Pencalonan Rinaldi Firmansyah Bakal Tuai Masalah

Calon Direktur Utama Pertamina

Jumat, 14/11/2014

NERACA

Jakarta - Pencalonan mantan Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Rinaldi Firmansyah, sebagai calon Direktur Utama PT Pertamina (Persero), diperkirakan bakal bermasalah. Pasalnya, karakteristik Pertamina sangat berbeda dibandingkan Telkom yang murni bertujuan menjaring keuntungan.

“Pertamina memiliki mandat bukan hanya bicara keuntungan semata, tapi yang paling utama bagaimana memenuhi aspek pengembangan industri migas nasional dengan harga dan distribusi yang memadai dari Sabang hingga Merauke. Apalagi, saat ini subsidi BBM kita sudah mencapai Rp300 triliun,” ucap pengamat energi dari Universitas Indonesia, Iwa Gurniwa di Jakarta, Kamis (13/11).

Dia mengatakan, apabila memang Rinaldi nantinya akan menduduki kursi orang nomor satu di BUMN Migas tersebut, dia harus punya pemahaman bahwa Pertamina ada untuk kemakmuran rakyat. Bukan hanya sekadar membicarakan keuntungan.

Menurut Iwa, perbedaan paling mendasar itu ditinjau dari komposisi saham negara pada kedua BUMN itu dimana kepemilikan negara di Telkom relatif kecil. Sedangkan negara menguasai kepemilikan mayoritas di BUMN Perminyakan itu. Selain itu, ketika Telkom menaikkan tarif layanannya, tak satu pun konsumennya yang bakal meneriakkan penolakan.

Situasinya bertolak belakang ketika harga bahan bakar minyak (BBM) dinaikkan, tentu akan menimbulkan gelombang protes masyarakat."Tidak ada satupun konsumen Telkom yang protes ada kenaikan tarif. Rinaldi akan menghadapi problem ketersediaan BBM yang sangat prinsipil," ucapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, seleksi calon direksi Pertamina telah mengerucut menjadi tujuh nama. Dari ketujuh nama tersebut, empat diantaranya berasal dari pihak eksternal. Selain Rinaldi, tiga nama lainnya yakni Budi Gunadi Sadikin (Direktur Utama Bank Mandiri), Deputi Komersial SKK Migas Widyawan Prawiraatmadja, serta Ahmad Faishal. Namun, nama terakhir ini dikabarkan akan diplot sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menanggapi mengerucutnya kandidat direksi Pertamina, pakar politik energi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menegaskan, jajaran internal Pertamina seharusnya menyuarakan penolakan secara tegas. Pasalnya, pencalonan Rinaldi Firmansyah maupun Widyawan Prawiraatmadja ditengarai sarat akan kepentingan kelompok tertentu.

“Kedua orang itu didorong oleh penguasa, dan mereka bagian dari kepentingan penguasa. Saya kira jajaran internal Pertamina seharusnya menolak pencalonan kedua orang itu karena keduanya merupakan orang pesanan dan sarat kepentingan politik,” kata Ubedillah.

Ubedillah menyatakan, baik Rinaldi maupun Widyawan memiliki kedekatan dengan sumbu kekuasaan sehingga keduanya ditengarai membawa kepentingan penguasa. Apabila keduanya masuk jajaran direksi Pertamina, Ubedillah memperkirakan bahwa kondisi BUMN Perminyakan itu tidak akan berkembang ke arah yang positif. [kam]