Pemerintah Janjikan Bangun Kilang Minyak

NERACA

Jakarta - Pemerintah menjanjikan akan segera membangun kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah tertunda bertahun-tahun. Hal itu diungkapkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Menurutnya, pembangunan kilang minyak akan menjadi prioritas untuk memenuhi dan menjamin kecukupan energi ke depan. "Saya pastikan kilang baru akan terbangun," katanya di Jakarta, Jum’at (14/11) pekan lalu.

Apalagi, sampai sejauh ini, investor masih berminat membangun kilang baru di Indonesia."Kami akan terus memantau dan berdiskusi dengan investor. Pemerintah tidak boleh diam, harus dicari jalannya agar kilang segera terbangun. Investor sebenarnya masih tertarik, hanya menunggu keseriusan kita," ujarnya.

Adapun terkait dengan insentif bagi investor yang akan membangun kilang, ia mengatakan prinsipnya, pemerintah tidak akan mengorbankan investor, karena sudah mau berbagi risiko untuk mendukung kedaulatan energi. Saat ini, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema pendanaan dan lahan. "Kemenkeu minta kita memilih lahan untuk lokasi kilang. Kami akan duduk bersama Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu untuk menindaklanjutinya," ucapnya.

Dalam rapat kemerain, Sudirman menyebutkan Kemenkeu meminta kepastian dua hal yakni pembeli siaga produk kilang dan lembaga yang berkontrak dengan investor. "Dalam hal ini Pertamina sebagai perusahaan negara," kata dia lagi.

Pekan depan, dirinya akan bertemu Menteri BUMN dan Pertamina untuk mengerucutkan rencana pembangunan kilang tersebut. Dan pemerintah mempunyai dua skenario peningkatan kapasitas kilang.

Pertama, memodernisasi kilang eksisting dan kedua adalah membuat kilang baru. Skema modernisasi kilang akan dijalankan Pertamina.

BUMN tersebut sudah memiliki program peningkatan kapasitas kilang dari saat ini 1,05 juta menjadi 1,6 juta barel per hari melalui "refinery development master plan" (RDMP).

Proyek RDMP tersebut diperkirakan menelan investasi Rp200 triliun dalam enam tahun ke depan atau sampai 2020.

Sementara, opsi pembangunan kilang baru bisa melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta, serta melanjutkan kerja sama Pertamina dan swasta.

Pertamina sebenarnya sejak lama sudah menjajaki kerja sama membangun kilang dengan menggandeng mitra asal Iran, Kuwait, dan Arab Saudi.

Namun, kini tinggal kerja sama dengan BUMN migas asal Arab Saudi, Saudi Aramco Asia (SAA) yang masih berjalan.

Rencana pembangunan kilang SAA tersebut masih menunggu persetujuan insentif fiskal dari Kemenkeu agar memenuhi keekonomiannya.

Soal insentif juga menjadi ganjalan, sehingga Kuwait Petroleum Corporation (KPC) memilih mundur. Kemenkeu beralasan insentif yang diminta investor tidak masuk akal atau terlalu berlebihan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan pemerintah akan bangun kilang mulai 2015 dan ditargetkan selesai pada 2018. "Harapan saya kalau ini (persiapan) beres, pada 2015 mulai konstruksi. Jadi tiga tahun diharapkan 2017 atau 2018 selesai," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan Pertamina untuk melakukan studi dan persiapan termasuk penentuan lokasi pembangunan kilang. Untuk pelaksanaan studi, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun. "Itu Rp1 triliun untuk studinya, untuk multiyears, 5 sampai 6 tahun" imbuh Evita.

Menurutnya, sudah ada sejumlah lokasi yang dinilai potensial untuk dibangun kilang. "Kita sedang milih-milih, apa di Sumatra atau beberapa lokasi lain yang sedang kita lihat. Juga terkait kemajuan dari negosiasi dengan Kuwait dan Arab Saudi nanti kita lihat seperti apa. Karena itu, Rp1 triliun termasuk untuk lokasi," jelasnya.

Evita melanjutkan dana yang dibutuhkan untuk membangun kilang minyak berkapasitas 3.000 MMSCFD itu sebesar Rp90 triliun. Adapun untuk pembangunan itu akan mengambil dana dari APBN. [agus]

BERITA TERKAIT

Anak Usaha AKRA Tambah Kapasitas Penyimpanan - Geliat Bisnis Sektor Hilir Minyak

NERACA Jakarta - PT Jakarta Tank Terminal (JTT), perusahaan patungan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) dan Royal Vopak akan menambah…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1%

      NERACA   Jakarta - Jumlah utang luar negeri Indonesia di akhir 2017 meningkat 10,1 persen (tahun ke…

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tiga Tahun Jokowi Diklaim Berhasil Turunkan Inflasi

      NERACA   Padang - Pejabat Kantor Staf Presiden (KSP) memaparkan dalam tiga tahun perjalanan pemerintahan Presiden Jokowi…