Alihkan Subsidi BBM untuk Tekan Biaya Logistik di Indonesia Timur

Selasa, 18/11/2014

NERACA

Jakarta - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengharapkan anggaran pembelanjaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dialokasikan untuk pengembangan Indonesia Timur agar menekan pembiayaan distribusi logistik. "Bila anggaran itu digunakan untuk mengembangkan daerah-daerah timur maka akan membantu program pemerintah untuk mengembangkan pendistribusian barang dan logistik ke sana," kata Mahendra Rianto Wakil Ketua Umum ALI di Jakarta, Senin (17/11).

Mahendra mengatakan anggaran untuk BBM dialokasikan sebagai intensif kepada industri-industri untuk membuat pabriknya di wilayah timur sehingga akan membuat lapangan pekerjaan dan pertumbuhan produksi. Ia menambahkan pertumbuhan produksi akan menimbulkan pergerakan barang melalui pendistribusian sehingga biaya-biaya pendistribusian dari wilayah Jawa ke wilayah timur seperti saat ini dapat berkurang.

Berkurangnya pendistribusian barang dari wilayah Jawa ke wilayah timur akan mengurangi beban biaya logistik sehingga masyarakat timur tidak akan menanggung beban biaya pengiriman yang mahal. Selain itu, Ia mengatakan pembangunan sarana transportasi laut harus dilakukan dengan cepat karena pengiriman barang menggunakan laut lebih murah dibandingkan melalui transportasi darat.

Mahendra menambahkan penggunaan transportasi darat sebagai bahan media pengiriman logistik harus menggunakan armada yang banyak dibandingkan menggunakan trasportasi laut sehingga mengurangi biaya opersional yang otomatis mengurangi biaya pengiriman. "Kalau ada 1000 kontainer yang akan memindahkan barang dari Jawa ke Medan melalui darat maka akan menggunakan 1000 truk, namun bila melalui laut dapat menggunakan satu kapal sehingga biaya akan lebih murah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Logistik & Supply Chain Indonesia, Setijadi, mengatakan, ada beberapa indikator yang harus dipikirkan Pemerintah untuk merancang pembangunan infrastruktur logistik. Menurutnya, harus ada kebutuhan dan tantangan logistik nasional ke depan, pola konektivitas seperti Tol Laut dan Short Sea Shipping (SSS), infratruktur yang sesuai, sarana yang mendukung, kesadaran stakeholders, serta perawatan dan pembiayaan yang baik dan tepat sasaran.

Ia menyarankan, dengan adanya konsep Tol Laut yang diharapkan dapat menurunkan biaya logistik Tanah Air, diharapkan terintegrasi dengan sistem distribusi barang yang efisien. Dengan rute pelayaran utama dan dilewati rute SSS, terbentuk multiple port call dan ship size yang baik, sehingga menjadi solusi memecah kosongnya kapal ketika berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. "Dengan ide tersebut, diharapkan dapat menurunkan dan membuat logistik Indonesia menjadi lebih efisien, tidak seperti sekarang," papar Setijadi.

Menurut World Economic Forum 2014, kondisi Infrastruktur di Indonesia masih buruk, di antara negara-negara ASEAN. Indonesia menempati peringkat ke-6 dari 9 negara. Jika dilihat dari kualitas jalan darat, Indonesia menempati urutan ke-5. Sementara pelabuhan urutan ke-6, kereta api ke-3, dan bandar udara urutan ke-5.

Dengan permasalahan utama tersebut, sambung Setijadi, diharapkan pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang terkoneksi, agar biaya pengiriman barang dapat lebih efisien dan pembenahan sistem di pelabuhan yang masih buruk, seperti masih lamanya proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, yang masih 6 hari menurut data World Bank April 2013.

Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bitung

Sementara itu, menyoal ide Tol laut untuk mengurangi disparitas harga logistik antara Barat dan Timur Indonesia menurut Setijadi, dirasa sudah tepat. Namun, diharapkan, tidak hanya 5 pelabuhan utama yang sudah direncanakan sebagai Hub Port, namun 7 Pelabuhan, dengan menambahkan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Bitung. "Rancangan Tol Laut Indonesia harap memasukkan Kuala Tanjung dan Bitung sebagai pintu gerbang barat dan timur agar Logistik timur dan barat seimbang," ujarnya.

Menurut Setiadi, jalur Tol Laut lebih efisien, dimulai dari Kuala Tanjung, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Sulawesi, Bitung, dan Sorong. Semua itu terhubung dengan 67 Pelabuhan Short Sea Shipping, 24 Pelabuhan Utama, 36 Pelabuhan Pengumpul, dan 7 Pelabuhan pengumpan, agar harga logistik di Indonesia bisa setara.

Kuala Tanjung dan Bitung dijadikan sebagai hub internasioal pengumpul logistik yang akan disebarkan ke daerah-daerah, sehingga jalur pelayaran di Indonesia tidak kosong antara timur dan barat. "Kuala Tanjung dijadikan pelabuhan pengumpul dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Sedangkan Bitung dijadikan pengumpul dari Tiongkok, Korea, Jepang, dan Amerika," tutur Setijadi.