Terkait Motorium Toko Modern Inspektorat akan Turun Tangan

Menyusul kurang tegasnya aparat penegak Perda dalam melaksanakan tugas di lapangan khususnya dalam hal pengamanan kebijakan Bupati Ciamis tentang moratorium toko modern, Inspektorat Kab. Ciamis akan segera turun tangan menindak aparat yang diduga "mengabaikan" atau "lalai" dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu diungkapkan Kepala Inspektorat Kab. Ciamis, Drs. H. Haeruman , Senin (5/9).

Haerruman mengakui, sebelum bertindak langsung pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama Sekda sebagai atasannya. "Yang dihadapi bukan hanya aparatnya saja, tapi kepala instansi dan juga lembaganya. Jadi kami akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Pak Sekda sebagai atasan kami," kata Haeruman.

Dijelaskannya, untuk melakukan tindakan terhadap penegakan Perda dalam hal pengamanan moratorium toko modern di Ciamis, seharusnya ada koordinasi antara BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) yang berhak mengeluarkan izin dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai leading sectorekonomi perdagangan dan pihak Satpol PP sebagai penegak Perda.

Dijelaskannya, moratorium toko modern mutlak harus diamankan di lapangan, jangankan mereka yang tiba-tiba mengajukan izin operasional toko modern sementara operasionalnya sudah berlangsung, yang mengajukan sesuai prosedur mulai perencanaan pun harus dihentikan karena turunnya moratorium.

BERITA TERKAIT

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

Komponen Pendukung dan TKDN AMMDes akan Ditingkatkan

NERACA Jakarta – Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Putu Juli Ardika menambahkan, dalam upaya perluasan pemanfaatan…

Pemkot Depok Akan Renovasi 10 Puskesmas

Pemkot Depok Akan Renovasi 10 Puskesmas NERACA Depok - Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) akan merenovasi 10 gedung pusat kesehatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Terlalu Vulgar, Film "After" Tidak Sesuai Budaya Indonesia

Jakarta-Baru dirilis 16 April 2019 di berbagai bioskop di Indonesia, film ‘After’ sudah mengundang kontroversi. Berbagai sorotan, terutama karena adanya…

BPS: Indeks Pembangunan Manusia di Sumsel Meningkat

BPS: Indeks Pembangunan Manusia di Sumsel Meningkat NERACA Palembang - Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)…

Empat Raperda Siap Diserahkan ke Dewan Sukabumi

Empat Raperda Siap Diserahkan ke Dewan Sukabumi NERACA Sukabumi - Pemerintah kota (Pemkot) Sukabumi segera menyerahkan draft empat Rancangan Peraturan…