Indonesia Butuh Duit Rp5.519 Triliun

RPJM 2014-2019

Senin, 24/11/2014

NERACA

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkiraan kebutuhan pendanaan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah selama lima tahun sebesar Rp5.519,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan, kereta api, perhubungan laut, udara, darat, transportasi perkotaan, ketenaga listrikan, energi, air bersih dan sanitasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, mengungkapkan bahwa APBN akan mendanai 40% untuk total dana RPJMN lima tahun tersebut. "APBN itu sekitar 40%, APBD 10%, BUMN sekitar 20% dan sisanya swasta," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/11) pekan lalu.

Hal senada juga di utarakan oleh Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedi S Priatna, jika ingin merealisasikan program pertumbuhan infrastruktur maka RPJMN lima tahunan itu harus diterapkan. "Kalau ingin target menjadi negara berpenghasilan menengah di 2015, harusnya melakukan seperti ini," tutur dia.

Sementara pembiayaan bisa diambil salah satunya dari pengalihan dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang diperkirakan menghemat hingga Rp 110-140 triliun memang dijanjikan pemerintah untuk diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur. Maka nantinya dari pengalihan itu meminta penambahan dana dari APBN sebesar Rp 85,7 triliun untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.

Menurut perhitungan Bappenas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sektor pembangunan akan membutuhkan dana sekitar Rp236,6 triliun, sementara APBN 2015 untuk infrastruktur hanya sebesar Rp 154,4 triliun. Dengan begitu Bappenas meminta penambahan dana sekitar Rp 85,7 triliun dari pengalihan BBM subsidi.

Rencananya dana tersebut akan digunakan mendorong pembangunan jalan, air bersih, waduk, perumahan, akses antar pulau dan kota, dan semua sektor infrastruktur. "Ini menurut perhitungan kami, permintaan ini masih akan diajukan ke sidang kabinet dan DPR. Jadi masih bisa berubah kalau tidak disetujui," ujarnya.

Sedangkan menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan, menyetujui subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan kepada sektor produktif sehingga tidak terjadi pemborosan. Sebab selama ini, [BBM] bersubsidi sebagian besar dinikmati oleh warga kelas menengah ke atas.

"Alasannya saya sependapat, artinya tidak semua orang mendapatkan subsidi. Subsidi harus tepat sasaran. Tapi alasan itu timing kemudian harganya itu," katanya.

Namun demikian, Politisi PAN itu mempertanyakan apakah saat ini memang waktu yang tepat menaikkan harga BBM bersubsidi, ketika harga minyak dunia mengalami penurunan hingga kisaran US$ 80 per barrel."Apakah saat ini menaikkan BBM timingnya tepat? Kan harga (minyak) lagi turun," kata dia.

Zulkifli juga meminta pemerintah memberikan penjelasan detail mengenai alasan menggunakan angka Rp 2.000 tersebut. "Besarannya Rp 2.000 itu juga kenapa Rp 2.000?" pungkasnya. [agus]