Menyusul kurang tegasnya  aparat penegak Perda dalam melaksanakan tugas  di lapangan khususnya dalam hal pengamanan  kebijakan Bupati Ciamis tentang moratorium toko  modern, Inspektorat Kab. Ciamis akan segera  turun tangan menindak aparat yang diduga  "mengabaikan" atau "lalai" dalam melaksanakan  tugasnya. Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Kab.  Ciamis, Drs. H. Haeruman ,  Senin (5/9).

Haerruman  mengakui, sebelum bertindak  langsung pihaknya terlebih dahulu akan  berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama  Sekda sebagai atasannya.  "Yang dihadapi bukan hanya aparatnya saja, tapi kepala instansi dan juga lembaganya. Jadi  kami akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Pak Sekda  sebagai atasan kami," kata Haeruman. 

Dijelaskannya, untuk melakukan tindakan terhadap penegakan Perda dalam hal pengamanan  moratorium toko modern di Ciamis, seharusnya ada koordinasi antara BPPT (Badan  Pelayanan Perizinan Terpadu) yang berhak mengeluarkan izin dengan Dinas Perindustrian dan  Perdagangan sebagai leading sector ekonomi perdagangan dan pihak Satpol PP sebagai  penegak Perda. 

Dijelaskannya, moratorium toko modern mutlak harus diamankan di lapangan, jangankan  mereka yang tiba-tiba mengajukan izin operasional toko modern sementara operasionalnya  sudah berlangsung, yang mengajukan sesuai prosedur mulai perencanaan pun harus  dihentikan karena turunnya moratorium.