Pengalihan Subsidi BBM Ala Jokowi

Oleh: B.R Rajo Nagari, Pemerhati Masalah Bangsa

Jumat, 14/11/2014

Presiden Joko Widodo mulai memberikan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah yang diambil Jokowi merupakan langkah yang kurang populer, oleh sebab itu Presiden Jokowi siap menjadi tidak populer dalam mengambil langkah kebijakan tersebut. Karena BBM bersubsidi menurut Jokowi merupakan salah satu yang membebani anggaran negara. Kebijakan yang diambil oleh Jokowi merupakan suatu tangggungjawab seorang pemimpin yang sudah pasti ada resikonya, walaupun jabatan tersebut baru didudukinya.

Subsidi BBM yang sudah mencapai Rp 714 triliun selama lima tahun terakhir, sementara anggaran kesehatan Rp 202 triliun dan anggaran infrastruktur sebesar Rp. 577 triliun, artinya masing-masing kedua anggaran tersebut masih kalah dari anggaran subsidi BBM. Kebijakan yang diambil Jokowi adalah merupakan ke khawatirannya terhadap APBN 2015 yang hanya sekitar Rp 2019 triliun. Hal tersebut tidak akan cukup untuk membawa suatu perubahan, jika subsidi BBM tidak dialihkan ke sektor yang produktif. Kalau subsi BBM tersebut tidak dialihkan maka lebih dari setengah anggaran negara justru habis untuk mensubsidi BBM dan membayar utang luar negeri beserta bunganya.Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ditolak sejumlah elemen masyarakat hampir diseluruh Republik ini, seperti yang terjadi di Tugu Adipura Bandar Lampung tanggal 4 Nopember 2014, sekitar 25 orang Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi/ LMND, begitu juga demo yang terjadi di depan Kantor ESDM Jakarta dan di Makassar saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerjannya tanggal 5 Nopember 2014 yang lalu.

Pemerintah sebelumnya telah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bakal dilakukan sebelum Januari 2015, hal ini dilakukan jika masyarakat sudah terlindungi. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan tiga kartu untuk melindungi masyarakat, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada 3 November yang lalu. Pemerintah fokus terhadap program perlindungan sosial yang tepat sasaran, seperti pemberian tiga kartu tersebut mudah-mudahan masyarakat bisa terlindungi, jangan nantinya kartu-kartu tersebut dalam perjalanannya berubah menjadi “kartu mati”.

Hanung Budya, direktur Pemasaran Pertamina, mengatakan, rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM pada pertengahan Nopember ini, langkah tersebut sudah sedikit berimbas pada konsumsi BBM bersubsidi, sehingga konsumsi diperkirakan akan melebihi 1,6 juta Kl.

Artinya telah terjadi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi dalam kurun waktu dua minggu terakhir, sehingga terjadi lonjakan dari rata-rata 81 ribu kiloliter (kl) per hari menjadi 90 ribu kiloliter per hari. Peningkatan konsumsi tersebut merupakan bentuk kepanikan masyarakat yang berspekulasi atas rencana pemerintah mengalihkan subsidi BBM, sehingga masyarkat membeli bahan bakar lebih dari angka yang normal. Senada dengan hal diatas, Deputi Direktur Eksektuf Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, mengatakan, jika pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi, maka secara otomatis anggaran subsidi BBM akan melebihi alokasi dalam APBN-P 2014 sebesar Rp 246,5 triliun, sehingga akan dan membebani keuangan negara. Hal ini akan berefek jangka panjang, karena subsidi BBM tersebut akan terus membengkak. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya konsumsi BBM masyarakat dari waktu ke waktu namun tidak disertai peningkatan produksi minyak di dalam negeri. Efeknya, jumlah minyak dan produk BBM yang harus diimpor Indonesia semakin besar.Jika impor BBM semakin besar, maka hal ini akan membuat biaya produksi BBM semakin tinggi, sedangkan harga jualnya masih tergolong rendah, sehingga pemerintah mau tidak mau harus membakar uang ratusan triliun rupiah untuk dana subsidi.Padahal jika dialihkan dana subsidi tersebut akan bermanfaat untuk membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, kilang minyak, pertanian dan perikanan. Bukan masalah itu saja, kenaikan harga BBM merupakan salah satu upaya untuk menjaga ketahanan energi di masa datang. Pasalnya, jika harga tidak naik masyarakat tidak akan pernah peduli bahwa BBM tersebut termasuk barang langka dan mahal.

