Jakarta – Guru Besar Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sri Adiningsih mengingatkan pemerintah, rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh per November 2014 sebaiknya tidak melebihi Rp2.000 per liter. Pasalnya, belum ada persiapan yang matang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Sementara Presiden Jokowi mengakui pemerintah masih mengkaji kembali besaran kenaikan bahan bakar minyak tersebut.

NERACA

Menurut Sri Adiningsih, paling minimal, kenaikan harga Rp1.500/liter masih bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena, apabila kenaikan harga BBM bersubsidi langsung dipaksakan naik Rp3.000 per liter tanpa disertai dengan persiapan pemerintah yang komprehensif, maka akan langsung berdampak pada peningkatan angka kemiskinan, dan kemerosotan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam lagi.

"Jika memang akan dinaikkan untuk jangka pendek per November ini sebaiknya antara Rp1.500-Rp2.000 (per liter) saja. Menurut saya maksimal kenaikan Rp2.000/liter. Kalau Rp1.500 mudah diterima, kalau lebih besar lagi, dampaknya besar pada masyarakat, dan inflasi naik," ujarnya kepada Neraca melalui saluran telepon, Sabtu. 

Menurut dia, apabila Jokowi-JK mau menaikkan harga BBM subsidi hingga Rp3.000/liter, dampaknya terlalu besar untuk perekonomian Indonesia. Pengalihan subsidi dari BBM di masyarakat dibutuhkan, termasuk dengan menaikkan harga BBM.

"Saya kira pengalihan subsidi ini lebih untuk membangun infrastruktur, untuk irigasi, bangun desa pinggiran, itu perlu dana. Menurut saya (subsidi BBM) dialihkan bertahap tapi tidak langsung," ujarnya.

Sri Adiningsih mengatakan neraca perdagangan Indonesia memang sering surplus, namun untuk akhir-akhir ini malah sering defisit. Namun, hal yang terpenting adalah pemerintah harus memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang sering mengalami defisit.

"Hal ini memang banyak yang harus dikerjakan dan tidak mudah. Karena untuk mengatasi defisit neraca perdagangan itu banyak sekali. Efeknya pasti akan ke ekonomi kita kalau sampai defisit kita membengkak," tambah dia.

Dia juga menjelaskan kenaikan harga BBM, selain mengurangi tekanan terhadap defisit fiskal dan neraca pembayaran, pengurangan subsidi akan menekan penyelundupan BBM. Pemerintah bisa mengalihkan dana subsidi untuk program yang berdampak lebih luas bagi publik, seperti pembangunan infrastruktur.

"Dengan kenaikan BBM Rp2.000 per liter, defisit neraca pembayaran akan turun dari tiga persen ke kisaran 2,7% PDB pada 2015,” ujarnya.

Menurut dia, defisit sebagai akibat impor yang berlebihan akan mengakibatkan penurunan dalam negeri dengan barang impor. Oleh karenanya, menaikkan BBM di akhir 2014 atau awal 2015 diperlukan, sehingga mengurangi masalah defisit impor.

Selain itu, menanggapi rencana kenaikan harga BBM di tengah penurunan harga minyak mentah internasional, dia berpendapat bahwa langkah ini tetap harus dilakukan. Pasalnya, selisih antara harga BBM bersubsidi dan non-subsidi masih terlalu besar, yaitu rata-rata 40%.
"Apalagi, gejolak harga minyak dan nilai tukar rupiah juga belum menentu," ujarnya.

Kembali Dikalkulasi

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah masih mengkaji besarnya kenaikan harga BBM yang akan diumumkannya. Hal ini terkait dengan perkembangan harga minyak mentah dunia, inflasi, dan ketersediaan logistik.

“Nanti kalau sudah sampai di Jakarta kita kan harus kalkulasi lagi karena kita harus mengerti harga minyak di dunia sudah turun kalkulasinya seperti apa,” ujarnya disela menghadiri KTT G-20 di Brisbane, Australia, mengutip laman Setkab, Minggu (16/11).

