NERACA

Jakarta – Pemerintah mengaku siap mengurangi jumlah utang yang saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp 1.733 triliun. Namun pengurangan itu kemungkinan dilakukan secara bertahap. "Presiden minta ke depan mengatur utang luar negeri, yang tidak perlu tidak dilakukan. Dan akan terus kurangi utang kita," kata Menteri Perekonomian, Hatta Radjasa di Jakarta,6/9

Selain mengatur soal utang, Hatta menambahkan pemerintah juga tetap menjaga laju inflasi pada 2011 berada di bawah 5%. Sementara untuk jangka panjang, SBY meminta agar inflasi di Indonesia bisa berada di bawah 4%. "Untuk (inflasi) jangka panjang terutama di daerah, terkait sistem distribusi, terkait inflasi inti oleh BI, administered price dikendalikan pemerintah dan DPR dan ketiga volatile food semua ini harus mendapat perhatian sehingga inflasi bisa terus ditekan," tambahnya

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintah Indonesia hingga Juli 2011 mencapai Rp 1.733,64 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 9,5 triliun dibanding Juni 2011 yang sebesar Rp 1.723,9 triliun.

Jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang hingga Juli 2011 bertambah Rp 56,79 triliun.

Dan jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah hingga Juli 2011 mencapai US$ 203,77 miliar. Naik dibandingkan per Juni 2011 yang sebesar US$ 200,52 miliar. Utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar.

Dalam nota keuangan RAPBN 2012, juga terungkap pemerintah telah menganggarkan dana sekitar Rp 123,1 triliun atau 1,5% terhadap PDB untuk membayar cicilan bunga utangnya. Dana naik dibandingkan 2011. Anggaran senilai Rp 123,1 triliun tersebut bakal dibagi untuk pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 89,4 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 33,7 triliun.

Secara persentase terhadap outstanding, pembayaran bunga utang dalam negeri relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan pembayaran bunga utang luar negeri. Hal ini disebabkan oleh tingkat bunga yang diminta investor relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan instrumen dengan mata uang asing yang disebabkan mata uang rupiah yang lebih berfluktuasi dibandingkan dengan mata uang dolar AS.

Faktor lain adalah terdapat pinjaman lunak yang memiliki terms and conditions yang lebih ringan, sehingga menekan persentase bunga utang luar negeri. Pembayaran bunga utang dalam negeri dalam RAPBN 2012 mengalami kenaikan 16,6% jika dibandingkan dengan beban tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk mengutamakan utang yang bersumber dari dalam negeri, yang mengakibatkan jumlah outstanding utang dalam negeri meningkat.

Sementara itu, bunga utang luar negeri diperkirakan juga akan mengalami peningkatan sebesar 12,5%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan outstanding SBN Valas dan peningkatan biaya pinjaman luar negeri.

Peningkatan SBN Valas ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menghindari crowding out effect dan untuk mengurangi ketergantungan kepada lender sehingga pemerintah menerbitkan SBN Valas dalam jumlah yang terukur dan mempertimbangkan biaya serta risiko.

Peningkatan biaya pinjaman disebabkan oleh meningkatnya pengadaan pinjaman untuk membiayai pengadaan infrastruktur yang menggunakan skema kredit komersial. Selain itu Country Risk Classification (CRC) yang semakin membaik mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang tidak berhak memperoleh pinjaman lunak, sehingga untuk memenuhi pembiayaan pemerintah menggunakan pinjaman semi concessional maupun komersial. **cahyo