PP Diperkirakan Terbit Awal 2015

Merger Perusahaan Reasuransi

Rabu, 19/11/2014

NERACA

Jakarta - Proses penggabungan atau merger perusahaan reasuransi, yaitu PT Asei Reasuransi Indonesia dengan PT Reasuransi Internasional Indonesia, tinggal menunggu waktu. Pasalnya, Peraturan Pemerintah terkait merger ini diperkirakan terbit pada Januari 2015 mendatang, di mana saat ini masih diproses di Kementerian Keuangan.

Komisaris Utama PT Asei Reasuransi Indonesia, Ali Masykur Musa mengatakan, dengan terbitnya PP tersebut, maka operasional perusahaan reasuransi pascamerger dengan modal yang lebih besar dapat dimulai pada April 2015. "Kami ingin akselerasi dengan kapasitas yang lebih besar," kata dia di Jakarta, Selasa (18/11).

Dengan bergabungnya perusahaan reasuransi tersebut, lanjut Ali, nantinya akan meningkatkan kapasitas permodalan perusahaan reasuransi domestik. Hal itu diharapkan dapat mengurangi premi tertanggung ulang dari reasurans domestik, yang selama ini banyak yang mengalir ke luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat premi reasuransi yang ditempatkan di luar negeri pada 2013 mencapai Rp19,95 triliun. Sedangkan penerimaan komisi atas penempatan ke asing itu mencapai Rp2,7 triliun dengan besaran pemulihan klaim yang diterima sebanyak Rp6,39 triliun.

Secara keseluruhan, defisit transaksi reasuransi ke luar negeri sebesar Rp10,8 triliun. Asei juga direncanakan untuk merger dengan beberapa perusahaan reasuransi lainnya, seperti PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Masih dengan tujuan yang sama, yakni untuk memperkuat kapasitas permodalan reasuransi, perusahaan hasil merger dari Asei ini direncanakan bernama Indonesia Reasuransi (Indonesia Re). Asei Re merupakan perusahaan yang sebelumnya dikenal dengan nama PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero).

“Joint capacity”

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Asei Re, Frans Sahusilawane mengungkapkan, proses penggabungan perusahaan reasuransi ini akan membentuk perusahaan reasuransi raksasa.

Sejalan dengan ambisi untuk membentuk reasuransi raksasa milik Indonesia, yaitu empat perusahaan reasuransi lokal PT Reasuransi Internasional Indonesia (Reindo), PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nas Re), PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugu Re), serta PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (Marein) telah membentuk penggabungan kapasitas (joint capacity) untuk meningkatkan kapasitas.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi penempatan premi reasuransi ke luar negeri, sehingga diharapkan dapat segera menurunkan defisit neraca pembayaran. Indonesia Re ini diperkirakan ini juga diperkirakan masuk menjadi tiga perusahaan reasuransi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, setelah terbentuk, Indonesia Re juga dapat menampung premi reasuransi dari perusahaan asuransi asing.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan, Firdaus Djaelani memaparkan, selain untuk menahan premi 'lari’ ke luar negeri, penggabungan kapasitas ini juga seharusnya mampu mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas dalam negeri secara teratur.

Tak hanya itu. Firdaus juga mengingatkan bahwa penggabungan ini arus dapat mendongkrak retensi pertanggungan dari setiap risiko lini usaha. Menurut dia, kapasitas perusahaan reasuransi dalam negeri untuk menanggung ulang penutupan risiko asuransi memang belum memadai dan juga belum dioptimalkan dengan baik.

Berkurang 15%

Namun demikian, Otoritas Jasa Keuangan mengaku sudah mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan asuransi, yang pada intinya mewajibkan reasuransi atas pertanggungan pada lini usaha kendaraan bermotor, kesehatan, kecelakaan diri, kredit dan "suretyship" ditempatkan di dalam negeri.

Selain itu, OJK juga mewajibkan reasuransi pertanggungan pada lini usaha di asuransi jiwa juga ditempatkan di dalam negeri. "Namun, memang kapasitas reasuransi di dalam negeri tidak cukup menyerap kebutuhan pertanggungan ulang yang ada. Selain itu, ketentuan 'priority treaty' belum seimbang dengan kapasitas yang dimiliki oleh dalam negeri," ujar Firdaus.

OJK mencatat premi reasuransi yang ditempatkan di luar negeri pada 2013 mencapai Rp19,95 triliun. Sedangkan, penerimaan komisi atas penempatan ke asong itu mencapai Rp2,7 triliun, dengan besaran pemulihan klaim yang diterima sebanyak Rp6,39 triliun. "Jadi secara keseluruhan, defisit transaksi reasuransi ke luar negeri sebesar Rp10,8 triliun," tambahnya.

Maka dari itu, menurut Firdaus, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perasuransian, kapasitas reasuransi di dalam negeri harus doptimalkan untuk menurunkan defisit neraca pembayaran yang tergerus karena banyaknya devisa dari premi reasuransi yang keluar negeri.

Dengan mulai beroperasinya konsep penggabungan kapasitas reasuransi ini, Firdaus mengharapkan premi reasuransi ke luar negeri dapat berkurang sekitar 10%-15% pada 2015. Setelah itu, sejalan dengan aksi merger beberapa perusahaan reasuransi pada 2015, kapasitas juga akan semakin besar. Sehingga, pada 2017 diharapkan, defisit neraca pembayaran karena premi reasuransi ke luar negeri dapat berkurang 50%. [ardi]