Menurut Jokowi, pemerintah juga akan melihat inflasi dan melihat ketersediaan bahan bakar minyak di dalam negeri. “Kita harus melihat inflasi. Kita harus melihat stok logistik kita seperti apa,” tambahnya.

Dipaparkan oleh Presiden, dalam lima tahun terakhir, subsidi BBM sudah menyedot anggaran hingga Rp714 triliun. Padahal, subsidi untuk kesehatan hanya Rp220 triliun dan anggaran infrastruktur Rp570 triliun.

Bukan itu saja. Menurut Jokowi, subsidi energi tahun depan bakal menembus angka Rp430 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM. Jokowi lantas membandingkannya dengan biaya pembangunan waduk yang hanya sebesar Rp400 miliar.

Pengamat ekonomi yang juga mantan Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN) Aviliani menyarankan kepada pemerintah agar segera menaikkan harga BBM pada tahun ini. Kalau  tidak, akan menanggung beban lebih berat. "Tahun ini harus, jika tidak ingin mendapatkan masalah lebih berat. Kalau tahun depan, akan double digit inflasinya," ujarnya.

Menaikkan harga BBM bersubsidi secepatnya, menurut dia, akan turut mengurangi dampak inflasi. Jika ditetapkan tahun depan, akan lebih bahaya. Sementara itu, dinaikkan  November ini, inflasi hanya akan naik 3% pada akhir tahun. "Itu tidak masalah. Inflasi tahun ini kan(ditargetkan) 4,47%," ujarnya.

Selain itu, jika kenaikan harga BBM dilakukan pada bulan ini, persoalan dana APBN tidak lagi perlu lapor ke DPR. Apabila dinaikkan tahun depan, harus lapor ke legislatif terlebih dahulu. "Sama halnya dinaikkan pada akhir tahun, akan percuma karena masalahnya akan merembet ke awal tahun. Jadi lebih baik sekarang," ungkap dia.

Aviliani menjelaskan anggaran subsidi BBM selalu tinggi. Kapan membangun infrastruktur kalau begitu caranya. Tak ada salahnya anggaran tersebut kali ini dialokasikan untuk program jaminan sosial masyarakat, misalnya berupa kartu sehat dan kartu pintar. "Jadi, kenaikan (harga BBM) ada kompensasinya. Uangnya tersalur ke orang yang lebih berhak daripada ke pengonsumsi BBM yang punya kendaraan pribadi," jelasnya.

Lebih jauh lagi, Aviliani mengatakan pengendalian terhadap BBM juga perlu dilakukan. Agar garis besar kata subsidi bisa direalisasikan dengan baik khususnya bagi mereka yang berhak mendapatkannya.  "Selama ini BBM bersubsidi bebas dinikmati siapapun. Tidak terkecuali pemilik kendaraan mewah," ujarnya.

Pengamat ekonomi A. Prasetyantoko mengatakan, langkah pemerintah yang berencana mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir tahun ini tidak sangat tepat, ditengah kondisi ekonomi sedang melambat, inflasi tinggi, masih dihantui defisit neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan.

Mengingat bayang-bayang perlambatan ekonomi nasional semakin nyata bahkan akan lebih parah bila dibandingkan pada saat krisis Amerika tahun 2008 silam.

"Perlambatan akan lebih parah daripada pada saat terjadinya krisis finansial di Amerika. Kalau melihat angka, pada 2008 yang lalu pertumbuhan ekonomi nasional masih bisa di angka 4%. Tapi menurut proyeksi Bank Dunia, pada 2015 Indonesia hanya akan tumbuh 3,5% ,” ujarnya.

Menurut Prasetyantoko, langkah yang tepat saat ini, pemerintah menahan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dia menilai kenaikan harga BBM sebaiknya dilakukan pertengahan tahun depan. agus/bari/mohar