Kadin Akan Bentuk Badan Peningkatan Investasi RI-Tiongkok

Jumat, 14/11/2014

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membentuk sebuah lembaga yang dinamai "Desk Peningkatan Investasi Indonesia-Tiongkok" untuk membantu perkembangan bisnis kedua negara di berbagai bidang.

"Atas permintaan pengusaha Tiongkok untuk memfasilitasi kerja sama bisnis antara kedua negara, kami tengah mempertimbangkan pembentukan Desk Peningkatan Investasi Indonesia-Tiongkok," kata Ketua Umum Kadin Bidang IT, Telekomunikasi, Penyiaran, dan Ristek Didi Suwondo dikutip dari laman kantor berita Antara, Kamis.

Didi yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penyelenggara Indonesia-China Trade Investment and Economic Forum, salah satu bagian dalam rangkaian KTT APEC, mengaku ada banyak pengusaha Tiongkok yang masih tertarik menanamkan modal di Indonesia.

Sayangnya, perdagangan antara kedua negara masih terbilang tidak berjalan baik. Terutama di sisi Indonesia yang masih defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok hingga sekitar 7,5 miliar dolar AS (per 2013).

"Mengapa investasi Tiongkok masih rendah dibanding targetnya, dan bagaimana cara untuk mengurangi defisit, itu yang akan kami lakukan dengan badan yang baru ini," katanya.

Menurut Didi, dalam satu hingga dua minggu, pihaknya akan segera membentuk kepengurusan dan kelengkapan lembaga tersebut. Ditambahkannya, lembaga serupa juga dibentuk oleh pengusaha Tiongkok guna memudahkan identifikasi perdagangan agar bisa berjalan dengan lebih baik. "Kami harap lembaga ini juga bisa diwakili oleh institusi agar lebih terasa manfaatnya," tambahnya.

Masih dari laman yang sama, sebelumnya, sebanyak 12 nota kesepahaman senilai hingga 33 miliar dolar AS antara pengusaha Indonesia dan Tiongkok ditandatangani dalam Indonesia-China Trade Investment and Economic Forum yang diinisiasi Kadin.

Kerja sama itu mayoritas dilakukan di sektor mineral dan sisanya sektor seperti logistik, transportasi, industri gula tebu dan kawasan industri. Kadin menyambut baik banyaknya MoU yang tercipta. Lembaga itu menilai bahwa kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Tiongkok masih menyisakan ruang yang luas untuk meningkatkan kemanfaatan bagi kedua negara khususnya Indonesia.

Di pihak lain, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan akan melakukan berbagai upaya serta kerja sama dengan negara lain, khususnya dengan Tiongkok yang dinilai cukup strategis. Pihaknya mengharapkan agar kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok bisa lebih produktif, seimbang dan sejajar. "Adanya keinginan Pemerintah Tiongkok untuk membangun Jalan Sutera Abad 21, kita menyambut baik sebagai dorongan untuk mempercepat visi Indonesia sebagai negara maritim," kata Suryo.

Tiongkok akan ikut bersaing dalam rencana pembangunan kereta super cepat Jakarta-Surabaya, menyusul Jepang yang sudah melakukan studi kelayakan sejak 2008. Ketertarikan Tiongkok diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Resteel Industry Indonesia dalam salah satu rangkaian KTT APEC, "Indonesia-China Trade Investment and Economic Forumdi Beijing", 9 November lalu.

"Tiongkok sangat antusias dengan proyek yang diperebutkan banyak negara ini," kata Ketua Komite Penyelenggara Indonesia-China Trade Investment and Economic Forum Didi Suwondo dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip dari kantor berita yang sama.

Meski begitu tertarik, Tiongkok baru menandatangani kesepahaman untuk memulai proses kajian serta studi kelayakan (feasibility study) yang diperkirakan akan memakan waktu empat hingga lima tahun ke depan sebelum mulai pembangunan. "Mereka akan memulainya dengan 'pre-feasibility study', di mana mereka akan mengkaji soal aturan hingga insentif apa yang akan didapat dengan investasi ini," tuturnya.

Jika cocok, tahapan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan hingga kajian finansial bisa segera dimulai untuk kemudian menuju tahap pembangunan lintasan layang sepanjang kurang lebih 800 kilometer itu.

Menurut Didi, pihak Tiongkok mengaku tidak akan merasa kesulitan dalam pembangunan kereta super cepat itu. Pasalnya, mereka sudah berpengalaman membangun kereta super cepat hingga 1.000 kilometer dan tak menemukan kendala apapun. "Di sana ada banyak lintasan kereta super cepat sepanjang 1.000 km, jadi tidaklah aneh bagi mereka membangun yang hanya 800 km ini," ucapnya, meyakinkan.

Pembangunan kereta super cepat yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya itu diperkirakan bisa mengurangi waktu perjalanan dari sembilan jam menjadi tiga jam, sehingga bisa mengurangi beban transportasi udara.

Kendati demikian, Didi mengatakan pihak Tiongkok sebenarnya tidak hanya tertarik pada proyek kereta super cepat Jakarta-Surabaya saja. Tiongkok juga tertarik pada proyek kereta cepat di Sumatera, Sulawesi serta Papua. Sayangnya, proyek kereta api cepat di luar Jawa tidak melibatkan pihak swasta demi percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Secara terpisah, masih dikutip dari kantor berita tersebut, disebutkan, calon investor dari Tiongkok tertarik untuk menanamkan modal untuk membangun pelabuhan peti kemas di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. "Calon investor ini dari kalangan swasta. Mereka datang mengatakan tertarik untuk membangun pelabuhan peti kemas dan kapal pesiar," kata Bupati Rokan Hilir (Rohil) Suyatno kepada Antara di sela Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah di Pekanbaru, Rabu.