Buruh Tuntut Upah Seirama Kenaikan Harga BBM

Sektor Ketenagakerjaan

Senin, 24/11/2014

NERACA

Jakarta – Ketua Umum Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Santoso mengatakan, sejak satu bulan ini, FPBI dan ribuan buruh di seluruh kabupaten Bekasi, terutama di kawasan-kawasan industri menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah dan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang akan semakin membebani kehidupan buruh.

Dalam catatan Santoso, upah buruh tahun 2015 rata-rata hanya naik 10%. Nilai ini jauh dari hitungan riil kebutuhan hidup sejahtera. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM mebuat inflasi melambung tinggi di angka 7,3% di akhir tahun ini. Di sisi lain kaum buruh juga harus menghadapi ketidakpastian dalam bekerja akibat sistem kontrak dan outsourching. Apalagi liberalisasi tenaga kerja pada tahun 2015 sudah tidak terbendung ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berjalan.

“Tuntutan dari kaum buruh yang meminta kenaikan upah di angka Rp. 3.642.263 sangat wajar. Karena angka ini bedasarkan data riil kehidupan buruh yang dihitung dari survei KHL ditambah dengan perhitungan inflasi tahun depan. Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mau menggubris masukan dari buruh, bahkan surat rekomendasi DPRD pun tidak digubris,” kata Santoso akhir pekan lalu, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang dikutip, Minggu (23/11).

Pada kesempatan terpisah, pekan lalu, terkait dampak kenaikan harga BBM subsidi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina menyatakan lonjakan harga kebutuhan pokok atau sembako akan stabil dalam tiga bulan kedepan. "Nanti setelah tiga bulan, pengalaman dulu setelah tiga bulan cenderung turun jadi enggak masalah," ujar Srie.

Ia mengatakan, saat ini kenaikan harga barang kebutuhan pokok berkisar antara 0,6% sampai 2,8%. Pihaknya memastikan akan terus menjaga pasokannya. "Kedua, stok kebutuhan bahan pokok dari pantuan kita tersedia dengan cukup. Jadi kenaikan harga di luar cabai cuman 0,6% rata-rata sampai 2,8% saja pasca kenaikan BBM, kayak beras dan cabai," terangnya.

Menurut dia, melonjaknya harga cabai juga dikarenakan kurangnya pasokan sebesar 40%. Sementara, barang lainnya seperti tepung terigu dan minyak goreng mengalami penurunan. "Yang lainnya itu malah ada yang turun, minyak goreng turun, tepung terigu turun, daging ayam naik sedikit, yang tinggi itu cabai tapi bukan karena BBM. Karena pasok cabai yang kurang , yang lahan ditanam itu sekarang lebih kurang 60%, jadi kita berkurang 40%," tukasnya.

Namun demikian, sebelumnya, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia mengapresiasi cara pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. ”Gapensi sangat mengapresiasi cara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengambil keputusan menaikkan harga BBM,” ujar Sekretaris Jenderal Gapensi, Andi Rukman Nurdin Karumpa.

Gapensi menilai pemerintah telah mengambil keputusan yang tepat dan dampak sosalnya rendah serta berlangsung cepat, tidak disangka-sangka. ”Keputusan ini paling murah biayanya serta efisien, sangat cepat dan menutup peluang bagi aksi spekulan BBM,” katanya.

Gapensi mengamati, kenaikkan BBM kali ini tidak membuat inflasi naik berkali-kali lipat seperti sebelumnya. Pada pemerintahan sebelumnya, akibat, kajian kenaikkan BBM terlalu lama menimbulkan inflasi berlipat-lipat serta keresahan berlarut-larut. Gapensi memperkirakan, dampak BBM atas biaya produksi pada kisaran 3%-4%. “Biaya ditribusi juga kami perkirakan meningkat 30% dari total komponen biaya industri sekitar 2%,” terang dia.

Namun kali ini, lanjut Andi, Gapensi menilai selain faktor masyarakat lebih siap, pemerintah juga memiliki manajemen isu yang baik sebelum menaikkan BBM. “Manajemen isu pemerintah bagus, dipercaya, dan tegas. Ini yang membuat publik jauh lebih tenang,” tandasnya.

Subsidi untuk infrastruktur Gapensi menilai perekonomian nasional akan menunjukan tren positif ke depan bila pemerintah mampu membuktikan pengalihan dana subsidi BBM berdampak pada perbaikkan dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Gapensi mengakui bila semua pihak belum dapat berharap banyak dari perolehan dana subsidi ini. Selain pemerintah akan banyak mengalokasikan untuk pendidikan dan kesehatan, dana untuk infrastruktur masih sangat besar kebutuhannya.

"Dalam lima tahun ke depan negara ini membutuhkan dana infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun. Itu kalau target ekonomi kita mau tumbuh 7%. Itu pun dengan catatan, apabila didukung oleh tuntasnya masalah bottleneck untuk investor seperti perizinan dan pembebasan lahan," tukas Andi.