Jakarta – Banyak pihak merasa kecewa atas kebijakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo yang secara reaktif menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 7,75% sehari setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 2.000 per liter. Karena ini mencerminkan rezim suku bunga tinggi terus menghantui perekonomian Indonesia yang saat ini menghadapi problem struktural cukup berat.

NERACA

Menurut ekonom UGM Tony Prasetiantono, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tentunya akan membuat daya beli masyarakat dan inflasi akan terkerek naik. Namun,  Bank Indonesia (BI) sebaiknya tidak bersikap reaktif dengan langsung menaikkan suku bunga acuan (BI Rate).

"BI Rate tidak harus untuk dinaikkan. Karena nanti perlu dilihat dulu apa apakah ada tekanan terhadap rupiah dan capital outflow (arus modal keluar). Kalau memang tidak berpengaruh, maka kenaikan BI Rate semakin memberatkan sektor rill. Sudah terkena imbas kenaikan BBM, ditambah dengan kenaikan bunga acuan yang akan mempengaruhi dunia usaha," ujarnya kepada Neraca, Rabu (19/11).

Tony menjelaskan ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi Rp2.000 untuk premium  menjadi Rp8.500 per liter, maka perkiraan kenaikan inflasi di 2014 bisa ditekan di bawah 8%. "Kalau memang inflasi bisa ditekan, harusnya BI Rate tidak perlu dinaikkan dari level sekarang. Hal itu perlu dilakukan agar likuiditas tidak semakin ketat," ujarnya.

Lebih jauh lagi, Tony menyatakan agar BI lewat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pemerintah untuk menjaga dan mencegah terjadinya second round effect dari kenaikan BBM. Maka dari itu, koordinasi itu perlu untuk memberikan angka pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan efeknya terhadap defisit transaksi berjalan. "Apabila koordinasi baik, maka bisa dipastikan dampak (kenaikan BBM) terhadap inflasi tetap terkendali dan hanya bersifat temporer," ujarnya

Pengamat ekonomi Aviliani‎ mengatakan, keputusan BI menaikkan suku bunga acuan 25 basis points (bps) merupakan langkah BI untuk mengantisipasi adanya kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi. Tapi langkah ini, sebetulnya belum perlu dilakukan oleh BI,  mengingat Indonesia sendiri masih menunggu kebijakan The Fed), Amerika Serikat, yang bersiap menaikkan suku bunganya sekitar triwulan II-2015.

Menurut dia, respon BI saat ini terlalu cepat, oleh karenanya dengan kenaikan BI Rate, bisa menyebabkan inflasi bergerak ke arah 6‎,5%-7% di akhir tahun 2014.‎ "BBM naik, BI Rate naik pasti bakal mendongkrak inflasi itu tidak bisa dipungkiri lagi," ujarnya.

Hambat Investasi
Merespon kebijakan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya juga disesalkan oleh Sekjen Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari. Dia menyayangkan hal tersebut, karena kontra dengan niatan pemerintah mendorong investasi.

"Saya menyayangkan hal itu. Ada potensi investasi, karena ini dibuka," ujarnya disela kunjungan kerja ke Semarang, Rabu (19/11).

Menurut Ansari, kebijakan BI Rate sebenarnya mempunyai dua maksud, yakni sebagai penyimpanan uang atau investasi. Namun, dengan kebijakan penaikan BI Rate, hal tersebut justru akan memperlambat laju investasi. Sebab, bunga kredit akan ikut naik dan perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan investasi.

"Kalau investasi, biaya akan menjadi lebih mahal karena bunga bank lebih tinggi," tuturnya.

Padahal, pemerintah sendiri mempunyai target meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional seperti dicanangkan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia sebesar 25 basis poin, tentu akan menciutkan kondisi ekonomi Tanah Air. "Sebenarnya saya pikir BI tidak usah menaikkan karena menciutkan ekonomi kita kalau suku bunga bank naik," ujarnya, kemarin.

Menurut dia, kenaikan suku bunga bank sentral tersebut sebaiknya tidak langsung diikuti oleh semua bank. Oleh karena kenaikan suku bunga tersebut tidak mempengaruhi bank-bank karena tujuan kenaikan suku bunga tersebut hanya untuk menekan inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Secara terpisah,  Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Sulistyo menyatakan keprihatinannya dengan kenaikan BI rate tersebut. "Kita agak prihatin soal itu, karena dampaknya pasti kenaikan dalam bunga bank pada umumnya dan perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Kebijakan yang ada sekarang, menurut dia, adalah kebijakan uang kertas yang menyulitkan dunia usaha dalam mendapatkan akses pendanaan jika bukan dari pinjaman swasta luar negeri. Oleh sebab itu dia menyarankan pemerintah sebaiknya mengkaji lagi kebijakan-kebijakan yang lebih pro pada dunia usaha untuk mengembangkan dunia usahanya.

"Karena kalau tidak bagaimana bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7%," ujarnya. Dia berpendapat pemerintah memang sedang dilanda dilema antara mencapai pertumbuhan ekonomi atau menjalankan kebijakan konservatif seperti kebijakan BI yang peka inflasi.

Menurut dia, pemerintah lebih baik memilih untuk menciptakan lapangan kerja ketimbang menekan inflasi. Dengan memaksimalkan lapangan kerja maka masyarakat akan memiliki daya beli yang lebih tinggi.

"Saya kira ini masalah kepercayaan terhadap perekonomian kita, maka dari itu kelola ekonomi dengan lebih arif, bijak, seperti salah satu menaikkan harga BBM," katanya. Jika memang kebijakan pemerintah nantinya dapat menstimulus dunia usaha maka dia optimis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa 5,2% dan tahun depan di atas 5,5%.

Mengutip laman Bank Indonesia, posisi BI Rate di 7,75% merupakan level tertinggi setelah sebelumnya 8,25% (Maret 2009). Sepanjang tahun ini, BI Rate stabil berada di level 7,5% mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia. Sementara pada periode 2013, BI rate bergerak bervariasi. Pada Januari 2013, BI Rate dipatok sebesar 5,75%, yang kemudian naik hingga mencapai 7,5% di Desember 2013.

Sementara pada periode 2012 BI Rate mengalami kestabilan. Pada awal Januari 2012 pernah  menyetuh di angka 6%, yang kemudian terus menurun dan berada di posisi 5,75% hingga Desember 2012.

Sepanjang tahun 2009, BI rate mencapai level tertingginya, karena adanya pemulihan ekonomi Indonesia akibat krisis ekonomi global yang menghantam Amerika Serikat (AS). Beruntung, Indonesia tidak sempat terkena hantaman krisis itu. agus/bari/mohar