Jakarta – Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan dalih untuk penghematan anggaran. Tapi, selama ini, kenaikkan dari BBM subsidi tidak pernah dibuka dipublik secara terinci penghematannya berapa atas kenaikan itu. Bahkan, selama ini pemerintah tidak pernah membuka data keekonomian dari harga BBM secara terperinci. “Jika memang pemerintah ingin transparan, maka harus dibuka ke publik data keekonomian BBM,” tegas Direktur Indef, Enny Sri Hartati, kepada Neraca, kemarin (18/11).

NERACA

Bahkan, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menilai bahwa pemerintah tidak membeberkan biaya pokok produksi minyak sampai biaya proses distribusinya karena ada hal yang disembunyikan. Padahal, kata dia, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan dari pemerintah ketika harga BBM mengalami kenaikkan Rp2.000 per liter. “Mungkin ada yang disembunyikan sehingga pemerintah tidak berani untuk transparan ke masyarakat,” ungkap Marwan saat dihubungi Neraca, kemarin.

Marwan mengatakan, pemerintah harusnya menjelaskan transparansi tata niaga minyak. “Jelaskan proses pembelian minyak seperti apa, lalu perhitungan harga pokok minyak seperti apa. Perjelas aturan pembelian dan penjualan minyak. Kalau sekarang kan serba enggak jelas sehingga melahirkan mafia migas. Jadi sebelum dinaikkin harusnya bereskan dulu mafianya,” tegas Marwan.

Menurut Marwan, ada hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam rangka membenahi soal migas. Pembelian minyak sebaiknya dilakukan pemerintah langsung ke negara produsen. “Terapkan sistemnya government to government (G to G). Jika sudah terapkan G to G tidak akan membuka kesempatan untuk pihak ke tiga alias broker untuk mengambil keuntungan,” beber dia.

Selain itu, Marwan juga mendesak agar pemerintah melakukan program pengalihan subsidi BBM terlebih dahulu baru kemudian dinaikkan. “Subsidi BBM pertama dialihkan untuk BLT. Kedua adalah untuk pembangunan disektor energi, transportasi dan infrastruktur,” ucap Marwan.

Marwan menerangkan, subsidi BBM yang terlalu besar telah menyebabkan triple defisit yakni desifit perdagangan akibat impor minyak mentah. Lalu defisit keuangan dan terakhir defisit APBN sebesar dua persen dari PDB negara. “Triple defisit inilah yang menyebabkan nilai tukar rupiah memburuk 27 persen dibandingkan 1,5 tahun yang lalu,” imbuh dia.

Hal senada dikatakan Hariyadi Sukamdani. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter Kadin itu, setelah mengambil kebijakan menaikkan harga BBM subsidi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah dengan membuka data harga keekonomian dari BBM sehingga publik tidak terus bertanya-tanya. “Transparansi itu harus untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat akan kepemimpinan Pak Jokowi sekarang,” kata Hariyadi.

Karena apa, jangan sampai pemerintah menaikan harga BBM subsidi tapi publik selalu bertanya-tanya dan mengakibatkan persepsi negatif akan permainan para mafia migas dibalik kebijakan-kebijakan yang diambil  pemerintah. “Memang selama ini belum ada transparansi akan harga keekonomian itu, jika memang pemerintah saat ini pro dengan rakyat sudah saatnya untuk membuka itu,” imbuhnya.

Melihat dari sumber energi yang ada, selama ini Indonesia ekspor minyak mentah. Namun begitu, Indonesia juga impor minyak dengan harga yang lebih tinggi. Kalau memang pemerintah mempunyai keinginan dari pada anggaran untuk impor lebih baik membuat kilang di dalam negeri sehingga tidak impor lagi. “Jika kita berkaca dengan negara lain, seperti Brazil mereka berhasil menciptakan program ketahanan energi. Kalau di negara lain, kepentingan dalam negerinya diprioritaskan baru sisanya diekspor. Di kita malah sebaliknya,” ungkap Hariyadi.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, harga keekonomian premium pada November 2014 sebesar Rp9.200 per liter atau masih terdapat subsidi Rp700 per liter pascakenaikan Rp8.500 per liter.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Jakarta, Selasa, mengatakan, harga keekonomian tersebut memakai basis harga rata-rata di pasar Singapura (MOPS) untuk premium pada Oktober 2014. "Basis bulan Oktober itu yang dipakai pemerintah untuk menggantikan subsidi ke Pertamina di November," ucap dia.

Menurut Hanung, harga MOPS jenis premium pada Oktober 2014 adalah 96 dolar AS per barel. Kalau kurs Rp12.100 per dolar, maka harga keekonomian premium didapat Rp9.200 per liter. Dengan kenaikan harga premium menjadi Rp8.500 per liter, maka masih ada subsidi Rp700 per liter. Sedangkan, harga rata-rata MOPS premium pada periode 1-15 November 2014 turun menjadi 90 dolar per barel. "Memang turun, tapi tetap ada subsidi dan nanti tergantung pula kursnya berapa," ujarnya.

Sementara, kalau menghitung selama setahun, maka harga MOPS masih di atas 100 dolar per barel.

Tidak Tepat

Enny menambahkan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi kebijakan tidak tepat mengingat kebijakan ini hanya menambah beban masyarakat terutama golongan berpendapatan rendah. Karena dampaknya sangat besar, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga harga lainnya. “Kenaikkan itu tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, makanya hanya menambah beban,” kata dia.

Pemerintah, lanjut Enny lagi, boleh saja menaikkan harga BBM subsidi tapi memang sudah disiapkan terlebih dahulu mulai ekonomi yang sehat, inflasi rendah, energi alternatifnya sudah disiapkan baru BBM subsidi dinaikkan. “Sebenarnya, waktu yang pas adalah pertengahan awal tahun 2015 nanti setelah pemerintah menyehatkan ekonomi terlebih dahulu,” tukas Enny.

Tapi, dengan kenaikkan BBM subsidi yang sudah diambil pemerintah dirinya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bakal melambat hingga hingga akhir tahun 2014. Kalau memang penggunaan penghematan anggaran dari kenaikan BBM subsidi, ekonomi bisa pulih di tahun 2015 nanti. “Triwulan III kemarin pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen, dengan kenaikan ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi bisa di bawah level 5 persen. Jika memang pemerintah bekerja cepat dan benar, maka bisa pulih di pertengahan tahun 2015, atau bisa akhir tahun jika pemerintah lamban dalam mengantisipasinya,” papar Enny. agus/bari/rin