Jangkauan "Kartu Sakti" Jokowi Diklaim Lebih Luas

Sabtu, 22/11/2014

Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Farid Moeloek mengatakan, jangkauan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih luas daripada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

NERACA

"Cakupannya diperluas, terutama bagi mereka yang ada di luar Penerima Bantuan Iuran (PBI)," ujarnya saat menggelar konferensi pers perdananya di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Dia mengemukakan, KIS secara bertahap akan terus diperluas dengan jangkauannya yang meliputi masyarakat miskin dan juga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

JKN selama ini terbatas bagi keluarga miskin, dan bukan untuk perseorangan. JKN juga belum meliputi golongan masyarakat tertentu, seperti tunawisma.

Nila menyatakan, terdapat kendala dalam menjalankan KIS terkait pendataannya. "Memang agak lebih sulit pencatatan untuk KIS ini jika dibandingkan dengan JKN yang menggunakan kartu keluarga. KIS mencakup mereka, termasuk anak terlantar, mereka yang ada di panti-panti dan kolong jembatan," ujarnya.

Ia pun mengatakan, masyarakat pemegang KIS akan mendapatkan manfaat tambahan yang lebih baik, diantaranya mendapatkan manfaat layanan preventif, promotif dan proteksi dini.

KIS Tanpa Payung Hukum

Presiden Jokowi perlu sangat hati-hati dengan jajaran dibawahnya. Pasalnya, layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang baru diluncurkan berpeluang melenceng dengan yang dia inginkan.

Seperti diungkapkan Web Warrouw, Sekretaris Nasional Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), KIS yang dijanjikan Jokowi sebagai layanan kesehatan gratis, oleh beberapa Menteri justru dikatakan sebagai jelmaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Ini sama saja menjebak presiden untuk melakukan pembohongan publik," ujar Web dalam siaran pers yang diterima TeropongSenayan, Jumat (14/11/2014). Menurut Web, Jokowi dikadalin lantaran JKN tetap dijalankan oleh Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS). Padahal konsep KIS beda dengan JKN.

Saat kampanye, menurut Warouw, Jokowi sudah menegaskan bahwa KIS tidak perlu ada pungutan iuran, tidak perlu ada co-sharing dari pasien. Semua pelayanan untuk seluruh rakyat dibayar negara di kelas III tidak ada diskriminasi.

Faktanya, papar Warouw, hingga saat ini BPJS dengan berbagai peraturan barunya membuat pasien mengeluh. Pasalnya untuk memiliki KIS-BPJS, pasien diminta untuk memiliki rekening bank.

"Ini kan memaksakan pasien berhutang lagi untuk buka nomor rekening, minimal Rp 500 ribu. Apakah semua rakyat kita bisa punya uang sebesar itu untuk buka rekening?" ujar Web Warouw.

Bukan itu saja, ia menjelaskan bahwa jika seseorang sakit dan harus memiliki KIS maka BPJS mewajibkan seluruh anggota keluarga untuk ikut mendaftarkan diri ke BPJS. Sehingga kalau anggota keluarga ada empat orang maka harus menyiapkan uang dua juta rupiah.

Jika belum menyelesaikan syarat-syarat itu pasien belum bisa bisa ditangani. Selain itu juga harus menyediakan uang untuk membuka rekening bank, keluarga itu juga harus membayar iuran Rp 25.500/ bulan.

"BPJS minta pembayaran untuk 6 bulan kedepan. Jadi untuk empat orang dalam satu keluarga harus ada uang Rp 612.000. Ditambah dengan buka rekening jadinya Rp 2.612.000. Kalau sakit harus bayar lagi. Ini namanya merampok bukan menjamin," tegas Warouw