NERACA

Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan "grand strategy" untuk pengentasan kemiskinan sebagai jawaban dari gerak Kabinet Kerja yang diinagurasi Presiden Joko Widodo mengatasi pengurangan kemiskinan di Indoensia.

"Pengentasan kemiskinan dengan target 5-6 persen penurunan pada 2019, membutuhkan sinergitas, fokus yang didasari rasa saling percaya, memahami posisi masing-masing, serta ada integritas dalam pelaksanaannya," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Jumat (14/11), pekan lalu.

Grand strategy pengentasan kemiskinan tersebut yaitu memberdayakan masyarakat miskin berbasis desa/kelurahan, mengintegrasikan program penanganan kemiskinan hingga ke kecamatan dan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanganan kemiskinan.

Sasaran strategis pertama adalah memberdayakan masyarakat miskin berbasis desa/kelurahan dengan ukuran seluruh desa/kelurahan menjadi desa produktif, prosentase individu, keluarga, dan kelompok masyarakat miskin menjadi produktif dan seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan.

Sasaran strategis kedua, mengintegrasikan program penanganan kemiskinan hingga tingkat kecamatan, dengan ukuran seluruh program perlindungan sosial di kementerian/lembaga terintegrasi secara nasional.

Seluruh program dan kegiatan terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seluruh kabupaten/kota memiliki pusat pelayanan terpadu dalam penanganan kemiskinan (pusat data, informasi, koordinasi, rujukan, pengaduan).

Sasaran strategis ketiga, memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penangan kemiskinan, dengan ukuran seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan tepat waktu dan didasarkan atas data yang valid serta seluruh lembaga penanganan kemiskinan memenuhi standar dan memiliki SDM yang kompeten sesuai kebutuhan.  "Sebuah pekerjaan akan dinilai berhasil, jika pekerjaan tersebut bisa dilihat, dihitung, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Sedangkan menurut data Bank Dunia penurunan kemiskinan di Indonesia terus melambat, tingkat penurunannya hanya 0.7 persen untuk tahun 2012-2013, ini merupakan tingkat penurunan terkecil dalam satu dekade terakhir,.

Ketimpangan juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang berpotensi menciptakan konflik sosial. Hal ini akan  mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir,  pertumbuhan yang pada dasarnya mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 11,3%  pada tahun 2014, dibandingkan dengan 24% pada tahun 1999. 

Sekitar 68 juta penduduk Indonesia tetap rentan untuk jatuh miskin. Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin.  Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.

Kedua tantangan ini, yakni penurunan kemiskinan yang melambat dan ketimpangan yang meningkat. “Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan akan menjadi tantangan paling penting bagi Pemerintah Indonesia mendatang.  Dengan melakukan implementasi kebijakan-kebijakan publik yang efektif, demikian dengan kemitraan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, Bank Dunia yakin, Indonesia akan membuat kemajuan yang substansial. Mengentaskan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan merupakan misi Bank Dunia, dan kami akan mendukung pemerintahan baru dalam mencapai tujuan-tujuan ini, “kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves.

Meningkatnya ketimpangan juga membuat mereka yang miskin lebih sulit lagi untuk keluar dari kemiskinan.  Koefisien Gini, yang mengukur ketimpangan konsumsi, telah meningkat dari 0,30 pada 2000 silam, menjadi sekitar 0,41 pada tahun lalu. Kesenjangan antar daerah tetap ada. Indonesia Timur tertinggal dari wilayah lain di negara ini, terutama Jawa. Akibatnya, meski upaya mengurangi kemiskinan mengalami kemajuan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan peningkatan ketimpangan tercepat di kawasan Asia Timur. [agus]