Kemenperin Ingin NTT Jadi Sentra Garam Industri

Ikhtiar Mengurangi Angka Impor

Senin, 17/11/2014

NERACA

Rote Ndao – Kementerian Perindustrian menginginkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sentra garam industri paling utama. Seperti diketahui, 100% garam industri masih diimpor dari sejumlah negara, termasuk Australia yang berbatasan langsung dengan NTT. Karena itulah, Menteri Perindustrian Saleh Husin, di sela-sela junjungan kerja di Pulau Rote, Provinsi NTT, menjelaskan, pihaknya ke depan berencana menjadikan provinsi tersebut sebagai sentra garam industri di Indonesia.

Secara spesifik Menperin menyebut, terdapat potensi pengembangan industri garam di Kecamatan Landu Leko di kawasan timur Pulau Rote. Dia pun meminta adanya tindak lanjut pembangungan industri garam di wilayah tersebut. “Ini mudah-mudahan Kepala Balai Besar (Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Sudarto-red) dapat menindaklanjuti industri garam di Landu Leko ini dapat diwujudkan menjadi garam konsumsi maupun garam industri. Saya kira ini akan ditindaklanjuti oleh kepala balai,” ungkap Menperin kepada pers, di Kabupaten Rote Ndao, NTT, Jumat (14/11), yang saat diwawancara juga berdampingan dengan Sudarto.

Sudarto, Kepala Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Kementerian Perindustrian yang secara khusus berbincang dengan Neraca, Jumat malam (14/11), mengatakan, untuk teknologi pengembangan garam, Kementerian Perindustrian sudah punya inovasi teknologi dan sudah dipatenkan, sehingga dengan inovasi teknologi itu untuk ditrasfer ke daerah khususnya kawasan timur Indonesia, terutama di Kabupaten Rote Ndao.

NTT, menurut Sudarto, memiliki peluang besar dalam ekstensifikasi pengembangan garam industri secara nasional. “Peluang ekstensifikasi, itu mayoritas hanya di NTT. Karena untuk garam industri, NTT punya potensi yang luas lahannya, iklim cuaca (kemarau) jauh lebih lama daripada di Jawa. Itu pengaruh dari suhu udara, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, dan curah hujan yang sedikit. Di NTT saat ini kendalanya adalah legalitas lahan untuk dijadikan sentra garam industri,” kata Sudarto.

Sudarto menegaskan, paling tidak ada dua kendala utama pembangungan industri garam di daerah oleh para investor. “Pertama, belum ada titik temu, penyedia lahan itu siapa. Kalau penyedia lahan itu pemerintah daerah, itu pertanyaan daerah mana yang mempunyai lahan yang menjadi otoritas pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan mayoritas itu tanah adat. Kedua, kalau toh ini akan diserahkan ke investor, sistemnya model apa, aturannya bagaimana. Apakah ini akan dibeli atau menjadi hak guna bersama. Nah, ini harus ada titik temu, antara pemerintah daerah dan investor dalam rangka investasi industri,” ungkap Sudarto.

Lebih jauh, dia mengatakan, bahwa untuk membangun industri garam nasional, khususnya garam industri, paling tidak harus didekati dengan empat program. Pertama, intensifikasi lahan garam rakyat sebesar 80%. Kedua, adanya revitalisasi permesinan untuk mengolah garam rakyat menjadi bahan baku setara kualitas impor atau memenuhi substitusi impor. Ketiga adalah ekstensifikasi lahan garam baru di NTT. “Ini targetnya minimal 15 ribu hektar. Kalau 15 ribu hektar, tahun pertama bisa memproduksi 1,5 juta ton atau 1 juta ton, itu bisa mensubstitusi paling tidak setengah dari total impor garam industri,” jelasnya.

Program keempat, ekstensifikasi lahan-lahan yang ada di luar Jawa maupun di Jawa dengan dua paket inovasi teknologi yang telah dia patenkan. Saat ini kebutuhan garam beryodium konsumsi itu dipasok dari Jawa ke kawasan timur. Sudarto menjelaskan, kalau setiap daerah di timur diberikan teknologi produksi garam konsumsi beryodium untuk memenuhi kebutuhan untuk pulau itu, maka akan mengurangi distribusi garam konsumsi ke kawasan timur dan kawasan barat.

Jika seluruh pulau sudah bisa memproduksi dan memenuhi garam konsumsi beryodium secara mandiri, maka, lanjut Sudarto industri garam di Madura atau pantai utara Jawa bisa direvitalisasi permesinannya untuk substitusi impor. Substitusi impor garam industri ini, jelas Sudarto, sangat penting, mengingat 100% atau 2 juta ton garam untuk kebutuhan industri masih diimpor. Dalam hitungannya, bila harga per kilogram garam impor Rp 700, lalu dikali 2 juta ton, maka nilai impor garam industri paling tidak menyentuh angka Rp 1,4 triliun per tahun.

Sebaliknya, apabila Indonesia ingin mandiri dan stop impor garam, maka butuh keseriusan, kerja keras dan anggaran. Hitungan Sudarto menyebut setidaknya butuh total anggaran sekitar Rp 6 triliun untuk mandiri garam pada 2019. Rinciannya, Rp 750 miliar untuk intensifikasi garam rakyat seluas 20 ribu hektar yang disuntikkan ke masing-masing kelompok petani garam sebesar Rp 25 juta. Untuk ekstensifikasi butuh Rp 250 miliar per 1.000 hektar dikali 15 ribu hektar. Bahkan Indonesia ke depan bisa menjadi eksportir garam yang spesifik ke negara lain seperti Malaysia dan Singapura. “Kalau 5 tahun ini disiapkan Rp 6 triliun garam akan mandiri pada 2019 asal uang itu digelontorkan terus selama 3 tahun,” terang Sudarto panjang lebar.