Jakarta – Kalangan pengamat ekonomi menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seharusnya dibarengi dengan penurunan suku bunga acuan BI Rate, di samping pemerintah harus sudah siap menyalurkan realokasi subsidi langsung ke orang miskin dan melakukan reformasi struktural khususnya untuk terus menurunkan impor migas.

NERACA

Pengamat ekonomi yang juga mantan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani dan Direktur Institute of Development for Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati sependapat bahwa tingkat bunga BI Rate saat ini 7,5% sudah berlangsung selama 13 bulan terakhir dinilai kurang memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Harusnya BI Rate diturunkan ketika inflasi rendah saat ini, baru dinaikkan kembali saat The Fed, AS,  menaikkan suku bunganya tahun depan,” ujar Enny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (17/11).

Menurut dia, pemerintah perlu menyehatkan terlebih dulu kondisi sektor riil yang selama ini tidak membantu perekonomian negeri ini. Ini terlihat dari rendahnya pertumbuhan di sektor industri dan manufaktur, selain disebabkan oleh melemahnya permintaan pasar luar negeri juga oleh tingginya suku bunga acuan yang mendorong suku bunga kredit menjadi paling tinggi di kawasan ASEAN saat ini.

Meski demikian, Enny mengakui untuk mengurangi beban subsidi yang terlalu tinggi untuk BBM bersubsidi, maka pemerintah mau tidak mau harus melakukan penyesuaian harga BBM yang lebih tinggi dari yang berlaku sekarang.

Data Indef mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir nilai subsidi BBM terus meningkat dari Rp 139,1 triliun (2010) menjadi Rp 211,89 triliun pada APBN-P 2014. Jika ditambah dengan subsidi listrik, maka total subsidi energy mencapai hamper Rp 365 triliun. “Kondisi ini mengakibatkan ruang fiskal menjadi terbatas untuk membiayai belanja yang produktif,” ujarnya.

Karena itu, Enny menyarankan kebijakan penaikan BBM harus direncanakan secara matang dan kmprehensif, bukan kebijakan reaktif yang parsial dan jangka pendek. Adapun besarnya kenaikan BBM harus dihitung berdasarkan biaya produksi yang rasional dan transparan, bukan berdasarkan pertimbangan harga minyak mentah dunia.

Alangkah baiknya, menurut dia, kebijakan penaikan BBM harus didahului sejumlah langkah penyehatan tata kelola baik di bidang energy maupun perekonomian keseluruhan. Dengan demikian kebijakan ini akan membawa penyehatan struktur ekonomi Indonesia yang lebih baik, bukan justru sebaliknya.  

Menurut Enny, kalau memang pemerintah ingin menekan harga maka harus dibuatlah lembaga pengendalian harga, yang memang bertugas untuk mengontrol dan mengendalikan harga pasar. Meskipun naik, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Berkaca pada realisasi di lapangan, selama ini masalahnya pada tata niaganya, BI dan pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar itu, maka dari itulah pentingnya dibuat lembaga pengendali harga yang bisa mengelola tata niaga dilapangan. "Jika memang mengharuskan naik, harus disiapkan dulu lembaga yang mampu mengendalikan harga," ujarnya.

Momen Tepat

Aviliani menilai, jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendesak untuk dilakukan pada bulan ini. Pasalnya kebijakan tersebut tidak berdampak terlalu besar pada kenaikan inflasi. "Kalau harga BBM dinaikan, sampai akhir tahun inflasinya tidak akan naik terlalu tinggi. Inflasi akan tetap stabil, tidak akan melonjak tajam," ujarnya.

Menurut dia, hal ini lantaran industri makan terutama skala besar, tidak akan menaikan harga secara tiba-tiba dan biasanya penentuan harga jual produk dilakukan pada awal tahun dalam rencana produksi tahunan. "Perusahaan itu baru menentukan harga pada awal tahun. Jadi tidak tiap ada kenaikan kemudian dia langsung menaikan, ada perhitungannya. Kalau ada kenaikan inflasi paling baru tahun depan," katanya.

Aviliani mengakui ada dampak pada masyarakat terhadap kenaikan BBM. Tapi, kalau tidak dinaikkan subsidi akan membengkak. "Menaikkan BBM tujuannya  bukan menghapuskan subsidi kepada masyarakat kecil, tapi mengalihkan subsidi dari barang ke orang, sehingga bisa lebih tepat sasaran. Pemerintah telah menetapkan anggaran sekitar Rp20 triliun sebagai dana kompensasi kenaikan BBM," ujarnya.

Tinggal bagaimana pemerintah memberikan dana kompensasi pada masyarakat yang daya belinya turun akibat kenaikan harga BBM tersebut. "Dengan turunnya subsidi pada sektor BBM tersebut, dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan transportasi publik," ujarnya.

Kenaikan harga BBM bersubsidi, menurut dia, sebaiknya diputuskan pada tahun ini. Pasalnya, nilai subsidi untuk BBM sangat besar dan sangat tidak tepat sasaran.

"Dengan besarnya nilai yang dikeluarkan saat ini tidak tepat sasaran. Lihat saja 40 persen subsidi dinikmati mobil pribadi, 40 persen lagi dinikmati motor, dan hanya 8 persen untuk angkutan umum. Ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

 Aviliani menambahkan, selagi harga minyak dunia turun saat ini, BBM harus dinaikkan. Karena jika harus menunggu lagi, dan harga minyak kembali naik maka inflasi akan semakin tinggi.

Dia menilai, dampak dari kenaikan BBM ini hanya akan berdampak selama tiga bulan pertama saja. Setelah itu, rakyat akan terbiasa. "Saya prediksi Februari semuanya akan kembali normal lagi," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Ekonom BNI, Ryan Kiryanto, bahwa untuk satu hingga dua bulan pertama dari kenaikan BBM inflasi akan melejit, dan akan normal pada bulan ketiga.

"Bulan pertama atau kedua inflasi akan hits ke atas, tapi habis itu akan kembali normal. Ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan kenaikan harga BBM yang baru," tutur dia.

Sidang Kabinet di Istana kemarin, Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri membahas soal rencana ekonomi, termasuk infrastruktur dan BBM subsidi.

Menko Perekonomian Sofyan Djalil usai sidang kabinet tersebut mengatakan, sidang kabinet membahas rencana pembangunan infrastruktur secara utuh. Kemudian juga dibahas soal pengalihan subsidi BBM, dengan cara kenaikan harga.

"Pembicaraan BBM pengalihan subsidi ini dibahas cukup panjang dan pemerintah akan umumkan pada waktunya," ujar Sofyan. Hingga berita ini dibuat hingga semalam, Sofyan bersama sejumlah menteri ekonomi lainnya di Kementerian Perekonomian terlihat sibuk memaparkan latar belakang perlunya harga BBM bersubsidi segera dinaikkan.

Sebelumnya Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Naryanto Wagimin mengatakan kepastian kenaikkan harga BBM subsidi akan diumumkan di kantor Kementerian Perekonomian. "Kemungkinan diumumkan di Menko malam ini," ujarnya, kemarin. agus/bari/mohar