NERACA

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyatakan bahwa Indonesia semakin memberi daya tarik bagi para investor dunia. Hal itu didapatnya lantaran Suryo ikut menemani Presiden Joko Widodo mengikuti pertemuan KTT APEC 2014 di Beijing yang dihadiri beberapa pemimpin dunia dan juga para investor dari berbagai negara.

Suryo menjelaskan bahwa salah satu yang ia dapati saat itu adalah banyak investor dari Amerika Serikat yang berniat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. “Banyak investor dari AS yang menginvestasikan modalnya di berbagai sektor antara lain sektor pertambangan. Selain itu juga sektor perikanan dan industri juga menjadi daya tarik,” ujar Suryo di Jakarta, kemarin (12/11).

Meski Indonesia menjadi semakin menarik di mata investor, Suryo menyatakan hal itu harus menjadi cambuk buat pemerintah untuk memperbaiki segala macam soal investasi baik itu izinnya maupun realisasinya. “Harus kita syukuri tapi di samping itu juga memberikan beban kepada kita untuk senantiasa memperbaiki iklim kondisi bagi investor di Indonesia untuk berbisnis harus diperbaiki. Karena itu akan memberikan kenyamanan bagi para investor,” tuturnya.

Untuk menjaga momentum tersebut, Suryo meminta pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Apalagi, untuk lima tahun ke depan, nilai investasi asing diprediksi cukup tinggi. Dia menyebut nilai investasi asing untuk lima tahun ke depan diperkirakan mencapai US$ 60 miliar. Sektor energi menjadi salah satu yang paling diminati asing.

“Untuk itu kita perlu membuat iklim investasi untuk eksplorasi migas menjadi menarik. Yang banyak kan kalau Amerika sangat menonjol di sektor oil and gas, energi. Karena memang itu mereka menguasai teknologinya. Kan kecenderungannya saat ini agak menurun dari sisi kegiatan eksplorasi. Nah Inilah yang saya pikir pemerintah perlu memikirkan bagaimana membuat iklim investasi untuk eksplorasi untuk migas itu menarik,” jelas Suryo.

Sekedar informasi, pidato Jokowi dihadapan 1.500 CEO dunia yang menghadiri KTT APEC tengah menuai decak kagum dari beberapa pihak. Dalam pidato singkat tersebut, setidaknya Jokowi membahas tiga hal yaitu terbentuknya suatu masterplan konektivitas, atau keterhubungan, antara negara-negara APEC. Kedua, Indonesia mendorong kelautan menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan berbagai kerja sama di berbagai bidang. Dan ketiga adalah tentang pengembangan produk, terutama yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, khususnya produk-produk yang menjadi kepentingan Indonesia.

Izin Dipermudah

Sebelum berangkat menuju Beijing, Presiden Joko Widodo sempat memasang target bahwa dalam tiga hingga enam bulan ke depan masalah perizinan akan diurus satu badan saja, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal itu dalam rangka mempermudah perizinan untuk investasi. “Kita ingin bantu bangun one stop service untuk perizinan yang nasional. Artinya orang mau investasi tidak harus ke kementerian satu dua. Jadi satu tempat saja cukup,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi, begitu ia akrab disebut, melakukan inspeksi mendadak di kantor BKPM di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Jokowi puas dengan penampilan, pelayanan, dan perangkat yang ada di sana. Meski begitu Presiden masih menemukan ada izin yang tercecer dalam penanaman modal di berbagai kementerian atau lembaga. "Tadi saya sampaikan secara penampilan kantor bagus, perangkat sudah bagus. Ada online system bagus. Yang paling penting bagaimana mengintegrasikan izin-izin di kementerian," ujar Presiden.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman, mengapresiasi dan siap melaksanakan amanat Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Indonesia dengan China atau Trade, Investment, and Economic di Beijing, Tiongkok, terkait perizinan satu pintu. “Kami pikir dengan adanya one stop service, ke depannya investasi dalam pembangunan pembangkit listrik akan lebih mudah dan cepat, sehingga akan efektif dan efisien. Tentunya tanpa mengesampingkan kualitas pembangkit listrik yang akan dibangun,” katanya.

Salah satu persolan yang sering dihadapi para investor saat ini, menurut Jarman, terkait perizinan yang harus memakan waktu lama karena banyaknya lembaga atau kementerian yang satu sama lain mempunyai kewenangan untuk memproses perizinan. Selain itu, pembebasan lahan sering menjadi kendala. “Terkait persoalan pembebasan lahan, bila ditemukan persoalan akan kita upayakan berkomunikasi secara persuasif dengan masyarakat yang terkena proyek, agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan,” paparnya.