OJK akan Bentuk Timsus IKNB-Perbankan

Praktik Bancassurance

Selasa, 18/11/2014

NERACA

Jakarta - Melihat kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dinilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menghalangi persaingan usaha sehat dalam praktik bancassurance, membuat Otoritas Jasa Keuangan segera membentuk tim khusus pemeriksa kegiatan bisnis industri keuangan non bank dan perbankan.

Pasalnya, terkait dugaan banyaknya kerja sama ekslusif antara dua pelaku sektor tersebut yang menimbulkan ketidakadilan dalam usaha.

Kebijakan regulator ini meneruskan permintaan KPPU agar OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan di industri jasa keuangan hendaknya mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, OJK juga segera memberikan sanksi atas bank yang melanggar pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 Perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktifitas Kerja Sama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi.

"OJK sesegera mungkin akan membentuk tim pemeriksaan khusus IKNB dan perbankan. Kami akan tertibkan masalah ketidakadilan di industri bancassurance, dan kami juga akan berikan enforcement (penegakan)," ungkap Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan, Dumoly Freddy Pardede, di Jakarta, Senin (17/11).

Dia mengklaim bahwa regulator sebelumnya sudah mengingatkan kepada pelaku IKNB dan perbankan untuk bekerjasama menerapkan kompetisi yang adil terhadap pelaku industri lainnya. Bagaimana pun juga, kalat Dumoly, seluruh masyarakat mengharapkan yang persaingan yang sejajar, baik untuk nasabah maupun pelaku industri.

Perusahaan patungan

Hingga saat ini, ujar Dumoly, OJK masih kerap mendapat laporan bahwa beberapa bank dan IKNB melakukan kerja sama ekslusif (exclusive deal). Oleh karena itu, menurut Dumoly, keberadaan tim khusus pemeriksa cukup penting agar persaingan usaha dan pelayanan optimal ke nasabah terus terjaga.

Dia mengatakan, pada umumnya institusi perbankan dan IKNB yang melakukan exclusive deal ini merupakan perusahaan patungan (joint venture). Rata-rata kegiatan bisnis exclusive deal itu diterapkan pada kegiatan pemasaran produk asuransi melalui bank (bancassurance). "Kami akan terapkan aturan bahwa tidak boleh ada lagi kerja sama eksklusif,” tegas Dumoly.

Sebelumnya, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan bahwa BRI telah menghalangi persaingan usaha sehat dalam praktik bancassurance. KPPU menyatakan BRI dan dua perusahaan asuransi, PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera dan PT Heksa Eka Life Insurance telah melakukan perjanjian tertutup dan hambatan masuk.

Majelis KPPU, diantaranya meminta pembatalan perjanjian oleh BRI yang memberikan syarat kepada debitur KPR untuk harus menggunakan asuransi jiwa dari konsorsium Bringin dan Heksa. KPPU juga meminta BRI mengehntikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

KPPU juga memerintahkan agar BRI menghentikan kegiatan yang menghalangi perusahaan asuransi jiwa lainnya untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Dengan demikian, KPPU menjatuhkan denda kepada BRU sebesar Rp25 miliar, Bringin Rp19 miliar dan Heksa Rp13 miliar.

BRI sendiri tidak sependapat dengan putusan tersebut, meskipun perseroan menghormati keputusan KPPU. "Kami akan melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, BRI akan menggunakan hak untuk menempuh proses hukum selanjutnya dengan mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri," ungkapBudi Satria,Corporate SecretaryBRI. [ardi]