Sistem Birokrasi Indonesia Dukung Tindakan Korupsi

NERACA

Jakarta - Sistem birokrasi yang berlaku saat ini ternyata mendukung terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan fokus memberantas korupsi dengan memperbaiki sistem birokrasi.

"Indonesia masih mengalami sistem yang memproduksi kejahatan korupsi. Kita tidak bisa mengandalkan manusia yang punya integritas dan moral yang kuat tanpa memperbaiki sistem," kata Ketua KPK Abraham Samad pada acara penandatanganan pernyataan komitmen pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Jakarta, akhir pekan lalu.

Abraham hanya mencontohkan, bagaimana seorang profesor yang awalnya memiliki integritas tinggi, bersih dan teladan dan dapat tersangkut masalah korupsi. Hal itu dikarenakan profesor tersebut terbawa ke dalam sistem yang berpotensi melakukan korupsi. Oleh sebab itu KPK ingin memperbaiki sistem yang ada di kementerian yang selama ini mendorong orang melakukan korupsi agar celah yang ada dapat ditutup. "Misalnya saja mantan Kepala SKK Migas yang merupakan seorang profesor. Namun karena sistem jadi terbawa (melakukan korupsi)," ujar dia.

Sebelumnya, dalam persidangan kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Hakim Anggota Mathius Samiadji menilai bahwa tender di SKK Migas rawan penyelewengan. Hal itu terungkap, ketika memeriksa mantan Deputi Pengendali Usaha SKK Migas Widyawan Wiraatmaja. Dimana, tender dilakukan tertutup.

Widya menjelaskan, proses tender dengan melakukan pemberitahuan melalui faksimile kepada para peserta yang masuk dalam registered bidder di SKK Migas. Adapun pengumuman pemenang dilakukan dengan mengirimkan faksimile penetapan pemenang kepada pemenang tender bersangkutan. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada peserta tender yang kalah.

Hakim Samiadji heran dengan sistem tersebut. Menurut dia, jika tidak diumumkan terbuka, bisa saja SKK Migas tidak mengundang semua registered bidder, tetapi hanya mengundang bidder tertentu yang kemungkinan ingin dimenangkan.

Kemudian Abraham menjelaskan pemberantasan korupsi di Tanah Air harus diikuti dengan perbaikan sistem yang ada agar kasus yang serupa tidak terulang lagi."Dalam memberantas korupsi kita tidak bisa lagi mengandalkan manusia yang memiliki integritas dan moral yang sempurna tanpa memperbaiki sistem yang ada," ungkap dia.

Menurut dia, sistem yang ada saat ini diyakini merupakan sistem yang mendorong orang memproduksi kejahatan korupsi."Jadi sebaik apapun orang kalau dia masuk ke dalam sistem yang memproduksi kejahatan korupsi maka lambat laun akan tergelincir," jelas Abraham. "KPK mendapatkan mandat dari pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan yang transparan dan bersih," tambah dia.

Dia pun menyatakan, acara penandatangan komitmen pengendalian gratifikasi ini sangat penting dan KPK sudah melakukan hal serupa di lebih dari sepuluh kementerian untuk diberi pemahaman dan bekerjasama dalam hal pengendalian gratifikasi."KemenPAN dan RB bersama sejumlah kurang lebih sepuluh kementerian telah melakukan hal yang sama dengan KPK dalam melakukan penandatanganan pengendalian gratitifikasi, menurut hemat saya acara ini sangat penting," tutur Abraham.

Sementara itu, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengatakan semua pihak diminta menjaga dan memanfaatkan momentum ini sebagai deklarasi untuk terus menabuh genderang perang melawan korupsi. Pasalnya, seluruh instansi pemerintah yang belum melakukan penandatanganan pencegahan korupsi diharapkan untuk secepatnya mengikuti langkah serupa. "Dalam tahun 2014 yang tinggal tersisa satu setengah bulan ini, akan diterbitkan Peraturan Menteri PANRB tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KemenPAN-RB," kata dia.

Kepada KPK, dia minta agar mendampingi proses penyusunan peraturan perundangan tentang pengendalian gratifikasi dan implementasinya.”Saya perintahkan kepada Inspektorat untuk secepatnya menyusun peraturan tersebut,” tegas Yuddy.(mohar/rin

Related posts