NERACA

Jakarta - Pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai tidak bertaji dan tidak efektif memerangi praktik mafia migas. Pasalnya, komite yang dipimpin Faisal Basri ini tidak langsung berada di bawah Presiden Joko Widodo, tapi di bawah Kementerian ESDM. Selain itu keberadaan Komite juga tanpa kewenangan penyidikan dan penindakan.

"Ketika Komite Pemberantasan Mafia Migas tidak di bawah kewenangan Presiden dan masih berkutat dengan kajian, maka Komite ini hanya harapan palsu untuk meninabobokan rakyat dari permainan mafia," kata Koordinator Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (SPARTAN) Juan Forti Silalahi di Jakarta, Senin (17/11).

Menurut Juan, Komite Pemberantasan Mafia Migas harusnya tidak di bawah Kementerian ESDM, tapi berada langsung di bawah pengawasan Presiden yang punya kewenangan penuh menggerakkan institusi-institusi penegakan hukum negara, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga kehakiman.

Alasan lainnya, Komite Pemberantasaan Mafia Migas hanya berkutat dalam wacana, kajian, seminar maupun diskusi. Kondisi Komite seperti ini, lanjutnya, menjadi bukti Menteri ESDM Sudirman Said tidak mengetahui pola kerja mafia, siapa orangnya hingga alat apa yang dipakainya."Atau Sudirman Said berusaha memberi waktu bagi Mafia Migas untuk beradaptasi," sindir Juan.

Juan juga menyayangkan tiga kebijakan Kementerian ESDM lainnya untuk mencapai kedaulatan energi. Tiga kebijakan itu adalah, menambah Impor bahan bakar minyak (BBM), sementara yang diharapkan rakyat adalah memacu produksi minyak dalam negeri. Selanjutnya kebijakan  menaikkan harga BBM, sementara yang diharapkan rakyat bukan soal BBM naik atau turun, tetapi kejujuran negara dalam pengelolaan produksi dan tata niaga dari hilir ke hulu.

Kebijakan lainnya adalah mempertahankan Petral, sementara harapan rakyat adalah membubarkan Petral untuk memutus mata rantai perdagangan minyak serta menghentikan praktek rente dan riba dalam oil trading."Sungguh sayang empat kebijakan Kementerian ESDM bukannya menjawab harapan rakyat, tapi justru membuat frustasi," tutur Juan.

Hal berbeda diungkapkan oleh Pengamat kebijakan publik, yang juga pengamat Migas Sofyano Zakaria yang menilai pembentukan Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, adalah langkah yang tepat.“Menurut saya pembentukan tim sudah tepat dibentuk karena ini harus menata ulang pengelolaan Migas di dalam negeri,” kata dia.

Dia pun berharap tim yang di ketuai oleh Faisal Basri, tidak semata memberantas mafia Migas. Khawatir apabila perhatian tim di fokuskan pada pemberantasan mafia justru akan melahirkan mafia baru. Faisal Basri, lanjut Sofyano, harus membuat blue print mengenai kebijakan pengelolaan Migas di Tanah Air termasuk menutup celah masuknya mafia Migas.

“Yang saya harapkan dari pembentukan tim adalah bagaimana membuat blue print atau road map energi kita kedepan seperti apa. Jangan kita titik beratkan hanya kepada masalah mafia Migas saja. Kita harus bikin sistem agar tidak ada celah orang untuk bermain. Ini tugas yang dibentuk oleh Kementerian ESDM,” ujar dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Tujuannya tidak lain kata Menteri ESDM, Sudirman Said, untuk memberangus mafia migas. Pada level organisasi, mafia migas aktif menghambat setiap upaya penertiban dan pembersihan organisasi. Mafia migas dengan berbagai cara selalu berupaya menempatkan figur-figur yang bersedia menjadi ‘kaki-tangan’ mereka.

“Jika ada figur yang berintegritas dan kompeten yang ditunjuk mengurus sektor migas, para mafia migas tidak sungkan-sungkan menabur fitnah dan jebakan,” kata Menteri ESDM, Sudirman Said, Minggu (16/11).

Sedangkan pada level operasional, lanjut Sudirman, para mafia migas juga menyokong dan atau melindungi berbagai upaya pencurian minyak secara fisik. Termasuk menyelundupkannya ke luar negeri. Akibatnya, dana subsidi BBM telah menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang belaka. mohar/rin