Basmi Penyelundupan, Pengusaha Minta Data Ekspor Impor Dibenahi

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa penyeludupan minyak yang terjadi di daerah selama ini diakibatkan oleh masih terbatasnya instrumen kebijakan deteksi. Terkait hal ini, Kadin mengapresiasi Kementrian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas untuk pemberantasan mafia Migas.

“Kami juga mengusulkan ke Pak Mendag (Menteri Perdagangan) agar deteksi minyak ini didukung dengan kebijakan tata kelola migas melalui intrumen IT,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur dalam keterangan yang diterima, Rabu (19/11).

Dia menjelaskan, dengan dukungan database teknologi informasi, importir bisa terdaftar. Dengan demikian, asal minyak, jumlah minyak, serta pemakai minyak dapat terdeteksi disertai laporan Lembaga surveyor untuk kelengkapan data center migas.

“Selama ini terjadi penyeludupan minyak di daerah yang tidak terdeteksi, pengenaan pajak kurang terdeteksi, sehingga pendapatan negara dari pajak impor minyak pun kurang terdeteksi karena data center impor-ekspor migas Indonesia belum efektif,” ungkap Natsir.

Mafia Migas

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengapresiasi pembentukan tim anti mafia-Migas tersebut. “Itu hak mereka, bagus-bagus saja,” katanya. Tim reformasi tata kelola minyak dan gas bumi yang diketuai oleh Faisal Basri itu memiliki empat tugas penting, diantaranya memerangi mafia migas, untuk membantu menyelesaikan persoalan migas di kementerian ESDM.

Fadli mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu banyak membentuk tim kerja. Pasalnya, banyak tim yang dibentuk pemerintah justru jalan ditempat. “Saya kira identifikasi masalahnya dimana, apa. Jangan kebanyakan tim, tapi tidak jalan. Permasalahan migas semua orang sudah tahu, yaitu penyelundupan migas banyak terjadi di tengah laut. Itu seharusnya yang menjadi prioritas tim tersebut dalam rangka memerangi mafia migas,” tegasnya.

Pengamat energi, Mamit Setiawan, meminta Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri untuk terjun ke lapangan, agar mengetahui pengelolaan sektor Migas dari hulu ke hilir. Menurut Mamit, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi masalah dan hal-hal yang menyuburkan praktek mafia dalam sektor Migas.

Kemudian, kata dia, Faisal dan timnya harus segera bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberantas mafia melalui jalur hukum. “Ini terpaksa dilakukan karena banyak yang memiliki kepentingan, dalam arti ikut terlibat sebagai mafia Migas,” kata Mamit.

Mamit mengatakan, ada banyak tantangan yang bisa menjegal langkah Faisal. Sebab, kata dia, mafia Migas sudah menggurita hingga pada level pengambilan keputusan. Karena itu, kata Mamit, pembenahan yang harus dilakukan adalah melemahkan kekuasaan mafia Migas, membenahi praktek bisnis, dan menggandeng penegak hukum, “Karena banyak dugaan aparat kepolisian dan militer terlibat dalam kasus penyelundupan Migas,” ujarnya.

Mamit juga mengingatkan Faisal Basri untuk menyajikan data yang transparan dan akuntabel mengenai berapa transaksi di sektor Migas. Termasuk, kata dia, transparansi mengenai harga beli, biaya angkut, dan biaya produksi di kilang dalam negeri. “Jika perhitungannya hanya berdasarkan asumsi, akan menjadi celah bagi mafia untuk mengambil margin yang sangat tinggi,” katanya.

Seperti diketahui, pada Juni kemarin, telah terjadi upaya penyelundupan minyak ke Malaysia oleh kapal MT Jelita Bangsa. Seharusnya, kapal tanker tersebut mengirimkan minyak mentah ke kilang Pertamina di Balongan, Jawa Barat. Namun ternyata kapal tersebut malah dikirim ke sebuah kapal bernama MT Ocean Maju. MT Jelita Bangsa merupakan kapal dengan panjang 232 meter yang disewa oleh Pertamina.

Kapal ini dimiliki oleh PT Trade Maritim Tbk (TRAM). Sementara untuk MT Ocean Maju, menurut Ditjen Bea dan Cukai, tidak terdaftar. Potensi kerugian dari minyak yang diselundupkan MT Jelita Bangsa mencapai Rp 450 miliar. Ini juga berimplikasi pada berkurangnya pasokan bahan baku BBM dalam negeri. Ada sejumlah orang yang diamankan, yaitu nakhoda dan mualim MT Jelita Bangsa, serta nakhoda dan bunker clark MT Ocean Maju. Penyelidikan ini masih berjalan.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri juga telah berhasil mengungkap penyelundupan migas sebesar Rp1,3 triliun. Keberhasilan Polri mengungkap kasus penyeludupan, tidak terlepas dari laporan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan transaksi keuangan mencurigakan.

Data tersebut dilaporkan ke Mabes Polri dan langsung ditindak lanjuti. Direktur Tipidsus Bareksrim Polri, Brigjen (Pol) Kamil Razak mengatakan, rekening mencurigakan tersebut merupakan milik seorang pengusaha kapal berinisial AM. Pencurian BBM di Batam ini merupakan kejahatan terorganisir dan AM sebagai otak pelaku kejahatan.

Adapun modusnya adalah, AM membeli BBM di Pertamina dengan jumlah besar. BBM tersebut kemudian akan dijual ke provinsi lain padahal yang sebenarnya dijual ke luar negeri. “D itengah jalan BBM disedot dengan kapal AM, kemudian ke luar,” kata Brigjen (Pol) Kamil Razak.

Related posts