Kenaikan BBM dan Kesejahteraan

Senin, 17/11/2014

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sepertinya hanya masalah waktu. Pemerintah saat ini tengah melakukan serangkaian persiapan terkait dengan pengambilan keputusan strategis yang tentunya akan menentukan tidak hanya kesehatan fiskal tetapi juga kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Di satu sisi keputusan ini akan memberikan penghematan fiskal dan memungkinkan pemerintah mengalokasikan ke pembiayaan lain yang dianggap lebih produktif. Namun di sisi lain, ketersediaan program dan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kesejahteraan rakyat sebagai akibat dari keputusan ini juga perlu dipersiapkan secara baik.

Berkaca dari pengalaman dalam 10 tahun terakhir maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dapat diminimalisir efeknya kepada penurunan kesejahteraan dalam jangka pendek. Pertama, pemerintah perlu melakukan persiapan dan perencanaan secara matang sebelum keputusan kenaikan BBM bersubsidi dilakukan. Mengingat BBM merupakan barang strategis yang dampaknya tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga keamanan dan ketertiban maka segala hal perlu dipastikan berjalan secara aman dan terkendali di lapangan.

Kedua, pemerintah perlu memastikan lonjakan harga kebutuhan pokok akibat pengumuman kenaikan BBM bersubsidi dapat dikendalikan. Koordinasi dengan BI danPemerintah Daerah untuk lebih mengefektifkan Tim Pengendalian Inflasi di seluruh Indonesia perlu diintensifkan. Memastikan keamanan pasokan kebutuhan pokok tersedia dan sampai ke masyarakat juga dipastikan. Selain itu juga, komunikasi secara aktif dengan dunia usaha utamanya di industry transportasi perlu terus dilakukan. Hal ini juga untuk mengantisipasi kenaikan biaya transportasi dalam rentan yang wajar.

Ketiga, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang paling rentan terhadap dampak kenaikan harga BBM, pemerintah perlu mempersiapkan program-program bantuan yang memungkinkan sistem jaring pengaman tersedia. Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa rencana yang baik terkait dengan hal ini membantu masyarakat menengah ke bawah untuk melakukan penyesuaian daya beli dan menghindarkan mereka jatuh menjadi kelompok miskin.

Keempat, mengingat kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijan tidak populis, program komunikasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif dan masif. Selain untuk mengurangi resistensi dari berbagai kalangan, hal ini juga dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terkait kebijakan ini. Alasan mengapa perlu dinaikkan dan diperuntukkan untuk apa dana penghematan kenaikaan BBM menjadi fokus dalam program komunikasi dan sosialisasi.

Masalah kapan (timing) harus diumumkan juga perlu mendapat perhatian dan pertimbangan dari pemerintah. Sehingga keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak hanya memenuhi syarat ketepatan alasan dan penerimaan masyarakat luas tetapi juga ketepatan momentum pelaksanaannya.