NERACA

Jakarta---Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta Pemerintah Daerah jangan mengandalkan dana APBN untuk membiayai pembangunan. Bahkan Pemda didorong lebih giat menggandeng swasta. “Misalnya, kita bisa saja, bukan dengan pinjaman, mungkin dengan hibah atau bantuan-bantuan asing untuk mempercepat. Kemudian dana-dana masyarakat, dunia usaha, swasta," kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Max Hasudungan Pohan di Jakarta,6/9

Max menyarankan agar pemerintah daerah perlu mencari pembiayaan lain seperti melalui obligasi dan lembaga-lembaga internasional.  "Misalnya dengan kalau obligasi mungkin masih agak sulit, tapi dengan mitra-mitra pembangunan internasional,” tambahnya.

Dikatakan Max, hingga saat ini belum ada daerah yang memiliki komposisi anggaran yang mencerminkan pembangunan daerah. "Menurut saya harusnya 30% : 70%. Sebesar 30% untuk belanja rutin, belanja pegawai dan sebagainya dan 70% selebihnya untuk dorong pembangunan," ujarnya

Lebih jauh kata Max mengaku kecewa karena anggaran daerah idealnya 70% untuk pembangunan. Sementara 30% untuk belanja rutin dan pegawai. Namun sayangnya justru sebaliknya. Saat ini malah 80% untuk gaji pegawai.

Menurut Max, kebanyakan daerah menghabiskan 70-80% anggarannya hanya untuk belanja rutin dan pegawai. "Itu kebanyakan pembiayaan untuk belanja rutin. Jadi memang kalau dikatakan kapasitas untuk membiayai belanja modal dan sebagainya, belanja pembangunan memang masih perlu ditingkatkan. Perlu ada saving yang lebih besar lagi," tambahnya

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Rabu (24/82011), di Kantor Wakil Presiden, menandatangani surat keputusan bersama tentang moratorium penerimaan PNS.

Moratorium itu berlaku mulai 1 September 2011 hingga Desember 2012. Mangindaan mengatakan, moratorium merupakan penundaan sementara penerimaan PNS. "Kita menunda sementara, tetapi secara selektif masih ada beberapa jabatan yang tetap kita akomodasi dalam perekrutan tahun ini dan tahun berikutnya," ujarnya.

Menurut Mangindaan, moratorium penerimaan PNS tidak terlepas dari program reformasi birokrasi. "Area perubahan yang menonjol dalam reformasi birokrasi adalah, kelembagaan atau struktur organisasi, tata laksana, dan manajemen sumber daya manusia aparatur. Ketiga hal itu sangat terkait," ucapnya.

Belanja pegawai negeri dinilai sangat memberatkan anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sejumlah daerah sampai harus menyediakan separuh lebih dari anggaran mereka untuk membayar gaji pegawai.

Pada RAPBN 2012, alokasi belanja rutin untuk belanja birokrasi membengkak menjadi 80,43 persen, sehingga belanja modal turun menjadi hanya sekitar 17,62% dan belanja sosial hanya 6,67%. **cahyo