NERACA

Jakarta – Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baik premium dan solar sebesar Rp2.000 per liter, pemerintah telah menyiapkan beberapa cara untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan ada beberapa cara yang akan ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mengendalikan harga untuk menjaga inflasi.

Salah satu cara yang diungkapkan Andrinof adalah dengan memanggil retailer (pemasok) untuk mengendalikan harga terutama harga makanan karena makanan merupakan penyumbang inflasi. “Pemerintah akan memanggil retailer raksasa untuk tidak menaikkan harga-harga mereka dan mengendalikannya,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/11).

Selain itu, kata dia, pemerintah juga akan menggunakan kekuasannya untuk mengendalikan inflasi pasca kenaikan harga BBM yaitu dengan melakukan operasi pasar sebagai bentuk mengontrol harga di pasar tradisional. “Kalau pasar tradisional tentu akan dikontrol, dikendalikan juga dengan operasi pasar, mencegah adanya yang melakukan penimbunan dan segala macam. Itu berbagai upaya yang dilakukan,” jelasnya.

Lebih lanjut Andrinof menuturkan, pemerintah juga akan mengendalikan agar jangan sampai pengguna atau operator angkutan umum menaikkan tarif angkutannya secara drastis. “Walapun kenakalan-kenakalan muncul di mana-mana, ya tentunya itu pemerintah pusat dan daerah harus mengendalikan supaya tarif angkutan umum tidak naik,” tukasnya.

Naik Tipis

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel memastikan pasokan sembako lancar pasca naiknya harga BBM premium Rp 8.500/liter. Walaupun harga sembako naik, diprediksi besarannya kecil. “Saya sudah pastikan. Saya sudah rapat kemarin dengan semua distributor, sama pemerintahan daerah, memastikan pasokan lancar. Kalaupun ada kenaikan atas harga BBM ini, sembako ini naiknya satu persenan. Naik itu biasa,” ujarnya.

Biaya yang akan naik tinggi, kata Rachmat, biasanya di sektor transportasinya. Ia pun meminta Kementerian Perhubungan untuk melancarkan semua arus barang. “Saya sudah minta ke Kementerian perhubungan untuk lancarkan semua arus barang, dari kapal, udara, darat, semuanya,” katanya. Satu komoditas yang sudah naik tinggi adalah cabai merah. Harganya tidak terkendali karena pasokan kosong. Namun ada komoditas yang harganya turun, kata Rachmat, yaitu daging sapi.

“Saya juga akan lihat dan kontrol terus kenaikan harga ini. Misalnya seperti beras, kalau naik sudah lewat batas wajar kita perintahkan Bulog untuk operasi pasar,” imbuhnya. Selain itu, Kemendag juga sudah bekerjasama dengan BIN dan Polri untuk menindak spekulan yang menaikkan harga sembako seenaknya. “Kalau perlu cabut izinnya, dan diproses hukum,” ujarnya.

Salah satu bahan pokok yang cukup banyak menyumbang inflasi adalah beras. Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso telah memastikan stok beras dalam negeri berada pada kondisi aman. Bulog pun siap kembali melakukan operasi pasar bila ada kenaikan harga beras di masyarakat, untuk meredam kenaikan harga. Pasokan yang cukup bisa jadi jaminan untuk meredam dampak kepanikan masyarakat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Ia menyebut stok beras nasional saat ini hampir 2 juta ton yang terdiri dari 310.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 1,6 juta ton beras milik Bulog. Selain itu, Bulog juga menyimpan sektar 150.000 ton beras premium untuk keperluan komersial. “Kalau tidak terjadi gejolak harga ini akan jadi aman. Sekarang kita waspadai iklim juga kan. Kalau ada BBM naik Bulog siap operasi pasar," ucap Sutarto.

Ia mengatakan kebutuhan beras hingga 7 bulan ke depan tidak perlu dikawatirkan. "Cukup untuk hampir 7 bulan," sebutnya. Sutarto menuturkan operasi pasar sudah dilakukan Bulog belakangan ini untuk meredam harga. Bukan hanya karena BBM naik saja namun juga untuk menjaga pasokan ketika daya beli masyarakat menurun dan stok juga menipis karena cuaca. Bulog juga siap untuk membuka outlet. "Masyarakat jangan terlalu takut bahwa barang itu tidak ada. Bulog siap buka outlet di semua daerah," tukasnya.

Pengamat Ekonomi Enny Sri Hartati menyatakan antisipasi dampak kenaikan sembako sudah harus dicarikan solusi pemerintah, salah satunya adalah dengan pengendalian harga sembako. “Pemerintah mempunyai kendali untuk pengendalian harga sembako. Di daerah ada kenaikan sembako sudah naik antara Rp 200 hingga Rp 300 per kilo, dan bila beras naik itu sudah pasti akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat,” kata Enny.

Ia menilai banyak kebijakan pemerintah yang reaktif, yang tidak memperhitungkan aplikasi dilapangan dari informasi awal soal rencana kenaikan harga BBM. “Oleh karenanya kebijakan kenaikan sembako itu harus dibahas, baik di kabinet maupun menko. Institusi pemerintah belum menghitung kebijakan kenaikan harga BBM. Jadi dampak kenaikan BBM bukan hanya dampak langsung, dan begitu ada kenaikan, maka akan ada kenaikan transportasi,” terangnya.