Langkah Presiden Jokowi untuk mengalihkan subsidi BBM alias kenaikan harga BBM, mendapat tantangan dari PDI-P, partai pengusung Jokowi sendiri, seperti, Effendi Simbolon, dia mengatakan seharusnya pemerintahan Jokowi harus fokus dulu menangani persoalan energi, sementara partai belum punya kebijakan diverisifikasi energi, kenapa masalah jaring pengamanan sosial yang ditangani dulu bukan energi. Begitu juga Rieke Diah Pitaloka alias Oneng, dia menolak rencana pencabutan Subsidi BBM, pemberian Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, karena pemberian kartu tersebut bukan untuk dibarter dengan kenaikan BBM. Penolakan juga datang dari teman seperjuangan Jokowi FX. Hadi Rudyatmo walikota Solo dan juga Ketua DPC Partai Demaokrasi Indonesia Perjuangan, Walikota tersebut menolak rencana pemerintah untuk menghapuskan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebagai kader partai bergambar Banteng Moncong Putih, Rudyatmo mengancam akan memimpin aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah apabila harga BBM jadi naik tahun ini. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Solo tersebut menilai Joko Widodo dan Jusuf Kalla seharusnya terlebih dahulu memberantas mafia-mafia migas yang ada.

Namun langkah untuk menaikan harga BBM bersubsidi mendapat dukungan dari Said Agil Siraj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap PB NU yang mendukung kenaikan BBM tersebut dilatar belakangi oleh tingginya subsidi BBM sangat berat dan membebani APBN, lebih baik subsidi dialihkan untuk hal produktif dan tepat sasaran. Hal yang senada juga datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati alias Titiek Soeharto, dia memahami rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi bisa dilakukan, namun harus dilakukan dengan pertimbangan dan alasan yang terukur.

Menurut penulis kebijakan realokasi subsidi BBM merupakan pilihan yang harus diambil oleh siapapun yang memerintah saat ini, yang penting saat ini langkah yang diambil oleh Pemerintahan Jokowi masih mengedepankan kepentingan rakyat.Hal yang lebih penting dari kebijakan tersebut Pemerintah akan memberi manfaat nyata kepada masyarakat, seperti pemberian program perbaikan saluran irigasi pertanian, membuat bendungan, perbaikan jalan dan transportasi publik serta perbaikan kampung-kampung kumuh. Selain itu rencana pemerintah merealokasi subsidi BBM adalah untuk menyehatkan tatanan perekonomian Indonesia. Disisi lain kebijakan tersebut sesuai dengan komitmen Jokowi yang ingin melakukan efisiensi anggaran di pemerintahan.

Posisi PDI-P dalam menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM memang cukup rumit. PDI-P akan kehilangan muka jika mendukung, tetapi juga tidak mudah untuk tidak mendukung pemerintahan, karena telah ikut mengusung Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla bersama Koalisi Indonesia Hebat. Sikap Fraksi PDI-P sendiri terhadap langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM belum dibahas, namun sikap tersebut akan akan diputuskan setelah mendapat instruksi dari DPP PDI-P. Bagaimanapun langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, asal tujuannya tepat sasaran sebaiknya didukung, apabila langkah tersebut sebaliknya kita sebagai masyarakat harus menolaknya, kapan perlu diadakan demo serentak diseluruh Indonesia. Kepada Presiden Jokowi sudah secepatnya mengambil langkah kebijakan tersebut, agar masyarakat tidak melakukan penumpukan BBM secara illegal.***