Fasilitasi Investasi, Jokowi Jangan Lukai Buruh

Pesan IGJ kepada Presiden Terkait Pasar Bebas ASEAN 2015

Selasa, 18/11/2014

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai promosi investasi yang dilakukan oleh Jokowi dalam memuluskan agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus dilakukan secara hati-hati. Karena jangan sampai kebijakan luar negeri yang memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia malah berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya buruh, petani, dan nelayan.

Dalam catatan IGJ, Presiden Jokowi menghadiri KTT ASEAN yang berlangsung dua hari 12-13 November 2014, di Nay Pyi Taw, Myanmar. Disela-sela KTT ASEAN, Jokowi juga menghadiri KTT Asia Timur dan menawarkan banyak peluang investasi di Indonesia seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama di bidang energy, dan pembangunan industri. Hal ini sejalan dengan agenda yang disampaikan Jokowi dalam KTT APEC pekan lalu mengenai Poros Maritim.

Manager Riset dan Monitoring IGJ, Rachmi Hertanti, menyatakan, agenda Jokowi yang mengundang banyak investasi di Indonesia jangan sampai mengorbankan kesejahteraan buruh. Karena selama ini investor lebih senang dengan buruh murah.

“Tahun depan, upah buruh hanya naik 10% dengan beban kenaikan inflasi akibat rencana penaikan harga BBM. Artinya, kenaikan upah buruh tidak akan berarti apa-apa karena nilai upah riil nya cenderung lebih rendah. Seharusnya, dalam menghadapi MEA pada 2015 nanti, kesejahteraan buruh diletakan sebagai prioritas kerjanya ketimbang jualan investasi ” kata Rachmi dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (17/11).

Menurut dia, rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh Pemerintah selepas Jokowi kembali ke tanah air akan mengerek kenaikan inflasi hingga 3-3,5% dan berpotensi meningkatkan inflasi tahunan hingga 8,4%. Sedangkan upah buruh tahun 2015 hanya naik sekitar 10%. UMP DKI Jakarta misalnya hanya naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 2,6 juta. Jauh dari permintaan buruh yang menghendaki kenaikan hingga Rp 3,3 juta.

“Kebijakan luar negeri Jokowi harus dilakukan secara berimbang. Perlu ada kebijakan dalam negeri yang juga berpihak kepada kesejahteraan buruh. Apalagi agenda pasar bebas ASEAN hanya tinggal 1 tahun lagi. Namun, hingga saat ini strategi konkrit yang disusun oleh Kabinet Kerja Jokowi belum terlihat untuk melindungi dan meningkatkan daya saing buruh di Indonesia menghadapi persaingan bebas di ASEAN,” tambah Rachmi.

Pasar bebas ASEAN yang mendorong pengintegrasian ekonomi kawasan akan meliberalisasi perdagangan barang, jasa, dan Investasi, serta liberalisasi tenaga kerja. Hal ini akan membuka arus bebas masuknya tenaga kerja asing dan mendorong kompetisi pasar tenaga kerja di Indonesia.