Jika pemerintah akhirnya merealisasikan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan ini, sehingga dipastikan sebagian besar daya beli masyarakat Indonesia akan merosot. Karena hasil kajian ilmiah dari aspek sosial ekonomi dan fiskal, meski terjadi penghematan subsidi BBM nasional Rp 100 triliun, kenaikan harga BBM Rp 2.000 menjadi Rp 8.5000 per liter akan menimbulkan tambahan inflasi dan penurunan daya beli. 

Jelas, ini pasti menimbulkan konsekuensi logis kebijakan itu mengundang reaksi dari banyak kalangan. Sebab, harga barang-barang kebutuhan pokok dipastikan naik dan beban yang ditanggung masyarakat akan makin berat, dan berdampak sosial lainnya.  

Selain itu, kenaikan inflasi setidaknya akan menggiring jutaan penduduk Indonesia yang semula berada di sekitar garis kemiskinan menjadi miskin, dan yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi semakin miskin (the depth of poverty).

Kita melihat secara kasatmata jumlah warga Indonesia yang masih hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan masih besar, yaitu sekitar 13% dari total penduduk 230 juta jiwa. Ini menunjukkan target penurunan kemiskinan belum tercapai. Padahal, imbas krisis global dan kenaikan harga BBM yang segera dieksekusi sudah pasti menambah jumlah orang miskin di negeri ini semakin banyak.

Penduduk miskin di Indonesia menurut data BPS, masih sekitar 31 juta orang. Target pemerintah menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,5% pada 2012 bakal sulit terealisasi. Bahkan juga sulit mencapai target tujuan pembangunan milennium (MDGs) sebesar 7,5% pada 2015.

Faktor yang akan mendorong laju penurunan angka kemiskinan yang kian melambat, adalah terpuruknya daya saing ekonomi Indonesia dan tingginya angka inflasi yang terpacu oleh naiknya harga berbagai kebutuhan pokok yang dipicu makin mahalnya harga BBM dan tarif dasar listrik. 

Apalagi semua kenaikan kebutuhan pokok ini berdekatan pula dengan tahun ajaran baru sekolah yang membutuhkan biaya besar untuk biaya masuk siswa baru, membeli buku, dan peralatan sekolah lainnya, tentu memperparah masyarakat yang berpenghasilan tetap. 

Pemerintah patut mengakui kegagalannya selama ini meningkatkan kesejateraan warganya. Daya beli merosot tajam. Untuk memperoleh sembako saja kian sulit, dan kalaupun ada harga sudah melambung tinggi. Lebih separuh rakyat Indonesia yang miskin hidup di perdesaan yang merupakan basis pertanian.

Ironis memang, ketika pemerintah sering menyebut-nyebut keberhasilan pertumbuhan ekonomi 2011 yang mencapai 6 %, nilai tukar petani yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani justeru menurun secara konsisten setiap tahun.  Konsumen dan petani malah harus membeli beras dengan harga yang semakin mahal.

Meski pemerintah menyebutkan jumlah penduduk miskin tahun 2013 menurun 1,0% dibandingkan 2010, kenyataannya bertolak belakang di tengah ketidakberhasilan pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok sehingga beban hidup masyarakat makin berat.

Kalaupun pemerintah terus yakin menunjukkan prestasi dalam pertumbuhan ekonomi yang dikabarkan baik dan meningkat, tapi apalah artinya angka-angka pertumbuhan tersebut bagi masyarakat luas? Bagi mereka, hal terpenting adalah fakta. Kenyataannya, kenaikan harga BBM justeru selalu menghadirkan multiplier effect. Harga-harga komoditas lain, terutama juga sembako tidak mau kalah untuk ikut-ikutan naik. Akhirnya rakyat akan terus berteriak “cari duit semakin sulit, harga- harga malah naik”.