NERACA

Jakarta - Program konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) telah dirancang dari beberapa tahun lalu, akan tetapi hingga kini dambaan untuk mempunyai infrastruktur gas dalam rangka mengurangi penggunaan minyak pun belum juga terealisir. Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengungkapkan bahwa ada ulah pebisnis minyak dalam gagalnya program konversi dari BBM ke BBG.

Menurut dia, lambatnya program konversi karena kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak ingin mengurangi marginnya sehingga melakukan berbagai cara untuk mencegah program tersebut. " Ini terutama masalah lambatnya membangun infrastruktur, diduga ada konflik kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak mau berkurang marginnya," ungkap Faisal Basri di Jakarta, Senin (17/11).

Ia mengatakan konversi BBM ke BBG tak maksimal karena perencanaan yang dilakukan pemerintah juga tidak sungguh-sungguh. Komite Reformasi, kata Faisal, memang tidak secara langsung mendorong konversi akan tetapi pihaknya akan melakukan identifikasi lagi masalah apa saja yang menghambat program konversi tersebut dan kemudian diberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikannya.

Faisal menyarankan agar pemerintah bisa menggeber konversi ke BBG minimal bisa direalisasikan di kota-kota besar terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dengan memperbanyak infrastruktur penunjang sekaligus diberikan kemudahan dalam pembangunannya. Indonesia juga telah menjalankan program konversi dari tahun 2005, namun jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang memulai program konversi di tahun yang sama.

Malaysia hingga kini memiliki 170 SPBG dengan jumlah kendaraan berbahan bakar gas mencapai 51.364 kendaraan di tahun 2012 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 107,35%. Sedangkan di Indonesia hingga kini hanya memiliki 19 SPBG dan masih sedikit sekali kendaraan yang telah memanfaatkan bahan bakar gas.

Ia berharap agar semua pihak bisa mendahulukan kepentingan bangsa dan mengurangi kepentingan pribadi dan golongan agar konversi dapat berjalan maksimal. "Perlu tindakan tegas dari pemerintah agar benturan kepentingan tersebut tidak berjalan berlarut-larut," jelasnya.

Lebih jauh lagi, ia mengatakan persoalan benturan kepentingan antara pengelolaan minyak dengan gas dan energi alternatif lainnya memerlukan keputusan pemerintah untuk membagi peran para BUMN agar tata kelola energi tidak saling tumpang tindih apalagi sampai menghambat pengembangan energi alternatif.

Oleh karena itu, lanjut Faisal, partisipasi dan dukungan dari semua pihak baik pelaku usaha, pemerintah sebagai pengambil kebijakan san masyarakat sebagai konsumen untuk sama-sama mengawasi jalannya pengelolaan energi guna terjadi konversi demi keberlangsungan energi bagi generasi berikutnya.

Hal senada juga sempat dilontarkan oleh Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy. Ia menilai pemerintah tidak tegas dalam menerapkan program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Hal ini mengakibatkan penggunaan BBM menjadi berlebihan. "Persoalannya karena kegagalan pemerintah mengonversi ke BBG. Jadi, dampaknya BBM dikonsumsinya begitu," ujar dia.

Dia menilai, jika sejak awal rancangan konversi BBM ke BBG tersebut diterapkan di sektor transportasi publik, konsumsi BBM tidak akan membengkak. Selain itu, harus ada pemaksaan terhadap industri automotif untuk memasang konverter. "Sehingga terjadi hybrid seperti beberapa produk baru dari Jepang. Itu kan tidak dipaksa seperti itu industri automotifnya," terang dia.

Bahkan, menurut Ichsanuddin, naiknya subsidi BBM tidak bisa disalahkan karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Jangan disalahkan subsidinya. Saya tidak mengerti orang mikirnya itu kesalahan subsidi. Kalau pakai pasal 33 UUD 1945 dan pasal 23, subsidi itu tidak bisa disalahkan. Yang disalahkan adalah pemerintah tidak mampu menyediakan barang untuk hajat hidup orang banyak," tukas dia.

Fokus ke EBT

Sementara itu, pengamat energi dan juga saat ini menjadi Anggota DPR RI Kurtubi, mengatakan pemerintah sebaiknya fokus pada satu kebijakan saja dalam mengurangi konsumsi BBM jenis premium. Menurut dia, cara yang paling pas adalah melakukan diversifikasi energi. Pemerintah harus bisa mengurangi pemakaian BBM ke nonminyak, seperti bahan bakar gas atau energi alternatif lainnya.

Menurut dia, Indonesia memiliki energi selain bahan bakar minyak yang sangat banyak, namun sangat disayangkan hal ini belum dimakasimal oleh pemerintah. "Pembatalan pembatasan penggunaan BBM jenis premium untuk kendaraan pribadi harusnya dijadikan sebagai langkah awal untuk mengalihkan penggunaan BBM ke energi lain seperti gas," kata dia.

Menurut dia, langkah awal pengenalan energi lain, seperti gas diawali dengan program konversi BBM ke gas untuk angkutan umum dengan membagikan converter kit secara gratis. Sementara untuk pengisian bahan bakar gas (BBG), pemerintah harus membangun SPBG di masing pool kenadaraan umum.

Untuk merealisasikan, menurut dia, pemerintah harus membuat sambungan antara sumber gas dengan pool angkutan umum melalui pipa gas. Pemasangan pipa gas tidak memerlukan pembebasan lahan. Karena penempatannya bisa sejajar dengan pipa PAM (Perusahaan Air Minum) atau kabel listrik.