Pemerintah Kembali Janji Jalankan Konversi BBM ke BBG

NERACA

Jakarta - Pemerintah Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali mengumbar janji dengan ingin menjalankan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). Padahal, sejak era Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid satu dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program itu dilaunching dengan harapan bisa mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Namun realisasi dari program tersebut belum terlihat.

Kini, lewat Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, pemerintah pun berjanji akan mengintensifkan program konversi BBM ke BBG khususnya untuk angkutan perkotaan. Hal ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan beberapa waktu lalu. "Ini kita mintakan studi yang riil dan dapat diimplementasikan, sehingga kita bisa membantu pemerintah daerah dalam melisensi angkutan kota. Termasuk memanfaatkan gas," ujarnya di Jakarta, Kamis (20/11).

Sofyan menuturkan, program konversi tersebut memang program lama, namun dalam implementasi di lapangan prosesn juga terlalu lambat. "Ini ide yang lama tapi dalam implementasinya ternyata jalannya terlalu lambat. Kita sudah minta supaya segera dilakukan ujicoba, sehingga kalau sudah teruji dalam satu kota, di-copy ke kota yang lain," jelasnya.

Senada dengan Sofyan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengungkapkan, bahwa pemerintah memang akan kembali mempromosikan gas sebagai bahan alternatif pengganti BBM. "Pada saat yang bersamaan, kita juga mempromosikan upaya lain. Misalnya berlaihlah ke gas nanti sudah dilaporkan berapa SPBG itu yang sudah ditambah," ujar Indroyono.

Sebab, menurutnya, penggunaan gas sebagai bahan bakar jauh lebih banyak keunggulannya ketimbang menggunakan BBM. "Coba dan tanya para supir bajaj yang sedang mengisi gas di sana. Betapa dengan menggunakan gas itu, selain bersih, gas itu membuat harganya lebih murah dibandingkan BBM," pungkas dia.

Diminta Serius

Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro meminta pemerintah segera menjalankan program konversi bahan bakar minyak ke gas untuk transportasi pascakenaikan harga BBM. "Momentum kenaikan harga BBM ini mesti dilanjutkan dengan memulai program konversi BBG secara lebih serius," katanya. Menurut dia, pengembangan BBG untuk transportasi bisa dilakukan dengan serius dan target yang jelas seperti program konversi minyak tanah ke elpiji.

Hal senada juga dikemukakan kolega Komaidi di ReforMiner, Pri Agung Rakhmanto. Menurut dia, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mesti membuktikan janji kampanye dulu untuk melaksanakan program konversi BBG. "Konversi BBG merupakan keharusan," ujar Pri.

Dengan konversi ke BBG, lanjutnya, maka akan mengurangi pemakaian sekaligus impor BBM, sehingga menurunkan subsidi komoditas tersebut. Di samping itu, BBG juga lebih ramah lingkungan dibandingkan BBM. Komaidi mengatakan, langkah pertama program konversi BBG yang bisa dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga BBG untuk meningkatkan minat BUMN dan swasta membangun infrastruktur gas.

Kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 per liter, lanjutnya, memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBG. Harga BBG sekarang ini sebesar Rp 3.100 per liter setara premium (LSP) kurang menarik minat investor mengembangkan bahan bakar alternatif tersebut, sehingga diperlukan penyesuaian. "Pengusaha menilai harga Rp 3.100 per LSP belum cukup menarik," katanya.

Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menaikkan harga BBG transportasi menjadi Rp 5.000 per LSP. "Saya kira kisaran harga BBG Rp 5.000 per LSP masih cukup moderat dengan harga premium bersubsidi yang sekarang Rp 8.500 per liter," katanya. Harga Rp 5.000 per LSP, menurut dia, cukup menarik bagi pengusaha dan sekaligus diterima masyarakat. "Swasta akan mendapat insentif untuk terlibat dalam pengembangan BBG," katanya.

Keputusan Menteri ESDM No 2932K/12/MEM/2010 yang ditandatangani Darwin Saleh pada 15 Desember 2010 menetapkan harga BBG untuk transportasi sebesar Rp 3.100 per LSP. Sesuai keputusan itu, harga BBG sebenarnya dapat disesuaikan setiap tahun. Selain harga, Komaidi menambahkan pada tahap awal pemerintah juga bisa membagikan konverter kit BBG secara gratis pada angkutan umum. "Pembagian ini dalam rangka 'pilot project' saja. Tentunya, disesuaikan dengan ruang gerak anggaran pemerintah," ujarnya.

Namun, dalam jangka panjang, pemerintah mesti mewajibkan produsen mobil langsung memasang konverter kit pada kendaraan barunya. "Dengan demikian, konsumen mobil tidak perlu lagi memasang konverter kit," ujarnya. Lalu, dana penghematan program BBG yang didapat, bisa dipakai untuk membangun infrastruktur gas secara lebih masif.

Hal senada juga dikatakan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Ia menilai dari sekian kali kebijakan kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi, pemerintah justru luput untuk membenahi penyediaan energi alternatif.

BERITA TERKAIT

Libur Usai, Saatnya Bergegas Kembali Berinvestasi

NERACA Jakarta – Pasca libur panjang lebaran, saat ini pelaku pasar menata kembali portofolio investasinya dengan mengkoleksi saham-saham blue chip…

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini

Ternyata, LCGC Tidak Cocok Memakai BBM Jenis Ini NERACA Jakarta - Sejak beberapa tahun terakhir, masyarakat kelas menengah dimanjakan kehadiran…

Proyek Tol Bandung-Tasikmalaya Masih Tunggu Pemerintah Pusat

      NERACA   Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunggu aksi pemerintah pusat serta mendorong Kementerian Pekerjaan Umum…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…