Pemerintah Miliki Ruang Fiskal Rp100 Triliun

Kamis, 20/11/2014

NERACA

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, pengalihan subsidi BBM dari hal konsumtif ke hal produktif membuat pemerintah akan bisa menyediakan Rp100 triliun yang dapat digunakan secara fiskal. "Tahun depan bakal tersedia Rp100 triliun yang dapat digunakan untuk ruang fiskal baru," kata Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Rabu (19/11).Menurut dia, hal tersebut akan bermanfaat untuk anggaran kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Pada kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar dapat menambah jumlah alokasi anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia."Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan, selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, lanjutnya, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.

Presiden menyatakan, untuk rakyat kurang mampu akan disediakan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. "Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulai usaha-usaha ekonomi produktif," katanya.

Sementara itu, menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto meminta kepada Presiden Jokowi agar transparan dalam hal penggunaan penghematan anggaran atas kebijakan menaikan harga BBM subsidi. "Yang penting kita harus transparan apa yang bisa dihemat dari subsidi ini, dipakai untuk apa saja," kata.

Suryo menambahkan, cara Jokowi memaparkan pengalihan subsidi BBM untuk sektor produktif cukup diterima para pengusaha dan seharusnya masyarakat pun dapat diterima, sehingga akan jelas arahnya dibawa kemana. "Tadi kita sudah lihat paparan Presiden. Nanti kita pakai untuk yang bermanfaat tepat sasaran, menciptakan lapangan kerja, kalau orang dapatkan pekerjaan tapi kita ambil risiko inflasi sedikit enggak ada masalah, itu akan terkoreksi sendiri," sebutnya.

Menurut Suryo, dengan naiknya harga BBM adalah untuk perbaikan ekonomi, jadi distorsi ekonomi yang terjadi itu karena disparitas harga itu tidak sehat. "Itu terjadi hanya penyelundupan, ngapain kita dukung orang-orang kaya gitu. Kan mendingan yang dihemat itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan," tuturnya.

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2000 per liter untuk jenis premium dan solar akan melonggarkan ruang fiskal pada APBN-P 2015.

Menurut perhitungannya, pemerintah akan menghemat anggaran subdisi di atas Rp 100 triliun dengan besaran kenaikan harga premium yang menjadi Rp 8500 per liter dan solar sebesar Rp 7500 per liter. "Tambahan ruang fiskal pada asumsi APBNP 2015 bisa mencapai di atas 100 triliun. Jumlah persisnya baru akan diketahui setelah menyiapkan APBNP 2015," kata Bambang.

Bambang menambahkan, anggaran sebesar Rp 100 triliun yang berhasil dihemat dari kenaikan harga BBM akan dialihkan ke sektor produktif seperi pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. "Dan juga untuk mewujudkan visi misi presiden, termasuk pembangunan sektor maritim," ucapnya.

Menurutnya, rencana pengalihan subsidi BBM dalam dokumen setebal 11 halaman yang dibagikan ke media. Di sana terpampang data rencana pembangunan infrastruktur 2015-2019, pemeliharaan infrastruktur termasuk jalan baru sepanjang 2,650 kilometer, jalan tol 1,000 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 46,770 kilometer pembangunan 15 bandara baru, pengadaaan 20 pesawat perintis sampai pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi. [agus]