Bahas Penyesuaian BBM Subsidi khusus Angkutan Umum - Organda-Komisi V DPR

NERACA

Jakarta -Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat, Eka Sari Lorena, mendatangi Komisi V DPR untuk membahas serta mengupayakan pengecualian BBM bersubsidi untuk angkutan umum. Tujuan dari kedatangan tersebutuntuk membahas mulai dari pemogokan nasional hingga penyesuaian tarif angkutan umum.Dia pun mengaku bila pihaknya bersikeras pada keputusan untuk mengajukan BBM bersubsidi bagi angkutan umum karena dinilai hanya menggunakan tujuh persen dari keseluruhan subsidi.

"Soal BBM bersubsidi seharusnya tetap diberikan kepada angkutan umum ya yang jumlahnya hanya menggunakan kurang dari tujuh persen dari total semua penggunaan subsidi," kata Eka, di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (19/11).Rincian pembahasan tersebut tertuang dalam Surat B.637 /K/DPP/XI/2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi V DPR yang berisi kegiatan penghentian operasi sebagai bentuk keprihatinan terhadap angkutan umum akibat kenaikkan BBM.

Dalam surat tersebut, Organda tidak memaksa dan tidak memberikan sanksi bagi operator yang masih beroperasi karena stop operasi ini benar-benar merupakan aksi keprihatinan tidak ada antisipasi dampak kenaikan BBM Subsidi kepada transportasi umum. Selain itu, Organda mempertanyakan Kementerian Perhubungan bahwa penyesuaian tarif yang hanya boleh maksimum sebesar 10% dan sampai saat ini belum ada penjelasan dari mana angka 10% tersebut didapatkan karena berdasarkan perhitungan Organda dengan adanya kenaikan sebesar Rp2.000 per liter, yaitu sebesar 25% kenaikan untuk premium dan 36% untuk solar.

"Maka, dampak langsung kenaikan BBM ini, perlu minimum kenaikan tarif sebesar 29%," kata diaSelanjutnya, imbuh Eka, memang perlu dilakukan penyesuaian tarif dimana Organda di daerah-daerah mengajukan penyesuaian tarif sebesar 30% sebagaimana merupakan hasil perhitungan berdasarkan Permenhub No. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Perhitungan Tarif Angkutan Umum dan berdasarkan Permenhub No. 52 Tahun 2006 tentang Tarif Batas Angkutan Umum.

"Ini membuat pernyataan Kementerian Perhubungan akan pembatasan kenaikkan tarif sebesar 10% tidak realistis dan tidak memiliki dasar," tegas dia.Organda juga menyampaikan konsep skema insentif fiskal yang dinilai sejak dahulu masih tidak sesuai dengan konsep yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, Organda juga melampirkan kembali surat kepada Menteri Perhubungan No. B.635/K/DPP/XI/2014 Perihal Evaluasi Kondisi Transportasi Darat dan Permohonan Insentif untuk Angkutan Umum."Bersama ini kami sampaikan juga skema penikmat BBM Subsidi dimana pengguna Angkutan Umum dan Barang hanya menggunakan kurang dari tujuh persen dari BBM Subsidi di Indonesia," jelas Eka. [ardi/ant]

BERITA TERKAIT

Anggota Komisi X DPR Berikan Bantuan Kendaraan Perpustakaan Keliling

Anggota Komisi X DPR Berikan Bantuan Kendaraan Perpustakaan Keliling NERACA Sukabumi - Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyerahkan…

Aset Bank Umum Di Jambi Tumbuh 4,75%

  NERACA   Jambi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi menyebutkan, aset perbankan umum yang beroperasi di provinsi itu…

38 Titik Telah Terapkan BBM Satu Harga

  NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah mencapai titik ke 38 dari program bahan bakar minyak (BBM) satu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Dorong Pemda Manfaatkan Skema KPBU

  NERACA   Jakarta - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) memanfaatkan skema Kerjasama Pemerintah dan…

IIF Dapat Kucuran Rp1 triliun dari JICA - Untuk Bangun Infrastruktur

    NERACA   Jakarta - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menandatangani perjanjian pinjaman sebesar ¥ 8.000.000.000 atau sekitar Rp…

Pasar Tekstil Tanah Abang Melesu

  NERACA   Jakarta - Penjualan tekstil di Pasar Tanah Abang masih lesu, sehingga beberapa pedagang pakaian jadi pun terpaksa…