NERACA

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri meminta pihak Uni Eropa untuk tidak membuat peraturan yang cenderung menghambat arus perdagangan antara ke dua pihak, terutama hambatan yang diberlakukan terhadap produk-produk ekspor Indonesia.

“Pagi ini Menlu RI (Retno LP Marsudi) mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Dewan Uni Eropa Herman Van Rompuy. Presiden Jokowi meminta Uni Eropa untuk tidak menerapkan hambatan tarif dan non tarif terhadap produk ekspor Indonesia, terutama kelapa sawit,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Michael Tenne di Jakarta, Rabu, (19/11).

Presiden Dewan Uni Eropa Herman Van Rompuy telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu pagi (19/11). Dalam pertemuan tersebut, menurut Michael, keduanya telah membahas upaya peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa.

Ia mengatakan bahwa kerja sama di bidang ekonomi dengan Uni Eropa adalah hal yang penting bagi Indonesia. Hal itu karena Uni Eropa merupakan salah satu lahan ekspor terbesar untuk produk-produk Indonesia. “Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara (anggota) Uni Eropa mencapai US$2,4 miliar setahun,” ungkap Michael.

Baru-baru ini, muncul isu mengenai hambatan tarif bagi produk-produk Indonesia di Uni Eropa setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memprotes tarif impor yang tinggi di negara-negara Uni Eropa untuk produk perikanan Indonesia, yakni bisa mencapai 20%. Hal tersebut dinilai telah membuat produk perikanan Indonesia tidak memiliki daya saing yang kuat dibandingkan dengan negara lainnya. Selain itu, produk-produk ekspor Indonesia lainnya, seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan biodiesel, juga terkena hambatan non tarif di negara-negara Uni Eropa, salah satunya terkait isu lingkungan.

Namun, di sisi lain pihak Uni Eropa berencana mengajak Indonesia untuk memperkuat kerja sama perdagangan dengan menyebutkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam persatuan tersebut akan menjadi pasar ekspor yang potensial bagi Indonesia. “Kami melihat secara ekonomi makro, neraca perdagangan Indonesia sedang berada pada posisi defisit. Karena impor yang lebih besar daripada ekspor. Oleh karena itu, kami menawarkan pasar ekspor untuk Indonesia,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN Olof Skoog.

Olof mengatakan bahwa penguatan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa merupakan suatu langkah yang menguntungkan bagi kedua pihak. Hal itu, menurut dia, karena jumlah negara-negara anggota Uni Eropa yang relatif tidak sedikit dapat menjadi pasar tujuan ekspor terbesar bagi Indonesia. “Indonesia akan memperoleh pasar yang lebih luas di Eropa, di mana pasar itu jauh lebih besar dari pasar di Tiongkok dan India. Kami (Eropa) adalah pasar ekspor terbesar untuk Indonesia,” ujarnya.

Bersikap Adil

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan agar Eropa bersikap adil dalam menjalankan perdagangan dan jangan lagi mengenakan diskriminasi terhadap beberapa produk Indonesia. “Salah satu komoditi Indonesia yang kena hambatan adalah minyak kelapa sawit mentah di Eropa. Saya menginginkan ada suatu tindakan yang adil dengan negara lain,” tegas Jusuf Kalla.

Menurut Wapres, dalam situasi perdagangan dunia yang makin terbuka dan saling bergantung seperti sekarang ini, tindakan yang tak adil hendaknya bisa dikurangi. Ekonomi dunia, kata Jusuf Kalla saling bergantung mengingat jika Eropa tumbuh perekonomiannya maka Asia ikut tumbuh, demikian pula sebaliknya. “Tindakan perekonomian yang adil adalah tindakan yang perlu didukung dan Indonesia juga menjalankan,” katanya.

Saat ini kondisi perdagangan Indonesia meningkat dan memiliki angka yang lebih tinggi ekspor dibanding impor. Indonesia, kata Jusuf Kalla, memiliki kerja sama ekonomi yang baik seperti dengan China, Jepang dan Eropa. Mengingat kondisi perekonomian Indonesia yang bagus maka akan banyak perusahaan Eropa yang ada di Indonesia akan berkembang bagus.

“Saya lihat Siemen dan Uniliver berkembang bagus dan saya yakin mereka akan berkembang di sini dengan baik ditambah lagi indonesia memiliki jumlah Penduduk tinggi dan sehingga bagus sebagai konsumen,” kata Kalla.

Peluang itu akan makin terbuka mengingat mulai tahun depan Indoneaia akan ikut Masyarakat Ekonomi Asean. Untuk menggairahkan investasi asing datang ke Indonesia, tambahnya, pemerintah sudah dan akan mengeluarkan kebijakan yang mampu pangkas perizinan dan mempermudah birokrasi. EuroCham Chairman (Ketua Kamar Dagang Eropa untuk Indonesia) Jakob Friis Sorensen mengatakan ada komitmen kuat dari kedua belah pihak yaitu Eropa dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan ekonomi. “Itu merupakan komitmen kita kepada Indonesia,” katanya.