Pemerintah Diminta Transparan

Penghematan Anggaran

Rabu, 19/11/2014

NERACA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar transparan dalam hal penggunaan penghematan anggaran atas kebijakan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

"Yang penting kita harus transparan apa yang bisa dihemat dari subsidi ini, dipakai untuk apa saja," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto di, Jakarta, Selasa (18/11).

Suryo menambahkan, cara Jokowi memaparkan pengalihan subsidi BBM untuk sektor produktif cukup diterima para pengusaha dan seharusnya masyarakat pun dapat diterima, sehingga akan jelas arahnya dibawa kemana. "Tadi kita sudah lihat paparan Presiden. Nanti kita pakai untuk yang bermanfaat tepat sasaran, menciptakan lapangan kerja, kalau orang dapatkan pekerjaan tapi kita ambil risiko inflasi sedikit enggak ada masalah, itu akan terkoreksi sendiri," sebutnya.

Menurut Suryo, dengan naiknya harga BBM adalah untuk perbaikan ekonomi, jadi distorsi ekonomi yang terjadi itu karena disparitas harga itu tidak sehat. "Itu terjadi hanya penyelundupan, ngapain kita dukung orang-orang kaya gitu. Kan mendingan yang dihemat itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih bermanfaat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan," tuturnya.

Sementara itu, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 2000 per liter untuk jenis premium dan solar akan melonggarkan ruang fiskal pada APBN-P 2015.

Menurut perhitungannya, pemerintah akan menghemat anggaran subdisi di atas Rp 100 triliun dengan besaran kenaikan harga premium yang menjadi Rp 8500 per liter dan solar sebesar Rp 7500 per liter. "Tambahan ruang fiskal pada asumsi APBNP 2015 bisa mencapai di atas 100 triliun. Jumlah persisnya baru akan diketahui setelah menyiapkan APBNP 2015," kata Bambang.

Bambang menambahkan, anggaran sebesar Rp 100 triliun yang berhasil dihemat dari kenaikan harga BBM akan dialihkan ke sektor produktif seperi pembangunan infrastruktur dan perlindungan sosial. "Dan juga untuk mewujudkan visi misi presiden, termasuk pembangunan sektor maritim," ucapnya.

Menurutnya, rencana pengalihan subsidi BBM dalam dokumen setebal 11 halaman yang dibagikan ke media. Di sana terpampang data rencana pembangunan infrastruktur 2015-2019, pemeliharaan infrastruktur termasuk jalan baru sepanjang 2,650 kilometer, jalan tol 1,000 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 46,770 kilometer pembangunan 15 bandara baru, pengadaaan 20 pesawat perintis sampai pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi.

Ada juga rencana pembangunan jalur kereta api sepanjang 3,258 kilometer di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemerintah berencana membangun angkutan massal cepat perkotaan di 16 kota metropolitan dan 17 kota besar.

“Harga baru BBM ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomian, yang memperhitungkan harga minyak internasional sebagaimana ditetapkan di pasar oleh MOPS [mean of platts Singapore], harga Indonesia Crude Prices (ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” katanya.

Angkanya diambil rata-rata dalam tahun berjalan. Jadi, kendati harga minyak internasional saat ini turun, kenaikan harga BBM perlu dilakukan karena memperhitungkan kurs Rupiah yang masih di kisaran Rp 12.000 per US dolar rata-rata dalam tahun ini.

Angka asumsi kurs di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah Rp 11.600 per US dolar. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama Oktober 2014 tercatat US$83,72 per barel. Harga tersebut turun sebesar US$11,25 per barel dari semula US$94,97 per barel pada bulan sebelumnya.

Menkeu Bambang juga menjelaskan bahwa dengan harga baru, pemerintah masih menyubsidi Rp 1.500 per liter premium. Saat ini, kata Bambang, yang juga ekonom dari Universitas Indonesia, harga pasaran premium sekitar Rp 10.000 per liter. [agus]