Terlalu Dini BI Rate Naik

UTANG SWASTA BERPOTENSI MENINGKAT

Senin, 24/11/2014

Jakarta – Kebijakan menaikkan BI Rate terlalu dini memicu kalangan perbankan menaikkan suku bunga sehingga menghambat pembiayaan pembangunan di dalam negeri. Kebijakan Bank Indonesia ini sangat kontras dengan kebijakan bank sentral China (People’s Bank of China) yang menurunkan suku bunga acuannya, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di negara Panda itu.

NERACA

Pengamat ekonomi dari FEUI Eugenia Mardanugraha mengatakan, reaksi Bank Indonesia (BI) menaikan suku bunga acuan (BI Rate) dari 7,5% ke 7,75% pasca kenaikan BBM subsidi dianggap terlalu dini. Harusnya, kenaikan itu dilakukan setelah melihat lonjakan dari transmisi inflasi, dimana reaksi BI itu dilakukan setelah kondisi inflasi terlihat meroket.

"Kalau sekarang belum saatnya naik, harusnya nanti setelah pengumuman inflasi, sekarang BI menaikkan BI Rate hanya menunjukan perannya saja terhadap pasar agar investor asing masih tertarik investasi di Indonesia. Tapi ini strategi salah," katanya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Menurut dia, kenaikan harga BBM subsidi sendiri dampaknya sudah tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian ditambah lagi dengan kenaikan BI Rate, kondisi ini memicu pembiayaan kredit untuk sektor riil dalam negeri naiik, ini sangat berpotensi utang luar negeri (ULN) swasta bakal meningkat tajam. "Pasti banyak menghambat kredit pembiayaan. Pembiayaan macet produksi ikut macet, dampaknya pertumbuhan melambat," ujarnya.

Untuk itu, Eugenia memproyeksikan secara makro akibat dari kenaikan BBM subsidi ditambah lagi dengan kenaikan BI Rate, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2014 atau hingga akhir tahun akan berjalan melambat hanya di 4,7%- 4,9% dan ekonomi bisa pulih pada kuartal II-2015 nanti itu pun dikisaran 5,2%. "Pasti kondisi ekonomi 2014 terpuruk, ada penyesuaian nanti di triwulan II 2015," ucapnya.

Oleh karenanya, guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi pasca kenaikan ini, sambung Eugenia lagi pemerintah harus konsisten dan komitmen mengeluarkan kebijakan serta membuat program untuk peningkatan pendapatan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah jika dilakukan maka ekonomi bisa lebih baik dengan menembus angka di atas 6% di triwulan III-2015 nanti.

"Pertumbuhan ekonomi bisa bagus di tahun 2015 nanti itu pun terjadi di kuartal III atau IV, dengan catatan program dan kebijakan pemerintah tepat sasaran terutama terhadap masyarakat kalangan ekonomi bawah," tandasnya.

Pengamat ekonomi Iman Sugema menilai, saat ini suku bunga acuan sudah cukup tinggi, terlebih dengan kenaikan BBM yang membuat BI kembali menaikkan BI rate menjadi 7,75%. Dengan semakin tingginya BI Rate, Iman mengkhawatirkan akan membuat sektor rill kurang bergairah karena diterpa berbagai hal seperti kenaikan BBM dan dampaknya kenaikan suku bunga tersebut.

Lantaran tingginya BI Rate, kata Iman, maka akan mendorong perbankan memasang suku bunga kredit tinggi sehingga membuat usaha di sektor riil akan banyak menghadapi kendala dalam permodalannya. “Tingginya suku bunga memang telah menimbulkan perlambatan ekonomi. Mungkin, pilihan ini lebih ditempuh bank sentral karena defisit yang kita alami dapat mengancam stabilitas ekonomi dalam jangka panjang sehingga BI lebih mengedepankan kebijakan tersebut,” ujarnya

Iman mengatakan, kebijakan suku bunga tinggi yang ada, secara fundamental akan memberatkan perekonomian nasional. Pasalnya para pelaku usaha tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan produksinya guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sehingga masalah yang paling mendasar adalah terjadi ketimpangan antara kebijakan moneter dan sektor rill.

