Bahas Penyesuaian BBM Subsidi khusus Angkutan Umum - Organda-Komisi V DPR

NERACA

Jakarta -Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat, Eka Sari Lorena, mendatangi Komisi V DPR untuk membahas serta mengupayakan pengecualian BBM bersubsidi untuk angkutan umum. Tujuan dari kedatangan tersebutuntuk membahas mulai dari pemogokan nasional hingga penyesuaian tarif angkutan umum.Dia pun mengaku bila pihaknya bersikeras pada keputusan untuk mengajukan BBM bersubsidi bagi angkutan umum karena dinilai hanya menggunakan tujuh persen dari keseluruhan subsidi.

"Soal BBM bersubsidi seharusnya tetap diberikan kepada angkutan umum ya yang jumlahnya hanya menggunakan kurang dari tujuh persen dari total semua penggunaan subsidi," kata Eka, di ruang rapat Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (19/11).Rincian pembahasan tersebut tertuang dalam Surat B.637 /K/DPP/XI/2014 yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi V DPR yang berisi kegiatan penghentian operasi sebagai bentuk keprihatinan terhadap angkutan umum akibat kenaikkan BBM.

Dalam surat tersebut, Organda tidak memaksa dan tidak memberikan sanksi bagi operator yang masih beroperasi karena stop operasi ini benar-benar merupakan aksi keprihatinan tidak ada antisipasi dampak kenaikan BBM Subsidi kepada transportasi umum. Selain itu, Organda mempertanyakan Kementerian Perhubungan bahwa penyesuaian tarif yang hanya boleh maksimum sebesar 10% dan sampai saat ini belum ada penjelasan dari mana angka 10% tersebut didapatkan karena berdasarkan perhitungan Organda dengan adanya kenaikan sebesar Rp2.000 per liter, yaitu sebesar 25% kenaikan untuk premium dan 36% untuk solar.

"Maka, dampak langsung kenaikan BBM ini, perlu minimum kenaikan tarif sebesar 29%," kata diaSelanjutnya, imbuh Eka, memang perlu dilakukan penyesuaian tarif dimana Organda di daerah-daerah mengajukan penyesuaian tarif sebesar 30% sebagaimana merupakan hasil perhitungan berdasarkan Permenhub No. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Perhitungan Tarif Angkutan Umum dan berdasarkan Permenhub No. 52 Tahun 2006 tentang Tarif Batas Angkutan Umum.

"Ini membuat pernyataan Kementerian Perhubungan akan pembatasan kenaikkan tarif sebesar 10% tidak realistis dan tidak memiliki dasar," tegas dia.Organda juga menyampaikan konsep skema insentif fiskal yang dinilai sejak dahulu masih tidak sesuai dengan konsep yang ditetapkan pemerintah.

Untuk itu, Organda juga melampirkan kembali surat kepada Menteri Perhubungan No. B.635/K/DPP/XI/2014 Perihal Evaluasi Kondisi Transportasi Darat dan Permohonan Insentif untuk Angkutan Umum."Bersama ini kami sampaikan juga skema penikmat BBM Subsidi dimana pengguna Angkutan Umum dan Barang hanya menggunakan kurang dari tujuh persen dari BBM Subsidi di Indonesia," jelas Eka. [ardi/ant]

BERITA TERKAIT

Komisi III DPR Minta KPK Serius Hilangkan Budaya Korupsi

Komisi III DPR Minta KPK Serius Hilangkan Budaya Korupsi NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa…

Perpres No 191/2014 Tentang BBM Minta Direvisi

  NERACA Jakarta - Pengamat Energi yang juga Direktur Puskepi, Sofyano Zakaria mendesak Perpres No. 191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian dan…

Tertibkan Angkutan Umum di Stasiun Juanda

Di daerah Stasiun Djuanda, Jakarta Pusat  tepatnya di persimpangan jalan antara Jl. Ir. H. Juanda dengan Jalan Juanda 1 (tepat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

Pariwisata Digadang-gadang Bakal jadi Penyumbang Terbesar Devisa

    NERACA   Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan sektor pariwisata Indonesia diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada…

LTC Glodok Sediakan Layanan SIM dan STNK Keliling

  NERACA   Jakarta – Pusat perbelanjaan Lindeteves Trade Center Glodok (LTC Glodok) bekerjasama dengan Polda Metro Jaya mengadakan pelayanan…