Kita semua tahu praktik korupsi di Indonesia sekarang semakin menggila dan merajalela, tidak terbantahkan lagi. Itupun transaksinya tak lagi di tempat gelap, tetapi di tempat terbuka seperti yang terjadi baru-baru ini di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sungguh sebuah fakta yang memprihatinkan, karena perilaku tidak terpuji itu dilakukan dengan tidak malu dan tidak takut.  

Upaya penanggulangan korupsi di negeri ini yang semakin berjamaah dan merajalela mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Pertama, hukuman untuk koruptor yang terlalu ringan bahkan mendapatkan remisi. Kedua, aparat hukum belum memiliki keberanian dan integritas tinggi untuk menghukum para koruptor tersebut. Ketiga, pemberantasan korupsi belum menjadi agenda aksi nyata dan tegas serta tanpa tebang pilih.

Perilaku korupsi hadir sebenarnya karena faktor keserakahan dari mereka untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Perilaku sebagian pejabat kita yang ingin cepat kaya, populer dan berkuasa dengan jalan yang serba instan inilah yang menambah subur perilaku korup tersebut. Memang menjadi kaya, popular dan berkuasa dengan cepat boleh-boleh saja, asalkan tidak menghalalkan segala cara.  

Virus korupsi yang tumbuh dan bahkan subur karena orientasi yang salah dari setiap individu yang ada dalam masyarakat tersebut. Orientasi mereka menurut pakar psikologi Erich Fromm, adalah terlalu dominan to have ketimbang to be. Bila masyarakat hanya berorientasi to have dalam kehidupannya akan menemui kerusakan. Karena, orientasi ini akan menumbuhkan sikap hedonis, tidak tunduk aturan dan tidak memikirkan kepentingan lainnya.

Jika orientasi to have dominan di aparat birokrasi, maka mereka cenderung menjadi pegawai yang ingin mengumpulkan harta sebanyaknya untuk kepentingan dirinya, tanpa berpikir apakah itu diperbolehkan dan tidak oleh peraturan perundangan-undangan. Tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma agama dan sosial, yang penting dia bisa kaya dan dapat uang banyak.

Lain halnya dengan individu yang berorientasi to be dan mampu mengalahkan to have dalam dirinya. Orientasi seperti ini akan menjadi penangkal bagi tumbuhnya perilaku korup. Perilaku to be ini lebih mementingkan kepentingan umum dan tidak mengumpulkan harta benda dari jalan yang tak benar.

Misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) yang berorientasi to be akan melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik mungkin, jujur dan tidak bohong. Menjadi PNS adalah kepercayaan yang harus dibayar dengan memberikan pelayanan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Coba kita lihat dampak masyarakat yang terlalu berorientasi to have, kita akan terkejut misalnya, ada sebagian koruptor yang bebas dari hukuman ketika bebas disambut oleh pendukungnya. Ini terlihat ada nilai-nilai yang keliru di masyarakat kita, koruptor disambut bagai pahlawan yang baru pulang dari medan perang.

Jadi, ke depan untuk mencegah dan meredam terlalu dominannya orientasi to have dan sifat materialistis di masyarakat, sejatinya sekarang ini perlu peran tokoh masyarakat baik formal (pejabat negara) maupun informal (ulama) yang memiliki integritas dan jujur. Tokoh masyarakat harus menjadi panutan untuk menggalakkan hidup sederhana. Mereka tidak boleh pamer kemewahan, karena berimplikasi dicontoh oleh masyarakat dan memunculkan budaya instan, hedonisme dan bernafsu ingin cepat kaya mendadak.