inkubator dan jejaring bisnis. Sala satu pelatihan yang dilakukan adalah pelatihan mata pencaharian alternatif bagi para mantan ABK eks kapal asing tersebut.

Menurut Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal, Jawa Tengah, Mochammad Heri Edy, Rabu (19/11), pelatihan mata pencaharian alternatif yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini telah dirancang dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain menggunakan teknologi sederhana dan tepat guna, biaya investasi dan operasional yang terjangkau, bisa dilakukan di rumah atau pekarangan, serta mudah dipasarkan. Lamanya pelatihan sekitar 4-6 hari setiap angkatannya.

Menurut Heri, model pelatihan seperti ini telah diterapkan oleh BPPP Tegal dalam rangka memberikan mata pencaharian alternatif bagi nelayan pada saat nelayan mengalami paceklik ikan dikarenakan musim angin dan gelombang tinggi, sehingga mereka tidak bisa melaut untuk menangkap ikan.