NERACA

Jakarta - Langkah Menteri BUMN Rini Soemarno melibatkan PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) dalam proses seleksi jajaran direksi dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina menimbulkan pertanyaan besar oleh beberapa pihak dibalik penunjukkan tersebut. Terlibatnya PT Daya Dimensi Indonesia (DDI) sebagai pihak ketiga yang melakukan assesment (penilaian) terhadap calon Direksi PT Pertamina dinilai terjadi karena adanya pengaruh dari keluarga Soemarno.

"Jelas ada intervensi keluarga Soemarno untuk memaksakan menggunakan PT DDI, padahal lembaga assesment yang lebih baik masih banyak," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (Iress) Marwan Batubara‎ di Jakarta, Jumat (21/11).

Marwan mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno harusnya tidak menunjuk PT DDI agar tidak timbul kecurigaan oleh publik. Adapun PT DDI juga diragukan independensinya menyusul adanya isu bahwa perusahaan tersebut memiliki kaitan dengan Ongky Soemarno, kakak kandung dari Menteri ESDM Rini Soemarno. "Kenapa harus menunjuk PT DDI, padahal kan bisa melalui Pusat Psikologi Angkatan Darat untuk justru lebih baik lagi, juga melalui uji integritas KPK dan PPATK," ujar dia.

Dia juga menyesalkan Presiden Jokowi yang kelihatannya cuek dengan pelibatan PT DDI. Mestinya, Jokowi tidak boleh membiarkan proses seleksi Direksi BUMN sebesar PT Pertamina dicampuri kepentingan suatu kelompok. "Kalau seperti itu akhirnya itu kita bisa membaca skema KKN-nya. Dan Presiden Jokowi akan sama nusuknya jika membiarkan ini semua," tutur Marwan.

Sementara itu, Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyatakan hasil seleksi oleh PT DDI itu patut dipertanyakan oleh publik."Hasil assessment dari PT DDI terkait calon direksi dan Dirut PT Pertamina patut dipertanyakan obyektifitasnya. Hal itu bisa dilihat dari proses penunjukan DDI yang cenderung tidak transparan," kata dia.

Dalam seleksi tersebut, PT DDI disebut meloloskan sejumlah pihak. Mereka yakni, Ahmad Faisal selaku mantan Dirut Niaga Ptm Era Ari Soemarno, Widhyawan selaku eks deputi SKK Migas yang juga Stafsus Sudirman Said, Budi Sadikin Dirut Mandiri dan eks Dirut Telkom, Rinaldi Firmansyah.

Karyono menjelaskan calon-calon itu sangat erat hubungannya dengan keluarga Soemarno. Lagipula calon-calon itu sangat rentan lantaran bukan berasal dari internal Pertamina. "Tidak ada satupun nama-nama dari internal Pertamina yang masuk dalam daftar calon direksi. Dari proses seleksi seperti itu, maka bisa berpotensi terjadi kongkalikong," tambah dia.

Kongkalikong diperkuat dengan adanya kabar bahwa PT DDI selaku assesor yang ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno memiliki kedekatan dengan kakak Rini, Ongky Soemarno meski belakangan kabar tersebut ditepis Rini."Dapat dianalisis adanya hubungan kuat antara hasil assessment dan kepentingan menguasai BUMN dari kelompok tertentu. Kepentingan untuk memasukkan orang-orang dari luar untuk menjadi direksi dan Komisaris Pertamina sangat mencolok ketika tak ada satupun nama-nama dari internal Pertamina yang masuk dalam daftar calon direksi," jelas Karyono.

Oleh karenanya, Jokowi harus benar-benar mengontrol proses seleksi direksi dan komisaris PT Pertamina ini. Selain itu yang terpenting, lanjut dia, PT DDI harus segera melakukan audit Development Dimensions yang ada di Indonesia. "Jokowi bisa saja menolak nama-nama yang diajukan oleh menteri BUMN karena proses dan hasil seleksinya diragukan karena diduga sarat kepentingan," kata Karyono.

Sedangkan Direktur Excutive Energy Watch, Ferdinand Hutahaean menegaskan proses seleksi pemilihan Direktur Utama Pertamina yang sedang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dengan melibatkan PT Daya Dimensi Indonesia harus segera dihentikan dan dievaluasi sejak dini. Dia mendesak Presiden Joko Widodo menolak semua calon yang sudah diuji PT DDI.

Dia juga menjelaskan, alasan penghentian dan evaluasi itu dikarenakan nama yang mencuat dari hasil uji kelayakan yang dilakukan oleh Rini seperti Widhyawan adalah Stafsus Menteri ESDM yang pernah diperiksa KPK terkait kasus Suap di SKK Migas. Selain itu, lanjut Ferdinand, salah satu calon yang sering disebut oleh publik, yakni mantan Dirut Telkom Rinaldy Firmansyah juga diduga terlibat sejumlah kasus internet kecamatan. (mohar, rin)