“Pertumbuhan yang tinggi saat ini banyak mengandalkan barang-barang impor, ketidakmampuan industri dalam negeri dalam memasok barang setengah jadi memicu permintaan yang tinggi terhadap US$. Karena itu, kondisi ini harus diselesaikan agar tidak menjadi bandul pemberat ekonomi kita,” kata Iman.

Risiko Likuiditas

Ekonom Universitas Atma Jaya A. Prasetyantoko mengatakan, mengenai program akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depannya, untuk tahun 2015, pemerintah mempunyai modal besar hasil pengalihan sebagian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berkisar Rp110 triliun - Rp140 triliun. Sepanjang anggaran tersebut direalokasikan untuk program produktif seperti pembangunan infrastruktur, daya ungkitnya terhadap pertumbuhan ekonomi akan besar. Sebaliknya, jika anggaran direalokasikan ke program yang kurang produktif, pertumbuhan ekonomi tidak akan optimal.

”Bergantung pada realokasi subsidi BBM. Kuncinya pada pengalihannya. Jika ternyata realokasi tidak ke program produktif, tidak akan menimbulkan stimulus ekonomi,” kata dia.

Menurut dia, Jika pemerintah menekan subsidi energi pada tahun depan, dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maka inflasi akan di kisaran 7%-8% pada tahun depan. Kenaikan inflasi akan berdampak pada peningkatan suku bunga BI Rate, bahkan pada tahun depan diprediksikan BI Rate akan berada di kisaran 8%. Tekanan ekonomi, membuat industri perbankan kian berhati-hati dalam melangkah dan menyusun rencana bisnis bank (RBB) 2015, mengingat risiko yang dihadapi tahun depan masih sama dengan 2014.

"Risiko likuiditas masih tetap menjadi persoalan yang perlu diwaspadai industri perbankan. Selain itu, pertumbuhan kredit pada tahun depan akan sama dengan tahun ini. Namun hal tersebut akan terjadi jika pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,5%. Keadaan likuiditas tahun depan akan sama dengan tahun ini dan kredit pun akan tumbuh berkisar 17%,” ujar Prasetyantoko.

Prasetyantoko menambahkan jika Indonesia ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5%, setidaknya perlu ditopang pertumbuhan kredit minimal 17%. Kalau di bawah 17%, Indonesia tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. Pada 2015 mendatang, kemampuan untuk tumbuh baik pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan kredit masih akan belum maksimal.

"Jadi semuanya ada di batas bawah. Kreditnya 15%, pertumbuhan ekonominya 5,5%," imbuh dia.

Dia menjelaskan pengelolaan defisit transaksi berjalan akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan kredit pada 2015. Kuncinya ada di 'current account deficit' (defisit transaksi berjalan), kalau itu bisa diturunkan pada level 2,4-2,8% (dari PDB) di tahun depan, kreditnya bisa didorong ke atas.

"Semakin kredit dan investasi meningkat, hal tersebut akan semakin menyedot bahan baku dan barang modal. Jika persoalan defisit transaksi berjalan belum dibereskan, maka sulit untuk mendongkrak laju pertumbuhan kredit," ungkap Prasetyantoko.

Prasetyantoko mengungkapkan BI memang berpeluang menaikkan suku bunga acuan semester I-2015 demi mengantisipasi kebijakan The Fed, AS. Kebijakan ini akan semakin menekan sektor riil.

"Pertumbuhan ekonomi bisa tertekan karena konsumsi rumah tangga ikut meloyo. Bila kebijakan moneter diperketat lagi, pertumbuhan ekonomi bisa mengarah ke bawah 5,3%. Selain akan mengerem pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter akan semakin mendorong korporasi di Indonesia mencari pinjaman luar negeri," tandas dia. agus/bari/mohar