NERACA

Jakarta – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan dalam draft RPJMN teknokratik, pihaknya sudah mengestimasi kebutuhan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah jika ingin merealisasikan tol laut, dimana untuk investasi 24 pelabuhan sekira Rp 424 triliun. Namun angka ini sangat jauh berbeda yang diproyeksikan Jokowi yang mencapai Rp700 triliun lebih. "Saya tidak tahu estimasi perhitungan dari Pak Presiden (Jokowi). Tapi memang angka Rp 424 triliun itu belum termasuk pengadaan kapal. Jadi jika ditotal pelabuhan dan kapal mungkin Rp700 triliun," kata Dedy, akhir pekan kemarin.

Dedy mengungkapkan, pengadaan kapal untuk tol laut tersebut sekira Rp100 triliun sampai Rp150 triliun. Sedangkan biaya investasi untuk membangun pelabuhan terintegrasi lengkap dengan pembangkit listrik dan sebagainya mencapai sekira Rp70 triliun."Ya segitu investasinya. Tapi balik lagi konsep ini disetujui atau tidak oleh pak Jokowi," jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menuturkan konsep poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dimatangkan dalam dua bulan terakhir ini sebelum dimasukkan kedalam APBN-Perubahan 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

"Perumusan konsep maritim sudah ada, dalam dua bulan terakhir ini, sebelum masukin kedalam APBN-P. Berpacu dalam waktu, saya minta para deputi untuk merumuskan sekalian jabarkan poros maritim," katanya.

Sementara itu, menurut Presiden terpilih Joko Widodo memastikan bahwa RAPBN 2015 tidak menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk pembangunan program tol laut. Oleh sebab itu, Jokowi menegaskan bahwa program andalannya tersebut bakalan dibangun bukan bersumber dari anggaran negara. "Tol laut itu harus dibangun 24 pelabuhan. Saya hitung kira-kira butuh Rp 60 triliun hingga Rp 70 triliun. Kalau nunggu APBN, mau lima atau sepuluh tahun ndak akan selesai," ujar Jokowi.

Lalu, dari mana sumber pendanaan program tersebut? Ada beberapa alternatif sumber pendanaan. Pertama, pembangunan program tersebut dapat diserahkan ke beberapa BUMN. Kedua, sumber pendanaan bisa diserahkan ke investor lokal. Adapun, alternatif terakhir yakni menyerahkan ke investor luar negeri. 

"Negara ini banyak masalah. Tapi itu tidak menyurutkan semangat saya dan Pak JK. Ke depan, jalan kami terbuka lebar membangun bangsa ini. Kami punya hobi, yaitu optimistis. Kita ini tidak pernah takut," tegasnya.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Natsir Mansyur, ide tol laut Jokowi cukup realistis untuk diimplementasikan walaupun benturan anggaran akan menghalangi realisasi usulan tersebut. Oleh karenanya, pembiayaannya jangan fokus lewat APBN saja, tapi menarik pihak swasta untuk investasi di sektor maritim. “Kalau mengandalkan dari APBN saja lama, harus menggandeng swasta,” katanya.

Kata Natsir, supaya penanam modal swasta bergairah berinvestasi di sektor ini, seperti investasi pembelian kapal laut, pembangunan dan pengembangan pelabuhan dan sebagainya, pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memberikan insentif.

"Investor swasta pasti tertarik kok kalau ada insentif, karena proyek tol laut dan infrastruktur laut itu visible. Saya saja sebagai pengusaha berani mengadakan atau bisnis kapal short shipping 500 kapal," jelasnya. Dia menuturkan, tol laut Jokowi perlu segera dibangun sembari diharmonisasikan dengan kebijakan pengembangan tol laut supaya seluruh daerah saling terkoneksi transportasi laut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. [agus]