NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana memakai potensi nuklir sebagai alternatif pembangkit guna menjamin kebutuhan listrik di masa depan. Kini, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi opsi harapan terakhir pemerintah.

Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman memproyeksikan di tahun 2025 PLTN sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan listrik yang meningkat signifikan dan mengurangi defisit listrik yang mengancam dimasa mendatang.

"Kalau kami lihat perkiraan di tahun 2025 kita butuh PLTN. Setidaknya kapasitas yang dibutuhkan itu 5 ribu Mw," ujar Jarman di Jakarta, Kamis (13/11).

Jarman mengakui hingga kini PLTN belum menjadi salah satu alternatif pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi nasional. Sebab, kata dia, pembangunan proyek kelistrikan ini berisiko dan pemerintah perlu memperhatikan lokasi wilayah yang minim terhadap risiko gempa bumi. "Lokasinya harus bebas gempa. Tapi, untuk lebih detailnya sebaiknya tanya Batan saja," jelas dia.

Ia menuturkan, investasi yang dikeluarkan merealisasikan PLTN bergantung besarnya kapasitas pembangkit listrik. Makin besar kapasitas yang dihasilkan, papar dia, maka investasi pun kian kompetitif dijalankan.

"Bergantung kapasitas, makin besar seharusnya lebih murah. Kemudian juga teknologi seperti apa. Ini tentu ada pengaruhnya ke investasi," terang dia.

Sebelumnya, menurutnya Gusti Muhammad Hatta mantan Menteri Ristek dan Teknologi (Menristek) mengatakan Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi untuk membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir. Sebab, potensi penggunaan nuklir sangat terbuka lebar di Indonesia. Tapi belum dapat direalisasikan potensi besar tersebut lantaran banyak pihak-pihak yang tidak ingin Indonesia lebih pintar. "Mungkin ada yang takut, ada usaha terganggu, tapi ada yang lebih ditakutkan lagi Indonesia pintar," kata Gusti.

Gusti menuturkan, Indonesia memiliki sumber tenaga nuklir jenis uranium. Di mana, potensi tersebut terus dikelola dan dikembangkan melalui Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Menurut Gusti, jikalau pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir tersebut berhasil dikembangkan, dapat dipastikan harga jual listrik dari pembangkit tersebut jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik yang sudah ada saat ini.

Berdasarkan data dari Kementrian ESDM saat ini Indonesia memiliki Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang cukup besar diantaranya, mini/micro hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW. Data potensi EBT terbaru disampaikan Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam acara Focus Group Discussiontentang Supply-Demand Energi Baru Terbarukan yang belum lama ini diselenggarakan Pusdatin ESDM.

Saat ini pengembangan EBT mengacu kepada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%. Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada tahun 2025, kapasitas terpasang Biomasa 180 MW pada tahun 2020, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada tahun 2024. Total investasi yang diserap pengembangan EBT sampai tahun 2025 diproyeksikan sebesar 13,197 juta dolar AS. [agus]