Fasilitasi Investasi, Jokowi Jangan Lukai Buruh - Pesan IGJ kepada Presiden Terkait Pasar Bebas ASEAN 2015

NERACA

Jakarta - Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai promosi investasi yang dilakukan oleh Jokowi dalam memuluskan agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus dilakukan secara hati-hati. Karena jangan sampai kebijakan luar negeri yang memfasilitasi investasi masuk ke Indonesia malah berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya buruh, petani, dan nelayan.

Dalam catatan IGJ, Presiden Jokowi menghadiri KTT ASEAN yang berlangsung dua hari 12-13 November 2014, di Nay Pyi Taw, Myanmar. Disela-sela KTT ASEAN, Jokowi juga menghadiri KTT Asia Timur dan menawarkan banyak peluang investasi di Indonesia seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kerjasama di bidang energy, dan pembangunan industri. Hal ini sejalan dengan agenda yang disampaikan Jokowi dalam KTT APEC pekan lalu mengenai Poros Maritim.

Manager Riset dan Monitoring IGJ, Rachmi Hertanti, menyatakan, agenda Jokowi yang mengundang banyak investasi di Indonesia jangan sampai mengorbankan kesejahteraan buruh. Karena selama ini investor lebih senang dengan buruh murah.

“Tahun depan, upah buruh hanya naik 10% dengan beban kenaikan inflasi akibat rencana penaikan harga BBM. Artinya, kenaikan upah buruh tidak akan berarti apa-apa karena nilai upah riil nya cenderung lebih rendah. Seharusnya, dalam menghadapi MEA pada 2015 nanti, kesejahteraan buruh diletakan sebagai prioritas kerjanya ketimbang jualan investasi ” kata Rachmi dalam keterangan resmi yang dikutip, Senin (17/11).

Menurut dia, rencana kenaikan BBM yang akan dilakukan oleh Pemerintah selepas Jokowi kembali ke tanah air akan mengerek kenaikan inflasi hingga 3-3,5% dan berpotensi meningkatkan inflasi tahunan hingga 8,4%. Sedangkan upah buruh tahun 2015 hanya naik sekitar 10%. UMP DKI Jakarta misalnya hanya naik dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 2,6 juta. Jauh dari permintaan buruh yang menghendaki kenaikan hingga Rp 3,3 juta.

“Kebijakan luar negeri Jokowi harus dilakukan secara berimbang. Perlu ada kebijakan dalam negeri yang juga berpihak kepada kesejahteraan buruh. Apalagi agenda pasar bebas ASEAN hanya tinggal 1 tahun lagi. Namun, hingga saat ini strategi konkrit yang disusun oleh Kabinet Kerja Jokowi belum terlihat untuk melindungi dan meningkatkan daya saing buruh di Indonesia menghadapi persaingan bebas di ASEAN,” tambah Rachmi.

Pasar bebas ASEAN yang mendorong pengintegrasian ekonomi kawasan akan meliberalisasi perdagangan barang, jasa, dan Investasi, serta liberalisasi tenaga kerja. Hal ini akan membuka arus bebas masuknya tenaga kerja asing dan mendorong kompetisi pasar tenaga kerja di Indonesia.

BERITA TERKAIT

MNC AM Kenalkan Investasi Reksadana

Rendahnya literasi keuangan dan pemahaman terkait produk dan layanan keuangan menjadi penyebab banyaknya masyarakat terjebak pada produk investasi bodong. Berbagai…

Minat Investasi di Pasar Modal Meningkat - Investor di Kalsel Tumbuh

NERACA Banjarmasin – Besarnya tekad PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk terus mengkampanyekan Yuk Nabung Saham dengan menggandeng beberapa perusahaan…

Presiden Ketiga RI - Isi Kemerdekaan Dengan Karya Nyata

Bacharuddin Jusuf Habibie  Presiden Ketiga RI Isi Kemerdekaan Dengan Karya Nyata Jakarta - Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie mengatakan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Jelang 60 Tahun RI-Jepang - Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

Produksi Lele Bioflok Sokong Suplai Pangan Berbasis Ikan

NERACA Sleman- Menteri Kelautan dan Perikanan yang diwakili Sekjen KKP, Rifky E Hardijanto melakukan panen perdana budidaya lele sisitem bioflok…

Industri Transportasi - Revolusi Media Digital Untuk Layanan Kereta Api

NERACA Jakarta - Saat ini DKI Jakarta dan sekitarnya sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan transportasi umum di dalam…