NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan reformasi struktural pada sektor riil dapat mengurangi kertergantungan pada sektor ekspor yang saat ini sedang terpengaruh oleh ketidakpastian perekonomian global. "Secara umum, reformasi struktural sektor riil dilakukan untuk mengurangi ketergantungan ekspor komoditas perkebunan dan pertambangan, yang saat ini rentan terhadap gejolak ekonomi dunia," katanya, dalam pemaparan di Jakarta, Jumat (21/11) pekan lalu.

Dia mengatakan performa ekspor yang relatif melemah tersebut, menyebabkan perekonomian nasional ikut mengalami perlambatan, karena negara tujuan ekspor sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga permintaan menjadi berkurang. "Hanya ekonomi AS yang tumbuhnya diatas ekspektasi masyarakat dunia, China lagi sedikit menurun, Jepang bahkan resesi, padahal mereka negara tujuan ekspor. Karena permintaan terganggu dan komoditas harganya rendah, maka ekspor tidak bisa menunjang pertumbuhan," ujarnya.

Untuk itu, kata Bambang, perlemahan pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini diperkirakan hanya mencapai 5%-5,1% dapat diatasi apabila ada pembenahan dalam sektor riil terutama bagi industri manufaktur. "Kontribusi manufaktur meningkat bisa untuk mengurangi komoditas ekspor, apalagi sektor manufaktur sebelum krisis tahun 1997-1998 pernah menyumbang 30% dari PDB nasional, sekarang hanya sekitar 22%-23%," katanya.

Bambang juga mengatakan pemerintah bisa memberikan dukungan fiskal bagi dunia usaha yang ikut berperan dalam reformasi struktural sektor riil, apalagi pembenahan tersebut secara tidak langsung dapat mendorong produktivitas ekonomi. "Sektor manufaktur, apabila diarahkan pada sumber daya alam, pertanian atau pertambangan, untuk sumber bahan baku dapat mendorong produktivitas, kita akan mendorong ini untuk lima tahun mendatang," katanya.

Selain itu, dirinya memastikan penerimaan perpajakan akan dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian nasional, salah satunya untuk industri manufaktur bagi sektor maritim dan energi listrik sesuai dengan visi dan misi presiden.

"Dengan kebijakan yang ada kita dorong manufaktur yang bisa mendorong visi misi presiden misalnya maritim untuk memperbanyak industri kapal dan galangan kapal, serta percepatan pembangkit listrik. Kita harus berpikir gradual, ini harus mulai dibuat di Indonesia untuk subtitusi impornya, tapi harus terencana agar bisa bersaing kompetitif," tukasnya. [agus]