Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Ekonomi adalah studi perihal harga. Harga dibentuk oleh pasar, dalam suatu price discovery mechanism, suatu proses yang membentuk pertemuan antara kekuatan penawaran versus permintaan barang/jasa di pasar (ekuibrium). Terkait harga, berita rencana kenaikan harga BBM telah cetar membahana di nusantara. Publik menanti dengan gelisah. Ada yang menyatakan bahwa harga properti akan naik 10-15% akibat kenaikan harga BBM padahal besarannya saja belum definitif.

Di sektor lain, harga cabai telah meroket dari Rp 25.000/kg menjadi Rp 80.000/kg dalam 2(dua) minggu terakhir, sementara biaya transportasi belum efektif disesuaikan. Itu fakta dari sisi pasar. Sementara dari pemerintah, Bank Indonesia (BI) telah menyatakan bahwa dinamika inflasi pasca kenaikan harga BBM subsidi tak akan berdampak lama. Benarkah demikian? Itu benar jika Indonesia masih punya kekuatan bargaining yang signifikan dalam pasar minyak dunia. Gubernur BI Agus Martowardojo juga menyatakan bahwa jika harga BBM naik Rp 1000/liter, maka laju inflasi bertambah 1,30%. Jika harga BBM naik Rp 3000/liter, maka laju inflasi inflasi bertambah 3,90%. Ini bersifat  prediktif, bukan suatu kepastian dan tentunya mengandung banyak asumsi di perhitungan.

Pada beberapa kesempatan mengisi bahan bakar sendiri di SPBU di area Jakarta, terdengar petugas di tempat sedang menggosipkan bahwa harga BBM bersubsidi akan naik antara Rp 2.500-Rp3.000 per liter. Ini memang rumor. Namun terlepas rumor atau apapun kebijakan pemerintah terkait BBM, kekuatan tangan tak kelihatan (invisible hand of economy) sedang bergerak membentuk harga, yang disertai oleh intervensi pemerintah.

Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya jangan terlalu fokus pada upaya perhitungan besaran kenaikan melulu dari sisi supply (defisit anggaran, neraca perdagangan, besaran subsidi, lifting minyak dll), namun juga harus turut memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM secara psikologis bagi publik. Kebijakan harga BBM merupakan salah satu indikator utama penilaian publik terhadap kinerja Pemerintah baru dan Kabinet Kerja di 100 hari masa jabatan nantinya. Jika mekanisme penetapan harga BBM sukses, maka tak perlu pusing urusan popularitas !

Harga minyak dunia memang turun, sementara Pemerintah kita justru akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini unik dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah baru, terutama dari perspektif makro dan moneter, dimana BI sangat berperan. Tantangan pertama adalah BI tak punya kendali signifikan akan dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap dinamika perekonomian domestik. Kemampuan BI hanya sebatas mereduksi risikonya.

Tantangan kedua adalah bank sentral tak punya kendali langsung terhadap real economy, dalam hal ini ranah pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Ada regulatory bodies lain yang mengurusi hal itu. Opsi pertama, jika Pemerintah (BI) memilih kebijakan moneter ketat, maka akan berat mencapai pertumbuhan ekonomi 7% sebelum tahun ketiga. Opsi ini justru memperparah kondisi pengangguran. Opsi kedua, jika BI menerapkan kebijakan moneter ekspansif dalam rangka meng-offset dampak negatif kenaikan harga BBM bagi pertumbuhan dan pengangguran, maka PDB nominal akan tumbuh lebih cepat (inflasi naik lebih tinggi dan lebih cepat). Opsi ketiga, adalah BI tak melakukan apapun pasca kenaikan harga BBM. Dampaknya adalah kondisi di antara opsi pertama dan kedua, yaitu kenaikan serentak laju inflasi dan tingkat pengangguran. Inikah keputusan RI-1?